Sumbawanews.com,- Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026. Kunjungan ini diinisiasi oleh Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan tujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil, petani, serta tokoh masyarakat.
Rencananya, Jokowi tiba di Bandar Lampung pada 26 Juni 2026, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pringsewu. Selama kunjungan, ia akan berdialog langsung dengan pelaku UMKM, pengelola pondok pesantren, generasi muda, dan petani lokal—kelompok yang disebutkan oleh Ketua Umum BRN, Relly Reagen, sebagai pihak yang paling merasakan dampak pembangunan selama masa kepresidenannya.
“Undangan ini datang dari masyarakat dan tokoh lokal. Kami hanya menyampaikan permintaan mereka kepada Bapak Presiden,” ujar Relly usai bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Senin (15/6). Ia menegaskan, seluruh perizinan dan logistik telah siap, dengan persiapan mencapai 80 persen.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran Jokowi pasca-tamat masa jabatannya sebagai presiden, yang tetap diminati masyarakat karena dinilai dekat dengan rakyat. Banyak warga Lampung yang ingin menyampaikan apresiasi sekaligus menyampaikan harapan untuk pembangunan berkelanjutan di daerah mereka.
Meski disebut sebagai “safari politik” oleh sejumlah pihak, BRN menegaskan bahwa agenda ini murni bersifat sosial dan humanis, bukan kampanye partai. Jokowi sendiri, menurut sumber dekat, tidak memiliki niat bergabung dengan partai manapun, meskipun ia pernah diundang sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Kunjungan ini juga menjadi momen langka bagi masyarakat Lampung untuk bertemu langsung dengan sosok yang dianggap sebagai arsitek infrastruktur nasional selama dua periode kepemimpinannya. Dengan gaya blusukan khasnya, Jokowi diperkirakan akan turun dari mobil, berjalan kaki menyusuri pasar tradisional, dan menyapa warga tanpa pengamanan berlebihan—seperti yang kerap ia lakukan saat masih menjabat.
