Sumbawanews.com,- Sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari kampus-kampus besar se-Jabodetabek akan turun ke Bundaran HI pada 12 Juni 2026 dalam aksi bertajuk “Indonesia Bangkrut”, menuntut Presiden Prabowo Subianto menghentikan sejumlah kebijakan yang dinilai memperdalam krisis ekonomi dan melemahkan demokrasi. Aksi ini merupakan hasil konsolidasi nasional yang digelar di Pusgiwa Universitas Indonesia, Depok, pada 10 Juni lalu, dan diikuti oleh 15 BEM fakultas UI serta delapan organisasi mahasiswa lainnya.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan peserta aksi mencakup BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, Pembebasan, dan Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI). “Beberapa simpul pergerakan yang terlibat dalam konsolidasi kemarin masih memastikan kehadiran,” ujar Athof, sapaan akrabnya, pada Kamis, 12 Juni.
Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB dari lapangan FISIP UI, Depok, dengan massa berpakaian jaket kuning dan baju hitam sebagai simbol keseragaman. Titik kumpul dan rute pergerakan masih dalam finalisasi, namun tujuan utama tetap jelas: menyampaikan lima tuntutan konkret kepada Presiden Prabowo.
Kelima tuntutan itu adalah: menghentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan pemborosan anggaran negara; menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); menghentikan militerisasi ruang sipil; serta mengakui kesalahan kebijakan pemerintah dan berhenti mengabaikan kritik publik.
Menurut Athof, tuntutan ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi ekonomi yang kian memburuk. “Indonesia kaya sumber daya, tapi rakyatnya tidak sejahtera. Pertumbuhan ekonomi runtuh, kebijakan fiskal bocor, dan independensi Bank Indonesia direnggut,” katanya. Ia menambahkan, komunikasi pemerintah dengan publik dinilai tidak layak, bahkan cenderung mengkriminalisasi suara kritis.
“Pemerintah tidak hanya menolak fakta, tapi juga mengubah aparat negara menjadi alat untuk membungkam,” ujar Athof. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi dan kesejahteraan tidak bisa ditawar.
Aksi ini menjadi salah satu gerakan mahasiswa terbesar sejak awal tahun 2026, dan menandai kembalinya koordinasi nasional di kalangan organisasi pergerakan yang selama ini terfragmentasi. Meski belum ada angka pasti jumlah peserta, panitia memperkirakan ribuan mahasiswa akan turun ke jalan—mengingat partisipasi dari kampus-kampus swasta dan negeri yang tersebar di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
Dalam konteks politik saat ini, aksi ini datang di tengah tekanan ekonomi yang semakin terasa di masyarakat, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap perluasan peran militer dalam urusan sipil. Tuntutan terhadap MBG, yang telah menjadi sorotan media sejak skandal korupsi melibatkan mantan pejabat BGN, menjadi simbol utama ketidakpercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
Dengan latar belakang yang kompleks dan tuntutan yang spesifik, aksi “Indonesia Bangkrut” bukan sekadar unjuk rasa—ia adalah pernyataan bahwa generasi muda tidak lagi pasif menghadapi kegagalan kebijakan. Mereka menuntut akuntabilitas. Dan mereka siap berdiri, bersuara, dan tidak mundur.
