Sumbawanews.com,- Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan dua geng kriminal terbesar di Brasil—Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV)—sebagai organisasi teroris. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat (29/5), Lula menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan geng-geng tersebut, meski mengerikan, tidak boleh disamakan dengan terorisme internasional yang bermotif ideologis, politis, atau religius.
“Kekerasan yang mereka lakukan bertujuan menghasilkan keuntungan melalui perdagangan narkoba dan senjata, bukan untuk mencapai tujuan politik atau perubahan sistem,” tulis Lula dalam pesan berbobot 435 kata yang diunggah di akun media sosial resminya. Ia memperingatkan bahwa label “teroris” yang diberikan AS justru bisa menghambat upaya penegakan hukum di dalam negeri, terutama karena berpotensi menjerat korban, bisnis lokal, dan lembaga keuangan yang tidak bersalah.
Penetapan ini diumumkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (28/5), dengan efek berlaku mulai 5 Juni. Penetapan itu akan membekukan semua aset yang terkait dengan kedua geng di wilayah AS, sekaligus mengkriminalisasi siapa pun yang memberikan “dukungan materi” kepada mereka—termasuk pihak yang dipaksa membayar uang perlindungan. Para ahli memperingatkan, langkah ini bisa memperparah krisis sosial di kawasan miskin yang menjadi basis operasi geng, bukan menyelesaikannya.
Lula, yang kini tengah berjuang mempertahankan kursi kepresidenan dalam pemilu Oktober 2026, juga mengungkap kekhawatiran bahwa penetapan ini bisa menjadi dalih bagi intervensi militer AS di Brasil. Ia menolak tegas segala bentuk tindakan sepihak yang mengancam kedaulatan negara. “Kami siap bekerja sama untuk solusi bersama yang menguntungkan semua pihak, tetapi kami tidak akan menerima langkah arbitrer dari luar yang digunakan sebagai alat untuk melemahkan ekonomi atau kedaulatan kami,” tegasnya.
Pernyataan Lula datang di tengah konteks politik yang sangat sensitif. Putra sulung mantan presiden Jair Bolsonaro, Senator Flávio Bolsonaro, diketahui menjadi salah satu penggagas tekanan terhadap pemerintah AS untuk mengambil langkah ini. Flávio, yang kini menjadi lawan utama Lula dalam pemilu, baru saja bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih dan terbuka menyatakan niatnya mendorong penetapan “teroris” terhadap PCC dan CV. Lula menuduh keluarga Bolsonaro memanfaatkan hubungan dekat dengan Trump demi intervensi asing dalam urusan dalam negeri Brasil.
“Sangat disayangkan, sekali lagi, anggota keluarga Bolsonaro datang ke Amerika Serikat untuk mengajak pihak asing campur tangan dalam urusan Brasil,” tulis Lula, merujuk pada upaya sebelumnya yang diduga dilakukan keluarga Bolsonaro untuk menghalangi proses hukum terhadap Jair Bolsonaro, yang kini sedang menjalani hukuman 27 tahun penjara atas upaya kudeta terhadap hasil pemilu 2022.
Ketegangan ini semakin memanas mengingat Trump sebelumnya telah memberlakukan sanksi berat terhadap produk Brasil pada Agustus 2025, dengan alasan “ketidakadilan” dalam proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Sementara itu, pemerintahan Trump secara konsisten memperluas kebijakan militer di Amerika Latin, termasuk serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik Timur, serta operasi penculikan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu—langkah yang Lula sebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Meski demikian, Lula berusaha menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak mengabaikan kejahatan terorganisasi. Pada 2026, ia mengalokasikan dana sebesar US$11 miliar untuk program “Brasil Melawan Kejahatan Terorganisasi”, ditambah US$2 miliar untuk mereformasi sistem penjara dan memperkuat penyelidikan pembunuhan serta memutus rantai perdagangan senjata.
Survei Datafolha pada 16 Mei lalu menunjukkan Lula dan Flávio Bolsonaro berada dalam posisi imbang, masing-masing mendapat 45 persen dukungan pemilih, dengan 9 persen memilih membatalkan suara dan 1 persen belum memutuskan. Dalam situasi politik yang begitu rapuh, keputusan AS ini bukan hanya soal keamanan—tapi juga alat politik yang bisa menggoyahkan keseimbangan elektoral. Lula kini berada di titik kritis: harus menolak intervensi asing tanpa mengecilkan penderitaan masyarakat yang menjadi korban kekerasan geng.
