Sumbawanews.com,- Pada 16 Juni 1908, sebuah gelombang perlawanan rakyat meledak di tanah Minangkabau—bukan melawan penjajah dengan senjata modern, tapi dengan semangat yang tak terbendung: menolak pajak yang menghancurkan hidup mereka. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Perang Belasting, satu dari sedikit pemberontakan rakyat biasa yang berhasil mengguncang kekuasaan kolonial Belanda di Sumatera Barat.
Awalnya, ketegangan membara di Kamang, sebuah daerah kecil di kaki Gunung Marapi. Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan kebijakan belasting—pajak langsung yang wajib dibayar setiap kepala keluarga, terlepas dari hasil panen atau kondisi ekonomi. Bagi petani yang hidup dari hasil bumi, kebijakan ini setara dengan penghisapan sistematis. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras, garam, atau obat-obatan, kini harus diserahkan kepada pejabat asing yang tak mengerti penderitaan mereka.
Kemarahan meledak. Para pemimpin adat, ulama, dan tokoh masyarakat bersekutu. Tanpa senjata api, tanpa pasukan terlatih, rakyat mengambil parang, tombak, dan bahkan batu sebagai senjata. Mereka menyerbu kantor pajak, membakar catatan buku pembayaran, dan mengusir para kolektor yang dianggap sebagai alat penindas. Gerakan ini cepat menyebar ke Manggopoh, Lintau Buo, dan sejumlah nagari lainnya—semua bersatu dalam satu tujuan: menolak pajak yang tidak adil.
Belanda, terkejut dengan keganasan perlawanan yang tak terduga, segera mengerahkan Marechaussee—pasukan polisi militer yang biasa dipakai untuk menekan pemberontakan kecil. Mereka datang dengan senapan, kuda, dan taktik militer yang terstruktur. Bentrokan sengit pun terjadi. Banyak rakyat gugur, termasuk para pemimpin lokal yang menjadi simbol perlawanan. Namun, korban di pihak Belanda pun tak sedikit. Kekuatan kolonial yang selama ini dianggap tak terkalahkan ternyata bisa terluka—bahkan terhentikan sementara—oleh tekad rakyat yang tak mau tunduk.
Perang Belasting berlangsung hanya beberapa hari, tapi dampaknya bertahan selama puluhan tahun. Ia menjadi pelajaran berharga bagi gerakan nasionalis berikutnya: bahwa kekuasaan yang tidak adil, sekuat apa pun, bisa runtuh jika rakyat bersatu. Di Sumatera Barat, peristiwa ini menjadi fondasi moral perlawanan terhadap penjajahan, yang kemudian mengalir ke gerakan-gerakan besar di masa kemerdekaan.
Hari ini, di Museum Perang Belasting di Kamang, patung-patung rakyat bersenjatakan parang masih berdiri tegak, mengingatkan generasi baru bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari penjajah, tapi hasil perjuangan yang berdarah-darah. Dan pada setiap 16 Juni, ketika angin berhembus di lereng Gunung Marapi, seolah masih terdengar teriakan: “Tak akan bayar pajak yang merampas nasi kita!”
