Friday, June 19, 2026
Home Blog Page 44

Kejagung Periksa Sony Sonjaya Besok

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung akan memeriksa eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026, pada Kamis (18/6). Panggilan pemeriksaan telah diterima oleh pengacara Sony, Krisna Murti, meskipun lokasi pasti pemeriksaan—apakah di ruang penyidik atau di rutan—masih belum diketahui.

Pemeriksaan ini terkait langsung dengan permohonan Sony untuk menjadi Justice Collaborator (JC), sebuah upaya hukum yang memungkinkan tersangka memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan. Krisna mengatakan, pihaknya sedang menunggu keputusan resmi Kejagung terkait status JC tersebut, yang dinilai akan menentukan arah hukum kasus ini.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyebut ada dua kriteria utama penilaian JC. Pertama, apakah keterangan Sony masih dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti. Kedua, sejauh mana kontribusinya dalam mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan 26 tokoh penting, termasuk di dalamnya pejabat dan pengusaha yang diduga terkait dalam penggelapan anggaran MBG.

Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini: eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, kaki tangan Sony Asep Yusuf Somantri (AYS), dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Investigasi mengungkap bahwa program MBG, yang seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang independen dan memenuhi syarat teknis, justru banyak diserahkan kepada yayasan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN. Banyak di antaranya bahkan tidak memenuhi kriteria minimal sebagai mitra pemerintah.

Korupsi terjadi melalui mark-up harga pengadaan barang, yang menyebabkan kerugian negara signifikan. Barang yang disalahgunakan mencakup 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci—semua diperuntukkan bagi siswa penerima bantuan gizi, namun sebagian besar tidak sampai ke tangan yang seharusnya.

Penyidikan terus berlanjut, dengan fokus pada jejak uang dan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Kejagung menegaskan, kasus ini bukan sekadar soal pengadaan barang, tapi soal sistemiknya kegagalan pengawasan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat tertinggi birokrasi pelayanan publik.

Oppo Find X10 Pro Siap Guncang Pasar Kamera Flagship

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Oppo tengah mempersiapkan lompatan besar di segmen flagship dengan peluncuran Oppo Find X10 Pro yang dijadwalkan pada September 2026. Bocoran spesifikasi terbaru mengungkap perangkat ini bakal mengusung konfigurasi kamera yang belum pernah ada sebelumnya di ponsel Android, sekaligus menggabungkan kekuatan prosesor generasi terbaru dan daya tahan baterai yang ekstrem.

Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9600 yang diproduksi dengan proses fabrikasi 2nm, Find X10 Pro diyakini menjadi salah satu ponsel paling canggih di kelasnya. Chipset ini tidak hanya menjanjikan performa tinggi, tetapi juga efisiensi energi yang signifikan—kunci utama untuk mendukung beban berat dari sistem kamera canggihnya.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah sistem kamera belakangnya. Oppo dikabarkan memasang sensor utama 200MP berbasis Samsung ISOCELL HPC dengan ukuran 1/1,3 inci, sebuah lompatan besar dari pendahulunya. Sensor ini dirancang untuk menangkap detail luar biasa bahkan dalam kondisi cahaya minim, menjadikan mode malam dan pemotretan dinamis sebagai keunggulan utama. Lebih mengejutkan lagi, ponsel ini juga dilengkapi kamera telefoto beresolusi sama—200MP—yang memungkinkan zoom optik tanpa kehilangan kualitas, sebuah fitur yang hingga kini hanya menjadi mimpi di sebagian besar ponsel premium.

Tak kalah menarik, ada pula sensor multispektral 3MP yang bertugas meningkatkan akurasi warna dan respons cahaya secara real-time, memastikan warna yang ditangkap lebih dekat dengan realitas mata manusia. Meski belum disebutkan secara eksplisit, kemungkinan besar kamera ultrawide tetap hadir sebagai bagian dari paket lengkap flagship, mengingat posisi Find X10 Pro yang ditujukan untuk bersaing langsung dengan puncak kamera dari Samsung dan Apple.

Di sisi daya, Oppo tampaknya tidak main-main. Baterai berkapasitas minimal 8.000 mAh diklaim akan menghadirkan otonomi yang luar biasa, bahkan saat digunakan untuk pemotretan intensif atau penggunaan 5G berkelanjutan. Upaya untuk menjaga bobot dan ketebalan perangkat tetap terkendali menjadi tantangan besar, namun jika berhasil, ini akan menjadi salah satu keunggulan paling signifikan Find X10 Pro dibanding pesaingnya.

Peluncuran yang masih tiga bulan lagi memberi waktu bagi Oppo untuk menyempurnakan kalibrasi kamera dan optimasi perangkat lunak. Jika semua bocoran terbukti akurat, Find X10 Pro bukan sekadar penerus Find X9 Pro—ia adalah pernyataan teknologi bahwa kualitas fotografi ponsel bisa melampaui batas yang selama ini dianggap tak terjangkau.

