Sumbawanews.com,- Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap kemungkinan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang dinilai bisa melemahkan batasan terhadap agresi militer Israel di Lebanon. Menurut sumber internal pemerintah Israel, Netanyahu memperingatkan bahwa tekanan diplomatik dari Washington yang semakin longgar justru berpotensi memicu eskalasi konflik yang sulit dikendalikan.
Dalam sejumlah pertemuan tertutup dengan para menteri pertahanan dan keamanan nasional, Netanyahu menekankan bahwa meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri, operasi militer di perbatasan utara harus tetap diatur oleh kerangka strategis yang jelas. Ia mengingatkan bahwa serangan berulang terhadap Hezbollah di Lebanon—yang telah memicu respons balik dari kelompok bersenjata tersebut—bisa berubah menjadi perang terbuka jika tidak ada batasan yang diakui secara internasional.
Kekhawatiran Netanyahu muncul setelah sejumlah pernyataan publik dari pejabat AS yang menunjukkan sikap lebih toleran terhadap tindakan militer Israel di wilayah perbatasan. Beberapa analis keamanan menyebut bahwa pendekatan Trump yang cenderung mendukung tindakan keras terhadap kelompok yang dianggap “musuh Amerika” bisa diinterpretasikan sebagai lampu hijau bagi Tel Aviv untuk memperluas operasinya.
Namun, para pejabat Israel menekankan bahwa keputusan militer tetap berada di tangan pemerintah sendiri. “Kami tidak meminta izin, tapi kami sangat menghargai konsistensi aliansi,” ujar seorang pejabat senior yang tidak ingin disebutkan namanya. “Masalahnya bukan pada kebebasan bertindak, tapi pada konsekuensi jangka panjang jika tindakan itu dianggap sebagai tanda kelemahan, bukan kekuatan.”
Sementara itu, Lebanon terus mengecam serangan udara Israel yang menewaskan warga sipil dan merusak infrastruktur sipil di wilayah selatan. Pemerintah Beirut menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak. Namun, upaya tersebut kemungkinan akan terhambat oleh kemungkinan veto AS di PBB—sebuah dinamika yang semakin menguat seiring kecenderungan kebijakan luar negeri Trump yang lebih unilateral.
Dalam konteks ini, Netanyahu berada di persimpangan: di satu sisi, ia ingin mempertahankan keunggulan militer Israel atas Hezbollah; di sisi lain, ia tak ingin menjadi alat kebijakan luar negeri AS yang bisa mengisolasi Israel secara diplomatis. Kekhawatirannya bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal legitimasi—baik di mata dunia maupun di dalam negeri sendiri.
