Sumbawanews.com,- Dhaka – Pada dini hari 30 Mei 1981, Bangladesh dilanda guncangan politik yang memukul dunia: Presiden Ziaur Rahman tewas ditembak dalam serangan militer yang terencana di Gedung Sirkuit Chittagong. Ia bukan sekadar korban kekerasan—ia adalah arsitek kembalinya stabilitas nasional setelah perang pembebasan 1971, kini tumbang oleh tangan para perwira yang pernah menjadi sekutunya.
Serangan itu berlangsung dalam kegelapan. Tiga kelompok perwira bersenjata menyerbu bangunan tempat Zia menginap, melepaskan roket pelontar dan tembakan senapan mesin. Ketika kekacauan memuncak, Kolonel Matiur Rahman mendekat dan menembak presiden dari jarak dekat—sebuah aksi yang dianggap sebagai titik puncak kekecewaan militer terhadap kebijakan politik Zia yang semakin mengurangi peran tentara dalam pemerintahan.
Ketegangan telah lama mengakar. Setelah mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada 1975, Zia membangun sistem politik yang bergerak perlahan menuju demokrasi—langkah yang dianggap pengkhianatan oleh sebagian jenderal yang percaya bahwa militer adalah tulang punggung kekuasaan. Konflik pribadi pun memperdalam jurang: Mayor Jenderal Abdul Manzoor, mantan rekan perjuangan Zia dalam perang kemerdekaan, merasa dikhianati ketika posisi Kepala Staf Angkatan Darat diberikan kepada Hussain Muhammad Ershad pada 1978, bukan kepadanya. Pekan sebelum pembunuhan, Manzoor secara terbuka mengecam Zia dalam konferensi militer di Dhaka, menuduhnya “melupakan darah yang telah mengalir demi kemerdekaan.”
Setelah presiden tewas, para pemberontak mengumumkan perebutan kekuasaan. Namun, respons cepat Ershad—yang kini menjabat sebagai Kepala Staf—menggagalkan rencana mereka. Dalam waktu singkat, ia menginstruksikan operasi militer untuk memulihkan ketertiban, menegaskan kesetiaannya pada konstitusi. Manzoor, sang dalang, ditangkap di wilayah Fatikchhari, dan tak lama kemudian tewas dalam baku tembak dengan pasukan pemerintah.
Pembunuhan Zia bukan sekadar kejadian tragis—ia menjadi titik balik dalam sejarah Bangladesh. Kematian sang pemimpin yang dianggap sebagai penyatuan bangsa membuka ruang bagi kekuatan militer untuk kembali mengambil kendali. Ershad, yang saat itu menyelamatkan pemerintahan, tak lama kemudian merebut kekuasaan lewat kudeta pada 1982, memulai era otoriter baru yang berlangsung selama sembilan tahun.
Bangladesh kehilangan seorang tokoh yang membangun negara dari reruntuhan perang—dan menemukan dirinya kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang sama yang pernah ia usahakan untuk akhiri.
