Sumbawanews.com,- Presiden Joko Widodo resmi merencanakan perjalanan keliling Indonesia dalam waktu dekat, menyusul pemulihan kesehatannya. Dalam wawancara di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jokowi menegaskan bahwa agenda ini murni sebagai respons atas sejumlah undangan dari masyarakat daerah. “Saya sudah sehat, dan akan datangi undangan-undangan yang ada,” ujarnya, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah bersilaturahmi dan memberi motivasi, bukan membangun basis politik menjelang Pilpres 2029.
Meski Jokowi menolak mengaitkan perjalanan ini dengan politik elektoral, rencananya justru memicu perdebatan sengit di kalangan elite partai. Di satu sisi, Guntur Romli dari PDI Perjuangan menyikapi rencana itu dengan nada sinis. Ia menyebut perjalanan Jokowi sebagai “drama sinetron” yang tak lebih dari upaya membagikan sembako dan amplop demi konten media sosial. “Jokowi sudah dipecat secara tidak terhormat dari PDIP. Masyarakat tahu alasannya. Dan logikanya, waktu jadi presiden saja tak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang?” tegasnya, menuding bahwa aktivitas Jokowi hanya memperdalam citra politiknya sebagai figur yang mengandalkan simbol, bukan substansi.
Tanggapan berbeda justru datang dari PSI. Bestari Barus, Ketua DPP PSI, mengaku heran dengan serangan berulang dari PDIP terhadap mantan presiden yang kini menjadi mitra politiknya. “Justru aneh kalau PDIP khawatir. Jokowi dulu sering blusukan, menyapa rakyat secara langsung. Itu yang dirindukan masyarakat,” ujar Bestari. Ia menilai pernyataan Guntur Romli tidak hanya tidak berbobot, tapi juga mengabaikan konteks emosional yang dibangun Jokowi selama 10 tahun memimpin.
Lebih jauh, Bestari melihat momentum ini sebagai peluang strategis. Ia berharap Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa ia kini berada di barisan PSI, sehingga para pendukung setianya—yang selama ini mungkin masih memilih PDIP karena loyalitas pada Jokowi—bisa beralih secara jelas. “Tanpa mereka sadari, justru kami di PSI bergembira. Jokowi sudah tidak di sana. Dan ketika ia keliling, mudah-mudahan ia menyatakan: ‘Saya sekarang bersama PSI.’ Maka, pendukungnya akan ikut pindah,” ucapnya.
Bestari menutup komentarnya dengan sindiran tajam terhadap PDIP: “Sebaiknya Guntur fokus pada urusan partainya sendiri. Kalau ia tak punya pekerjaan di PDIP, jangan sampai jadi ‘pengamat politik dadakan’ yang hanya mengeluarkan pernyataan tak bermutu.”
Perdebatan ini bukan sekadar perbedaan pendapat politik—ia mencerminkan transformasi aliansi kekuatan nasional pasca kekuasaan. Jokowi, yang dulu menjadi simbol penguasa PDIP, kini menjadi magnet politik yang menarik perhatian partai baru. Sementara PDIP, yang pernah menjadi rumahnya, kini berusaha mengalihkan fokus dari kehilangan figur sentral itu—dengan cara yang justru memperdalam kesan kecemburuan.
Dalam perjalanan Jokowi yang akan menyentuh Lampung, NTT, Jabar, hingga Cirebon, bukan hanya jalan-jalan biasa yang terjadi. Ia membawa beban simbolik: apakah ia akan menjadi penjaga kenangan masa lalu, atau justru arsitek baru dari peta politik masa depan? Masyarakat menunggu—dan partai-partai saling beradu tafsir.