Sementara itu, di luar Find X10 Pro, Oppo juga dikabarkan sedang mengembangkan ponsel lipat berlayar lebar dengan ukuran layar utama 7,6 inci, yang diperkirakan akan meluncur pada kuartal pertama 2027. Dengan kemungkinan menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan teknologi engsel baru untuk mengurangi bekas lipatan, perangkat ini berpotensi menjadi penantang serius bagi iPhone Fold yang masih dalam tahap pengembangan. Dua produk ini—Find X10 Pro dan ponsel lipat baru—menunjukkan bahwa Oppo tidak hanya ikut bermain di pasar flagship, tetapi berusaha menentukan arahnya.

Indonesia Darurat, Mahasiswa Turun ke Jalan

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- BEM SI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu, 17 Juni 2026, dengan tajuk “Indonesia Darurat”. Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu menjadi puncak gelombang protes mahasiswa nasional yang telah berlangsung sejak pekan lalu, menuntut reformasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, hukum, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam surat resmi yang ditandatangani Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat, Muhamad Risaldi, sebanyak tujuh tuntutan diajukan secara tegas. Pertama, pemerintah diminta segera menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai rupiah yang terus melemah. Kedua, mahasiswa mendesak penyelamatan APBN dari pemborosan dan misalokasi anggaran. Ketiga, mereka menuntut perbaikan komunikasi kepresidenan yang dianggap tidak responsif terhadap krisis rakyat.

Keempat, aksi ini menyerukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa Merah Putih—dua program yang dinilai tidak transparan dan gagal menyentuh sasaran tepat. Kelima, mahasiswa meminta pencabutan Undang-Undang TNI dan UU Polri, yang dianggap memperkuat militerisasi di ruang sipil. Keenam, mereka mengecam kabinet “merah putih” sebagai kabinet inkompeten dan meminta reshuffle menyeluruh. Terakhir, tuntutan ketujuh menekankan penegakan HAM dan penghapusan impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Aksi ini bukanlah yang pertama. Gelombang protes serupa telah menggema sejak 12 Juni di Bundaran HI, Jakarta, dipimpin Badan Mahasiswa Universitas Indonesia bersama elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Pada 15 Juni, demonstrasi berlanjut di Monas dan Gedung DPR/MPR, diikuti aksi serentak di Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar. Semua aksi menyuarakan tuntutan yang hampir identik: harga kebutuhan pokok yang terjangkau, penghentian proyek yang dinilai fiktif, dan peninjauan ulang peran militer dalam kehidupan sipil.

Kritik terhadap MBG semakin menguat setelah sejumlah dapur program itu dilaporkan berhenti beroperasi, sementara Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, baru-baru ini mengusulkan penundaan sementara program tersebut. Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi kunjungan ke luar negeri demi menghemat anggaran negara—sebuah sinyal kuat bahwa kritik tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga dari lembaga keagamaan berpengaruh.

Dengan latar belakang ekonomi yang masih rapuh, inflasi yang menghantui, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terus menurun, aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah suara generasi muda yang menuntut keberanian kepemimpinan—bukan retorika, tapi tindakan nyata. Di tengah hiruk-pikuk politik dan kebijakan yang sering terasa jauh dari realitas rakyat, mahasiswa kembali menjadi pengingat: bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi soal keadilan yang dirasakan setiap hari.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan: merespons dengan dialog atau mengabaikan suara yang semakin keras. Di Bandung, ribuan mahasiswa berdiri tegak, menuntut bukan hanya perubahan, tapi keberanian untuk mengubah.

Ketika Nama Kucing Mengalahkan Korupsi

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Ada ironi yang sangat telanjang dalam cara sebagian elite organisasi mahasiswa hari ini merespons kekuasaan. Ketika negara diguncang dugaan korupsi program strategis bernilai besar, perhatian moral sebagian aktivis justru tersedot pada perkara simbolik, yaitu nama seekor kucing. Di titik inilah publik patut bertanya, yaitu apakah gerakan mahasiswa masih berdiri sebagai kekuatan etik yang menjaga akal sehat republik, atau perlahan berubah menjadi barisan penjaga perasaan penguasa?

Pernyataan Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, terhadap Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM, yang memberi nama kucing dengan plesetan kasar terhadap nama Presiden Prabowo Subianto, memperlihatkan problem serius dalam nalar aktivisme kita. Tentu, ungkapan Tiyo dapat dinilai tidak elegan, kekanak-kanakan, bahkan buruk secara etika komunikasi publik. Kritik terhadap kekuasaan memang seharusnya naik kelas, yaitu kuat secara data, matang secara argumen, dan tajam secara substansi. Namun, menyamakan ejekan terhadap seorang presiden dengan penghinaan terhadap seluruh rakyat Indonesia adalah lompatan logika yang terlalu jauh, bahkan berbahaya.

Di sinilah letak sesat pikirnya. Presiden adalah pejabat publik, bukan personifikasi sakral dari negara. Presiden dipilih, digaji, dikritik, dan dapat diganti melalui mekanisme demokrasi. Negara tidak boleh dipersempit menjadi tubuh seorang pemimpin. Republik tidak runtuh hanya karena seorang warga mengejek presiden. Yang meruntuhkan republik adalah korupsi, impunitas, pelemahan hukum, pengkhianatan terhadap konstitusi, dan pembungkaman kritik dengan dalih moralitas.

Logika “menghina presiden berarti menghina rakyat” adalah warisan lama dari politik kekuasaan paternalistik. Pada masa Orde Baru, kritik terhadap penguasa kerap dibingkai sebagai tindakan subversif, anti-pembangunan, anti-Pancasila, bahkan anti-negara. Akibatnya, batas antara negara, pemerintah, rezim, dan pribadi pemimpin menjadi kabur. Padahal, dalam demokrasi modern, justru pemisahan itulah yang wajib dijaga. Pemerintah bisa dikritik. Presiden bisa diejek. Kebijakan bisa ditolak. Program negara bisa dibongkar. Semua itu bukan penghinaan terhadap bangsa, melainkan bagian dari mekanisme koreksi warga negara.

Dalam teori ruang publik Jürgen Habermas, demokrasi membutuhkan ruang percakapan rasional tempat warga dapat menguji klaim kekuasaan secara terbuka (Goode, 2005). Ruang publik tidak boleh dikendalikan oleh rasa tersinggung elite. Bila setiap ekspresi keras langsung diperlakukan sebagai serangan terhadap martabat negara, maka ruang publik berubah menjadi ruang ketakutan. Warga tidak lagi berdiskusi, tetapi menebak-nebak batas perasaan pejabat. Demokrasi seperti ini bukan demokrasi deliberatif, melainkan demokrasi yang dikebiri oleh moralitas kekuasaan.

Masalahnya menjadi lebih tajam ketika pernyataan moral itu muncul bersamaan dengan isu yang jauh lebih besar, yaitu dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung telah mengungkap dugaan markup pengadaan di Badan Gizi Nasional, termasuk pengadaan motor listrik bernilai sekitar Rp1 triliun, sepatu, tablet, dan televisi yang disebut tidak sesuai kebutuhan riil. Di sini, pertanyaan publik menjadi sangat sah, yaitu mengapa energi moral begitu besar dikerahkan untuk mengecam nama kucing, tetapi kemarahan etik terhadap dugaan korupsi program rakyat terdengar jauh lebih prosedural, halus, dan hati-hati?

Ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Ini soal prioritas moral. Jika sebuah program publik yang mengatasnamakan gizi anak, penurunan stunting, dan kesejahteraan rakyat diduga dikorupsi melalui pengadaan yang tidak tepat sasaran, maka di situlah martabat republik

sesungguhnya sedang diinjak-injak. Martabat negara tidak terutama direndahkan oleh lelucon kasar warga, melainkan oleh pejabat yang menjadikan program rakyat sebagai ladang rente. Martabat rakyat tidak terluka karena seekor kucing diberi nama buruk, tetapi karena uang publik yang seharusnya sampai ke anak-anak, sekolah, dapur, dan keluarga miskin justru diduga bocor dalam rantai proyek.

Di sinilah tampak standar ganda yang menyedihkan. Ketika ekspresi warga dianggap kasar terhadap presiden, bahasa yang dipakai menjadi keras, yaitu menghina kepala negara, merendahkan rakyat, mencederai martabat republik. Namun, ketika menyangkut dugaan korupsi program unggulan pemerintah, bahasa yang muncul sering kali berubah menjadi “perlu evaluasi”, “perbaikan tata kelola”, “usut tuntas”, dan “jangan tebang pilih”. Secara formal, frasa-frasa itu benar. Tetapi secara moral, terasa terlalu lunak bila dibandingkan dengan skala kerusakan yang ditimbulkan korupsi.

Dalam kajian ilmu politik, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep hegemonic consent dari Antonio Gramsci (Femia, 1975; Gross, 2015). Kekuasaan tidak selalu mempertahankan diri melalui kekerasan langsung. Ia juga bertahan melalui produksi persetujuan moral, yaitu ketika kelompok masyarakat sipil, intelektual, pemuda, dan organisasi keagamaan ikut mereproduksi narasi yang membuat kritik terhadap penguasa tampak tidak sopan, tidak beradab, bahkan tidak nasionalis. Pada titik itu, organisasi gerakan tidak lagi menjadi kekuatan korektif, melainkan menjadi bantalan moral bagi kekuasaan.

Padahal, sejarah GMKI tidak lahir untuk menjadi pagar perasaan penguasa. GMKI tumbuh dalam tradisi kekristenan sosial yang menekankan pelayanan, kebenaran, keadilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Tokoh seperti Johannes Leimena memberi teladan bahwa iman Kristen dalam politik bukanlah alat untuk mendekati kekuasaan, melainkan kompas moral untuk menjaga kemanusiaan dan republik. Leimena tidak dikenang karena memuja presiden, tetapi karena integritas, kesederhanaan, dan kemampuannya menempatkan etika di atas transaksi politik.

Begitu juga T.B. Simatupang, tokoh Kristen, pemikir kebangsaan, dan negarawan, yang mengajarkan pentingnya iman yang bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Kekristenan dalam ruang sosial tidak boleh menjadi dekorasi moral kekuasaan. Ia harus menjadi suara kenabian. Suara kenabian tidak selalu nyaman. Ia menegur raja, membela korban, menolak ketidakadilan, dan berani berdiri ketika mayoritas memilih diam.

Dalam tradisi gereja, Dietrich Bonhoeffer menjadi contoh radikal tentang tanggung jawab iman di hadapan kekuasaan yang menyimpang . Bonhoeffer tidak mengajarkan gereja untuk menjadi sopan di hadapan ketidakadilan. Ia mengajarkan bahwa diam terhadap kejahatan adalah bentuk keterlibatan moral. Dalam konteks Indonesia, tentu situasinya berbeda, tetapi prinsip etiknya tetap relevan, yaitu gereja dan organisasi Kristen tidak boleh kehilangan keberanian profetik hanya karena takut dianggap tidak santun terhadap penguasa.

Maka, ketika seorang pemimpin organisasi mahasiswa Kristen lebih sibuk mengangkat isu penghinaan simbolik daripada membongkar struktur korupsi secara lebih tajam, publik berhak kecewa. Bukan karena pemimpin itu tidak boleh membela etika komunikasi. Ia boleh. Bahkan perlu. Tetapi etika komunikasi tidak boleh dipakai sebagai alat selektif untuk menertibkan rakyat kecil, sementara pelanggaran etik kekuasaan diperlakukan dengan bahasa yang terlalu steril.

Gerakan mahasiswa, termasuk GMKI dan kelompok Cipayung, memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa. HMI, GMNI, PMKRI, PMII, GMKI, dan organisasi mahasiswa lain pernah menjadi ruang kaderisasi kritis yang melahirkan pemimpin, pemikir, aktivis, dan

negarawan. Tradisi Cipayung seharusnya bukan tradisi mencari aman, melainkan tradisi keberanian intelektual. Gerakan mahasiswa bukan humas pemerintah. Bukan pula satgas pembela citra presiden. Gerakan mahasiswa adalah alarm moral ketika kekuasaan mulai kebal kritik.

Karena itu, kritik terhadap Tiyo boleh saja disampaikan, tetapi harus proporsional. Katakan saja bahwa ungkapannya kasar, tidak mendidik, dan tidak memperkaya demokrasi. Itu cukup. Tidak perlu menyeret-nyeret rakyat Indonesia seolah-olah seluruh bangsa ikut dihina hanya karena presiden menjadi objek ejekan. Cara berpikir seperti itu justru merendahkan rakyat, karena seakan-akan rakyat tidak mampu membedakan antara negara, presiden, kebijakan, dan pribadi pejabat.

Pola seperti ini juga berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, batas kebebasan berpendapat memang ada. Tetapi batas itu seharusnya berkaitan dengan hasutan kekerasan, ancaman nyata, fitnah yang merusak reputasi tanpa dasar, atau ujaran kebencian terhadap kelompok rentan. Batas kebebasan tidak boleh diturunkan menjadi “jangan membuat penguasa tersinggung”. Bila rasa tersinggung pejabat dijadikan ukuran hukum dan moral, maka demokrasi akan berubah menjadi monarki perasaan.

Di sinilah nalar aktivisme harus dikembalikan. Aktivis bukan orang yang sekadar pandai berkata “beradab”. Aktivis adalah orang yang berani menempatkan ketidakadilan sebagai musuh utama. Aktivis bukan penjaga sopan santun semu. Aktivis adalah penjaga akal sehat publik. Jika ada warga berbicara kasar, tegur secara etis. Tetapi jika ada program rakyat diduga dikorupsi, lawan secara struktural. Jangan terbalik, seperti yang kecil dibesar-besarkan, yang besar diperkecil dengan bahasa administratif. 

Kasus ini seharusnya menjadi cermin bagi GMKI. Apakah GMKI hendak kembali menjadi gerakan kader yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian, atau tergelincir menjadi organisasi yang tinggi akses, tinggi seremoni, tetapi rendah keberanian kritik? Apakah GMKI ingin berdiri dalam tradisi Leimena dan Simatupang, atau cukup puas menjadi bagian dari paduan suara kekuasaan?

Suara kenabian tidak lahir dari kedekatan dengan istana. Ia lahir dari keberanian menyebut ketidakadilan sebagai ketidakadilan. Ia lahir dari kesediaan membela rakyat ketika program atas nama rakyat justru dirusak oleh elite. Ia lahir dari keberanian berkata bahwa korupsi dalam program gizi anak jauh lebih menghina republik daripada lelucon buruk tentang nama kucing.

Tiyo mungkin salah memilih gaya. Tetapi respons yang membesar-besarkan perkara itu justru membuka borok yang lebih serius, yaitu lemahnya daya bedah sebagian elite gerakan terhadap relasi antara kekuasaan, moralitas, dan kebebasan publik. Ketika nama kucing dianggap ancaman martabat bangsa, sementara dugaan korupsi program triliunan hanya dibahas dalam bahasa evaluatif yang aman, maka yang sedang sakit bukan hanya logika satu-dua orang. Yang sedang sakit adalah orientasi moral gerakan.

Republik ini tidak membutuhkan aktivis yang alergi pada ejekan terhadap presiden. Republik ini membutuhkan aktivis yang alergi pada korupsi, manipulasi anggaran, pembungkaman kritik, dan penyalahgunaan program rakyat. Presiden tidak perlu disakralkan. Yang perlu dijaga adalah konstitusi, akuntabilitas, dan hak rakyat untuk mengawasi kekuasaan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah nama kucing itu pantas atau tidak. Persoalannya adalah mengapa sebagian orang begitu cepat marah pada simbol, tetapi lambat murka pada korupsi. Bila gerakan mahasiswa Kristen ingin tetap relevan, ia harus memilih, yaitu apakah menjadi suara kenabian yang menggugat kekuasaan, atau menjadi penjaga etika semu

yang sibuk memoles wajah penguasa ketika rakyat sedang menanggung akibat dari kebijakan yang rusak.

Martabat republik tidak runtuh karena presiden diejek. Martabat republik runtuh ketika korupsi dinormalisasi, kritik dibungkam, dan organisasi gerakan kehilangan keberanian untuk berpihak pada kebenaran.

Referensi

Femia, J. (1975). Hegemony and consciousness in the thought of Antonio Gramsci. Political studies, 23(1), 29–48. https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9248.1975.tb00044.x  

Goode, L. (2005). Jurgen Habermas: Democracy and the public sphere. Pluto Books. https://www.amazon.com/Jurgen-Habermas-Democracy-European-Thinkers/dp/0745320880 

Gross, J. P. (2015). Education and hegemony: The influence of Antonio Gramsci. Dalam Beyond critique (hlm. 51–79). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315635828-3/education-hegemony-jacob-gross 

 

Profil Penulis  

Ruben Cornelius Siagian adalah peneliti muda Indonesia yang aktif menulis kajian sosial-politik, kebijakan publik, demokrasi, konflik, dan etika akademik. Ia juga dikenal sebagai penggerak riset melalui Siagian Global Research (SGR) serta memiliki minat pada isu-isu publik yang berkaitan dengan keadilan, kekuasaan, dan respons masyarakat terhadap persoalan nasional. Opini ini  merupakan refleksi kritisnya atas kecenderungan ruang publik yang lebih mudah ramai oleh hal-hal remeh dibandingkan persoalan serius seperti korupsi.

Trump Kritik Serangan Israel ke Lebanon

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengkritik strategi militer Israel dalam operasinya melawan Hizbullah di Lebanon, menyatakan bahwa serangan yang menghancurkan gedung apartemen berisi warga sipil terlalu berlebihan dan berisiko merusak upaya perdamaian dengan Iran.

Dalam pertemuan KTT G7 di Prancis, Trump menekankan bahwa tidak perlu meruntuhkan seluruh bangunan hanya untuk mengejar satu target milisi. “Terlalu banyak orang yang terbunuh. Anda tidak perlu menghancurkan gedung apartemen setiap kali mencari seseorang—banyak warga biasa tinggal di sana, dan mereka bukan anggota Hizbullah,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang semakin memburuk antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump mengaku frustrasi karena serangan Israel yang berkelanjutan di Lebanon dinilai mengacaukan negosiasi damai AS-Iran yang sedang berlangsung, dengan target penandatanganan nota kesepahaman di Swiss pada Jumat mendatang.

Trump bahkan menyatakan bahwa Netanyahu terlalu lama mempertahankan operasi militer di Lebanon, padahal penghentian kekerasan di wilayah itu adalah salah satu syarat utama Teheran untuk menyetujui gencatan senjata. “Netanyahu mempersulit upaya kami untuk mengakhiri perang ini,” kata Trump.

Meski mengaku memiliki “hubungan yang sangat baik” dengan Netanyahu, Trump tidak ragu menekankan tanggung jawab moral sang pemimpin Israel. “Tanpa kami, tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada Israel. Tanpa saya, tidak akan ada Israel—karena tidak ada presiden lain yang bersedia melakukan apa yang telah saya lakukan,” tegasnya.

Kritik Trump ini jarang terjadi dalam sejarah hubungan AS-Israel. Presiden-presiden sebelumnya biasanya menghindari kritik publik terhadap taktik militer Israel, meski sering menyuarakan kekhawatiran secara diplomatik. Namun, Trump—yang kini tengah berupaya menegaskan kembali pengaruh AS di kawasan—tidak lagi berhati-hati.

Israel membantah tuduhan menargetkan warga sipil, dengan alasan bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya sengaja memanfaatkan penduduk sebagai tameng manusia. Kedutaan Besar Israel di Washington menolak memberikan komentar resmi atas pernyataan Trump.

Sementara itu, para pejabat Israel secara tertutup mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan damai yang digagas Trump, yang mereka anggap mengabaikan keamanan jangka panjang Israel. Sementara di sisi lain, Trump semakin yakin bahwa pendekatan militer Israel justru mengancam stabilitas regional dan memperpanjang konflik yang seharusnya bisa diakhiri lewat diplomasi.

