Sumbawanews.com,- Demonstrasi besar-besaran di Bolivia berubah menjadi kerusuhan massal setelah ratusan ribu warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz. Bentrokan sengit terjadi di Kota Cochabamba, di mana polisi melepaskan gas air mata dan peluru karet, sementara pengunjuk rasa melempar batu, petasan, dan memblokir jembatan strategis yang menghubungkan wilayah barat negara itu.
Protes yang telah berlangsung sejak bulan lalu kini mencapai puncaknya setelah Paz menandatangani undang-undang darurat pada 8 Juni lalu. UU tersebut memberi pemerintah wewenang luas untuk menekan aksi protes dengan dalih memerangi terorisme dan peredaran narkoba. “Saya membuka tangan untuk dialog dengan organisasi sosial yang punya tuntutan sah,” ujar Paz dalam pernyataannya, namun justru memperdalam kecurigaan rakyat.
Warga menolak dialog. Mereka menganggap langkah itu hanya tipu daya untuk memperpanjang masa jabatan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Paz telah memuncak akibat krisis ekonomi yang kian parah: inflasi melonjak, harga BBM naik drastis, dan subsidi bahan bakar dicabut tanpa alternatif yang jelas. Serikat pekerja, petani, dan kelompok masyarakat sipil merespons dengan mendirikan 90 blokade di jalan-jalan utama, mengisolasi kota-kota besar termasuk La Paz.
Pemerintah merespons dengan kekerasan. Ratusan demonstran ditangkap, dan menurut laporan Ombudsman Bolivia, setidaknya 10 orang tewas dan 37 lainnya luka-luka antara 1 Mei hingga 2 Juni. Angka itu menjadi bukti bahwa konflik sosial telah berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Paz, yang baru menjabat selama enam bulan, kini terjepit antara tekanan domestik yang tak terbendung dan keengganan untuk mengakui kegagalan kebijakannya. Sementara itu, di jalanan, spanduk-spanduk berteriak: “Paz, Mundur!” — bukan sekadar tuntutan, tapi nyanyian rakyat yang tak lagi bisa diabaikan.
