Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Dalam operasi yang berlangsung mendadak itu, petugas KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti dugaan suap dan gratifikasi terkait pengelolaan anggaran daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa uang tersebut ditemukan di lokasi kejadian dan sedang dalam proses pendataan lebih lanjut. Meski belum merinci jumlah pasti atau pecahan mata uang yang disita, Budi menegaskan bahwa temuan itu menjadi bagian dari bukti kuat dalam penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi sistemik di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.
Edison, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Muara Enim, dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia menjadi tokoh sentral dalam penyelidikan yang berlangsung sejak beberapa pekan terakhir, menyusul laporan dari masyarakat dan temuan transaksi mencurigakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat daerah, khususnya di wilayah yang kerap menjadi sorotan karena indikasi penyalahgunaan wewenang dan dana publik. Sebelumnya, KPK juga telah mengungkap kasus serupa di sektor kuota haji dan pengelolaan dana desa, menunjukkan pola korupsi yang terstruktur dan melibatkan pejabat tingkat lokal.
Pihak KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang ikut diamankan, namun sumber internal mengatakan bahwa sejumlah kepala dinas dan pengusaha rekanan pemerintah daerah juga turut diperiksa. Penyidik kini fokus pada jejak transaksi, dokumen pengadaan, dan rekaman komunikasi yang mengarah pada dugaan pemerasan dan pemberian imbalan tidak sah.
Kasus ini menjadi sorotan nasional mengingat Muara Enim merupakan salah satu daerah penghasil energi dan sumber daya alam strategis di Sumatera Selatan. Dengan potensi anggaran besar yang mengalir ke daerah, risiko korupsi pun meningkat tajam—dan KPK berkomitmen untuk tidak membiarkan kekayaan rakyat disedot oleh kepentingan pribadi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap mendukung proses hukum yang berjalan. Sementara itu, masyarakat di Muara Enim menyambut positif langkah KPK, dengan sejumlah organisasi sipil meminta transparansi penuh dalam proses penyidikan.
KPK menjamin bahwa semua prosedur hukum akan dijalankan sesuai aturan, termasuk hak atas pembelaan bagi tersangka. Namun, satu hal yang jelas: dalam pemberantasan korupsi, uang tunai yang disita bukan sekadar barang bukti—ia adalah simbol kepercayaan rakyat yang kembali dipertaruhkan.
