Sumbawanews.com,- Mabes TNI menegaskan kesiapan penuh untuk segera dikerahkan demi menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya isu demonstrasi besar yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat.
Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menyatakan bahwa seluruh satuan TNI berada dalam posisi siaga 24 jam tanpa batas waktu. “Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap,” ujar Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Isu demonstrasi massal muncul seiring tekanan ekonomi yang kian memburuk, ditandai oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi ini menjadi bahan bakar narasi di media sosial yang memperkirakan aksi protes besar-besaran dari lapisan masyarakat bawah yang merasa terbebani.
Meski demikian, TNI belum mengambil langkah antisipasi khusus seperti penempatan pasukan strategis atau operasi pengamanan luar biasa. “Belum sampai ke sana. Belum,” tegas Nas, menekankan bahwa kesiapan TNI bersifat proaktif, bukan reaktif—artinya, pasukan siap bergerak seketika jika diminta pemerintah, tanpa perlu menunggu krisis memuncak.
Wacana ini diperkuat oleh peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang baru saja menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi sertifikasi K3. Dalam wawancara eksklusif, Noel memperingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa jika pemerintah tidak responsif terhadap gejolak ekonomi, bulan Juni hingga Juli berpotensi menjadi masa puncak ketidakstabilan sosial.
“Dolar naik, IHSG babak belur—itu indikator nyata bahwa gejolak ekonomi bisa berubah jadi gejolak sosial. Pemerintah harus peka,” kata Noel.
Noel juga menyarankan Presiden Prabowo untuk memperkuat koalisi politik dengan kelompok-kelompok yang memiliki basis massa kuat dan loyalitas tinggi, seperti PDI Perjuangan dan jaringan pendukung Habib Rizieq Shihab, demi membentengi pemerintahan dari potensi tekanan eksternal yang bisa menggoyang stabilitas.
Sementara itu, TNI menegaskan bahwa perannya tetap netral dan konstitusional—tidak terlibat dalam dinamika politik, tetapi siap menjadi penjaga ketertiban umum jika keadaan memaksa. Kesiapan ini bukan ancaman, melainkan jaminan bahwa institusi militer tetap menjadi benteng terakhir keamanan negara di saat krisis melanda.
