Home Berita Opini PARADOKS TANAH SUMBAWA

PARADOKS TANAH SUMBAWA

Tanah Sumbawa, sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA). Sejumlah perusahaan tambang emas dan tembaga “mengepung” di hampir semua sisi. Mulai kelas menengah sampai  nomor 2 terbesar di Indonesia sudah beroperasi lebih dari seperempat abad juga ada di sini. Belum dihitung ijin tambang rakyat yang baru dikeluarkan pemerintah pusat.

Di darat peternakan sapi salah satu pemasok terbesar di Indonesia pada hari raya keagamaan. Di laut penghasil udang dan rumput laut terbesar di Indonesia. Melalui Teluk Saleh Rp 15 T/tahun dan tren terus naik berupa ikan tangkap dan bermacam budi daya ikan laut. Jumlah tersebut sama dengan 6 kali APBD Kab. Sumbawa atau 7 kali lipat APBD KSB.

Mengapa uang sebanyak itu tidak ngefek pada PAD ? tidak mampu menggerakkan sektor riel  ? tidak mampu memutar UMKM ? Tidak mampu menciptakan pengusaha2 lokal yang Tangguh? Tidak mampu melahirkan BUMD yang kuat? Kemanakah uang itu pergi ?. Apakah karena bahan mentah tidak ada pajaknya. Atau perputaran bisnis besar itu hanya milik segelintir orang dari luar pulau dan masyarakat hanya menjadi penjual jasa (buruh) tentu transaksi besar itu tidak ada di tanah Sumbawa ?.

Luas wilayahnya 3 kali P Lombok. Populasi penduduknya hanya sekitar 20% dari total penduduk NTB. Lahan pertaniannya luas, tetapi laju menggundulan hutan catatan dinas terkait semakin mengkuatirkan karena berbagai sebab.  Bendungan2 besar dan mahal dibangun tetapi belum mampu memberikan kontribusi maksimal karena belum sepenuhnya rampung. Bendungan2 lama terjadi pendangkalan, karena sendimen/endapan lumpur tetapi bukan prioritas untuk revitalisasi?.

Sungguh ironis daerah yang “gemah ripah loh jinawi” kemiskinan, pengangguran dan stunting masih tinggi. Data resmi pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS NTB) akhir tahun 2025 kemiskinan di Kab. Sumbawa 58,23 ribu  jiwa (11,79 %). Pengangguran terbuka 2,60 % atau sekitar 2600 s/d 3500 orang dan stunting 10.69% atau 3.464 balita.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemiskinan 19,46 ribu jiwa (10,98%) ini lokasi tambang terbesar kedua di Indonesia dan smelternya,  pengangguran 4,13 % (sekitar 3400 s/d 4000 pencari kerja) serta stunting 6,92 & atau 710 balita.

Infrastruktur terutama Sumbawa bagian Selatan menyedihkan. Sejak berdiri beberapa luas belum pernah disentuh aspal. Masyarakat yang tinggal jauh di bagian selatan berjuang demikian keras hanya untuk dapat turun ke kota belanja sejumlah keperluan.

Angka pertumbuhan ekonomi NTB ditopang oleh Tanah Sumbawa. Kontribusi kedua tertinggi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tambang. Maka jika tambang “batuk” maka sekujur ekonomi daerah ini “meriang”. Angka statistik langsung anjlok tercatat menjadi provinsi dengan pertumbuhan rendah tidak jauh beda dengan Papua, NTT pada 5 urutan terbawah se-Indonesia.  Begitu kinerja tambang membaik maka lansung melejit naik.

Sungguh itu hanyalah angka semu. Uang beredar dan tranaksi ekonomi raksasa itu tidak berputar di daerah. Belanja barang dan jasa besar entah di mana. Begitu pula sejumlah pajak ditarik ke pusat. Adapun uang yang mutar di sini hanya gaji karyawan lokal.

Kontribusi pada  ekonomi Nasional besar tetapi tingkat pengangguran dan  kriminalitas tinggi, narkoba merajalela hingga ke pelosok kampung. Sejumlah pergruan tinggi mengeluarkan sarjana baru ke mana mereka akan ditampung. Apakah kebijakan pendidikan yang ditempuh sudah sesuai kebutuhan daerah ?  Apakah perguruan tinggi tidak asik sendiri ?

Apa sebenarnya yang salah?  Perusahaan besar tentu punya anggaran besar untuk program pemberdayaan masyarakat (PPM), tetapi realisasi belanja apa, kepada siapa, di mana dan berapa banyak siapa yang tau ?  Belanja barang dan jasa, yang pasti besar, ke mana apa saja siapa yang tau? Mengapa pengusaha lokal tidak mampu berdaya masalahnya apa? Bagaimana pendampingannya ?

Setiap tahun birokrasi menunggu dengan harap2 cemas Dana Bagi Hasil (DBH) tambang, padahal yang ditungggu hanya 2,5% dari hasil bersih untuk daerah penghasil (UU minerba no 3/2020 jo UU minerba No. 2/2025) sama dengan presentase zakat. Bergantung penuh pada DBH, lupa  tanah dan sawah yang terhampar demikian luas tetapi setiap musim kekurangan air irigasi sehingga tidak maksimal memberi hasil.

Ini pertanyaan2 klise. Semua jawabannya dan dinyatakan kembali dengan lantang pada setiap musim kampanye para politisi, untuk kemudian disampaikan pada musim kampanye berikutnya. Begitu “tradisi”  sejak daerah ini berdiri.

Jangan kuatir Sumbawa  sabar dan pemurah, sudah dibuktikan selama ini.   (M. Mada Gandhi)

 

Previous articleIran Klaim Serangan Rudal Hancurkan 70 Persen Fasilitas AS di Timteng
Next articleTNI Didesak Tarik Diri dari Pengamanan Demo Mahasiswa