El Nino Guncang Pangan dan Ekonomi Asia Tenggara

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Jakarta – Fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas moderat hingga kuat sebelum Agustus 2026 mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi cuaca ekstrem ini akan berlangsung hingga November, memicu kekeringan panjang, penurunan curah hujan, dan suhu udara yang melampaui 40 derajat Celsius—kondisi yang datang tepat saat negara-negara di kawasan masih berjuang mengatasi lonjakan harga energi dan pangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Padi dan minyak sawit, dua komoditas strategis yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekspor regional, menjadi yang paling rentan. Di lahan pertanian bergantung hujan, petani di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Kamboja diprediksi akan menunda atau mengurangi luas tanam akibat kekeringan. Sementara di wilayah irigasi, tekanan terhadap cadangan air waduk dan sistem irigasi semakin memburuk. Para ahli memperkirakan produksi beras bisa turun 2% hingga 8% dibanding tahun normal, dengan kerugian paling parah terjadi di daerah rawan kekeringan.

Minyak sawit, yang menyumbang 85% pasokan global dari Indonesia dan Malaysia, juga tidak luput dari dampak. Meski efeknya baru terasa 6–12 bulan setelah suhu meningkat, penurunan pembentukan tandan buah dan efisiensi ekstraksi minyak dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga global. “Ini bukan sekadar masalah panen gagal,” ujar Jason Lee, Ketua Southeast Asia Hub di Global Heat Health Information Network. “Pasar bereaksi terhadap kekhawatiran sebelum kerugian nyata terjadi—dan harga bisa melonjak bahkan sebelum satu butir padi jatuh ke tanah.”

Kondisi ini berbenturan dengan tekanan ekonomi yang sudah tinggi. Harga pupuk dan gas yang melonjak akibat perang Iran memperdalam beban petani dan produsen. Di Filipina, inflasi pada Mei mencapai 6,8%, sementara Vietnam mencatat 5,6%. Di Indonesia, meski inflasi inti masih terkendali, kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga 32% telah memicu kekhawatiran luas terhadap biaya hidup. Bank Sentral Asia Tenggara pun terjepit: harus mempertahankan suku bunga tinggi untuk menahan inflasi, sementara dunia usaha dan anggaran pemerintah terbebani oleh biaya pinjaman yang mahal dan subsidi yang terus membesar.

Dampaknya meluas ke sektor lain. Suhu ekstrem mengancam pariwisata, sektor penopang utama ekonomi di banyak negara. Kekeringan memicu kebakaran lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan, serta kebakaran hutan di Thailand utara, yang berpotensi menghasilkan kabut asap lintas batas—ancaman kesehatan publik yang berulang dan ujian diplomasi regional. “Pemerintah kesulitan memilih antara melindungi ekonomi petani atau menekan emisi asap,” kata Prof. Helena Varkkey dari Universiti Malaya. “Seperti saat pandemi bertemu kabut asap, keputusan yang diambil akan menentukan stabilitas sosial.”

Di Indonesia, tekanan ini telah memicu aksi mahasiswa di Jakarta yang menuntut harga pangan dan energi yang lebih terjangkau. Di Filipina, ketegangan politik antarfaksi semakin memanas akibat kemarahan publik terhadap korupsi. Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan mempertimbangkan pemilu lebih awal jika koalisi pemerintahannya terus melemah. “Sejarah menunjukkan, ketika harga beras dan bahan bakar melewati ambang tertentu, kekecewaan ekonomi berubah menjadi ketidakstabilan politik,” tegas Lee.

Dengan ruang kebijakan yang semakin sempit, pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: mengamankan cadangan pangan, memperbaiki distribusi subsidi, memperingatkan petani sebelum masa tanam, atau mengandalkan batu bara untuk menutup defisit energi. Tidak ada lagi waktu untuk salah langkah. El Nino yang datang bersamaan dengan krisis geopolitik dan inflasi global bukan sekadar fenomena iklim—ia adalah ujian paling kompleks bagi ketahanan sosial, ekonomi, dan politik Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir.

Messi Pimpin Argentina Hadapi Aljazair di Pembuka Piala Dunia

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Lionel Messi tampil sebagai kapten dan jantung serangan Argentina saat tim juara bertahan membuka perjalanan bertahan gelar di Piala Dunia 2026 melawan Aljazair di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat. Laga pembuka Grup J ini menjadi ujian awal bagi Albiceleste untuk membuktikan bahwa gelar mereka di Qatar 2022 bukan keberuntungan, melainkan buah dari konsistensi dan kedalaman tim.

Pelatih Lionel Scaloni memilih formasi 4-3-3 yang seimbang, mempercayakan tiga pemain tengah andalan—Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernández—untuk mengatur ritme permainan sekaligus menjaga stabilitas defensif. Di lini depan, Messi ditemani oleh Thiago Almada yang lincah dan Lautaro Martínez yang garang, membentuk trio serang yang diharapkan mampu menembus pertahanan rapat Aljazair.

Di belakang, jantung pertahanan Argentina dipimpin oleh Cristian Romero dan Lisandro Martínez, dengan Gonzalo Montiel dan Facundo Medina sebagai full-back yang siap mendukung serangan. Emiliano Martínez, kiper andalan yang dikenal tajam dalam situasi satu lawan satu, kembali menjadi benteng terakhir yang diandalkan.

Argentina datang ke turnamen ini dengan momentum luar biasa: baru saja mempertahankan gelar Copa América 2024, serta tampil tak terkalahkan sepanjang kualifikasi. Mereka memahami betapa pentingnya memulai turnamen dengan kemenangan—terutama mengingat kegagalan mereka di laga pembuka Piala Dunia 2022, yang sempat membuat kekhawatiran melanda para pendukung.

Di sisi lain, Aljazair tampil dengan semangat penuh. Tim yang kembali ke panggung Piala Dunia setelah absen sejak 2014 ini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Di bawah arahan pelatih Vladimir Petkovic, Les Fennecs menurunkan formasi 4-2-3-1 yang disiplin, dengan kapten Aissa Mandi memimpin lini belakang yang solid bersama Rayan Ait-Nouri dan Ramy Bensebaini.

Di tengah, Nabil Bentaleb dan Ibrahim Maza menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan, sementara Amine Gouiri dan Anis Hadj Moussa menjadi ujung tombak yang diharapkan bisa memanfaatkan celah-celah di pertahanan Argentina. Luca Zidane, putra legenda Zinedine Zidane, menjadi pilihan utama di bawah mistar, membawa beban sejarah dan harapan sebuah bangsa yang ingin kembali menunjukkan dirinya sebagai kekuatan baru di kancah dunia.

Laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka. Ini adalah momen bagi Argentina untuk membuktikan bahwa era Messi masih bisa memimpin timnya menuju gelar keempat, sekaligus kesempatan bagi Aljazair untuk menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika—dengan mengalahkan raksasa yang selama ini dianggap tak terkalahkan.

Dengan kehadiran Messi yang tetap memancarkan otoritas di atas lapangan, dan semangat pantang menyerah dari para pemain Aljazair, pertandingan ini berpotensi menjadi salah satu laga paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026.

Sebagian Indonesia Diguyur Hujan, BMKG Imbau Waspada

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada Rabu, 17 Juni 2026, akan diselimuti awan tebal dengan potensi hujan sedang hingga lebat, terutama di luar Pulau Jawa. Sementara itu, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya diprediksi berawan, tanpa hujan signifikan.

Menurut prakirawan BMKG Puji, peningkatan aktivitas hujan disebabkan oleh dinamika atmosfer yang kompleks, termasuk terbentuknya pola siklonik dan konvergensi angin di sejumlah wilayah perairan strategis. Daerah-daerah yang menjadi pusat pertemuan angin—seperti Laut Andaman, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura—menjadi katalis utama pertumbuhan awan hujan yang intens.

Di Sumatra, hujan ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjungpinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Palembang berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir, sementara Pangkal Pinang cenderung berawan. Di Kalimantan, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangka Raya, dan Banjarmasin juga berpeluang mengalami hujan ringan hingga sedang.

Wilayah Nusa Tenggara menunjukkan pola beragam: Denpasar, Mataram, dan Kupang diprediksi cerah berawan, sementara wilayah lainnya seperti Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan Ternate berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Di Sulawesi, Makassar dan Kendari diperkirakan berawan, tanpa hujan signifikan.

Di wilayah timur Indonesia, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Manokwari diprediksi berawan tebal, sementara Kabupaten Jayawijaya masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

BMKG menekankan bahwa kondisi ini berpotensi memicu banjir, longsor, dan gangguan transportasi, terutama di daerah rawan bencana. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, memantau perkembangan cuaca secara real time melalui situs resmi BMKG atau akun media sosial Info BMKG, serta menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan lebat turun.

“Pola cuaca saat ini sangat dinamis. Kewaspadaan bukan sekadar saran, tapi kebutuhan,” tegas Puji.

Pemerintah daerah pun diminta memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah yang menjadi jalur konvergensi atmosfer.

Kakek PIK Nyaris Diculik, Motifnya Cinta yang Ditolak

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Pantai Indah Kapuk, Jakarta — Sebuah aksi penculikan yang nyaris berakhir tragis terungkap di kawasan PIK, Jakarta Utara, setelah seorang kakek berusia 70 tahun, berinisial GH, menjadi sasaran upaya penculikan saat berolahraga pagi. Dua pelaku berhasil ditangkap polisi, dengan peran yang jelas terbagi: satu sebagai dalang, satu lagi sebagai eksekutor. Motifnya bukan uang atau kejahatan umum, tapi cinta yang berubah jadi dendam.

Kejadian berlangsung pada 12 Mei 2026, sekitar pukul 06.55 WIB. Korban yang sedang berjalan santai di sekitar rumahnya tiba-tiba dikejar oleh sebuah mobil yang mengikuti langkahnya. Dari kendaraan itu turun seorang pria berusia 26 tahun, berinisial FAP, yang langsung berusaha memaksa korban masuk ke dalam mobil. Dengan keberanian luar biasa, GH melawan keras, berteriak, dan berhasil lolos dari cengkeraman pelaku. Aksi itu terekam kamera pengawas dan kemudian viral di media sosial, memicu respons cepat dari Polsek Metro Penjaringan.

Dua hari setelah rekaman beredar, polisi menangkap kedua pelaku. FAP, yang bertindak sebagai eksekutor, adalah teman dekat pelaku utama, CW (31), seorang trader yang mengaku memiliki hubungan asmara dengan anak korban, CKH. Namun, hubungan itu ditolak mentah-mentah oleh GH, yang mengetahui CW sudah memiliki istri dan anak. Penolakan ini tak diterima CW dengan lapang dada. Ia merasa dihina dan terputus hubungan, lalu merencanakan aksi nekat: membawa korban secara paksa agar bisa berbicara langsung.

“Dia ingin ketemu ayahnya, minta restu. Tapi setelah diblokir dan ditolak, dia nekat. Bahkan mengajak temannya yang belum tahu apa-apa untuk jadi alat,” ujar Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agta Bhuwana Putra, dalam konferensi pers, Selasa (16/6/2026).

CW, yang diidentifikasi sebagai otak di balik rencana ini, mengaku menjanjikan mobil sebagai imbalan kepada FAP. Ia tak menyangka aksinya akan berujung pada upaya penculikan berdarah. FAP, yang mengaku hanya ingin membantu teman, tak mengetahui latar belakang hubungan asmara tersebut hingga kejadian berlangsung.

Keduanya kini ditahan dan dijerat Pasal 17 dan Pasal 18 juncto Pasal 450 dan Pasal 471 KUHP, yang mengatur tindak pidana penculikan dan penganiayaan. Polisi juga mengungkap bahwa CW sempat mengirim pesan ancaman kepada keluarga korban sebelum aksi dilakukan.

Korban, GH, hingga kini masih mengalami trauma berat. Ia enggan keluar rumah sendirian, bahkan untuk berjalan kaki di depan rumah. “Saya tidak percaya lagi pada orang asing. Saya pikir ini cuma mimpi buruk,” ujar GH dalam wawancara terbatas dengan tim detikcom.

Kasus ini menggambarkan betapa rentannya hubungan manusia ketika emosi tak terkendali. Cinta yang tak direstui bukan alasan untuk kekerasan. Dan di balik setiap aksi kriminal, seringkali ada seorang dalang yang mengorbankan orang lain demi memenuhi keinginan pribadi yang tak bisa diterima oleh akal sehat.

Polisi terus menggali motif lebih dalam, termasuk apakah ada pihak lain yang terlibat. Namun, satu hal sudah jelas: dalam kasus ini, bukan kekuatan fisik yang menyelamatkan nyawa—tapi keberanian seorang kakek tua yang tak mau menyerah.

Mahasiswa Surabaya Gelar Aksi Massa Tuntut Reformasi Sistemik

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) dan Universitas Airlangga (Unair) memadati halaman Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6), dalam aksi besar bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat”. Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi puncak gelombang protes nasional yang telah melanda sejumlah kota sejak pekan lalu, menuntut perubahan mendasar terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk tanggung jawab moral generasi muda untuk mengawal demokrasi yang terus mengalami kemunduran. “Mahasiswa tidak bisa diam ketika rakyat terhimpit oleh krisis ekonomi, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan kebijakan yang tak transparan. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan cita-cita reformasi,” ujarnya di tengah ribuan peserta yang membawa spanduk dan plakat bertuliskan tuntutan konkret.

ABS menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya: penurunan harga BBM untuk menstabilkan biaya hidup, penyelamatan nilai tukar rupiah, pencopotan pejabat gagal mengelola ekonomi, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, penolakan terhadap proyek eksploitasi lingkungan seperti SWL Surabaya, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta penghentian segala bentuk pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

Sementara itu, BEM Unair yang turut berpartisipasi dalam aksi ini membawa 16 tuntutan lebih luas, dengan dua poin inti yang menjadi fokus utama: penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta pencabutan Undang-Undang TNI dan UU Polri. Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menekankan bahwa kedua program tersebut dinilai tidak efektif, boros anggaran, dan rentan korupsi.

“Kami sudah melakukan kajian mendalam. Ini bukan protes emosional, tapi hasil riset dan pengalaman lapangan,” kata Rizqi. Selain itu, Unair juga menuntut pemulihan independensi Bank Indonesia, penghentian represivitas terhadap pers dan aktivis, pembebasan seluruh tahanan politik, jaminan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan, serta permintaan maaf resmi dari pemerintah atas kinerja yang gagal memenuhi harapan rakyat.

Aksi ini juga menyoroti isu lingkungan dan hak tanah adat, khususnya di Papua, yang terancam oleh proyek-proyek strategis nasional berlabel “pembangunan”. Mahasiswa menuntut negara menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem dan mengabaikan hak-hak komunitas lokal.

Untuk menjaga integritas aksi, para koordinator mengimbau seluruh peserta tetap disiplin, tidak terprovokasi, dan fokus pada substansi tuntutan. “Kita datang bukan untuk merusak, tapi untuk membangun ulang sistem. Jangan biarkan kekerasan atau provokasi mencoreng perjuangan kami,” tegas Nasrawi.

Gelombang aksi serupa telah terjadi di Jakarta, