Sumbawanews.com,- Jakarta – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sengaja memperkeruh suasana politik dengan membangun narasi konflik antara PDIP dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Deddy, strategi itu bukanlah upaya mencari kebenaran, melainkan taktik murahan untuk meraih simpati publik melalui sensasi.
“Mereka pikir dengan terus membenturkan PDIP dan Pak Jokowi, maka PSI dan Jokowi akan dianggap sebagai korban. Ini bukan diskusi politik, ini permainan emosi,” tegas Deddy dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2026).
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak pernah melupakan perjalanan politik Jokowi—bahkan menjadikannya sebagai studi kasus dalam pengkaderan partai. Namun, bukan untuk memuji, melainkan untuk memahami risiko kekuasaan yang mengubah manusia. “Kami belajar dari Jokowi: bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang berbohong dengan sempurna, menipu dengan wajah sederhana, dan membengkokkan fondasi demokrasi demi ambisi dinasti,” ujarnya.
Ia menekankan, PDIP tidak aktif membahas Jokowi di ruang publik—kecuali jika ada pernyataan yang memerlukan klarifikasi politik. “Perdebatan soal Jokowi selama berbulan-bulan ini justru dimainkan oleh petinggi PSI. Mereka tidak membangun partai lewat kerja keras, tapi lewat framing dan provokasi.”
Pernyataan Deddy merespons sikap Ketua DPP PSI Bestari Barus yang sehari sebelumnya menyatakan bahwa PDIP “belum move on” dari Jokowi. Bestari menyebut, meski PDIP mengklaim sudah melupakan Jokowi, namun terus mengomongkannya—seolah masih terikat secara emosional.
Deddy menilai pernyataan itu justru mengungkap ketidakmampuan PSI memahami dinamika internal PDIP. “Kalau mereka bilang kami belum move on, berarti mereka tidak tahu bahwa Jokowi sudah dipecat. Bukan mundur. Bukan pergi. Dipecat. Karena melanggar AD/ART partai.”
Senada dengan Deddy, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi telah putus secara hukum dan organisasi sejak Desember 2024. “Jokowi bukan meninggalkan partai. Dia diusir. Seperti Malin Kundang yang menolak asal-usulnya. Kami tidak mengecam, kami memberi sanksi. Dan sanksi itu sudah final.”
Guntur menambahkan, tanggung jawab atas kebijakan Jokowi selama memimpin negara kini sepenuhnya berada di pundaknya sendiri. “Kalau rakyat merasa terbebani, silakan tagih janji kepada Jokowi. Bukan kepada PDIP. Kami sudah bersih dari urusan itu.”
Reaksi PSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan Deddy. Namun, dalam sejumlah wawancara sebelumnya, mereka tetap mempertahankan posisi bahwa pembicaraan tentang Jokowi adalah bagian dari kritik konstruktif terhadap kepemimpinan nasional, bukan upaya memanfaatkan konflik internal partai lain.
Ketegangan antara PDIP dan PSI terus memanas sejak keputusan PDIP memecat Jokowi dari keanggotaan partai, yang kemudian diikuti dengan kehadirannya di PSI sebagai tokoh pendukung. Kini, perdebatan tak lagi soal kebijakan, tapi soal narasi—siapa yang benar-benar peduli pada demokrasi, dan siapa yang hanya memanfaatkan luka politik untuk keuntungan elektoral.
Di tengah hiruk-pikuk ini, publik pun dihadapkan pada pilihan: apakah ingin melihat politik sebagai ruang dialog, atau sebagai panggung drama yang terus diulang demi rating.
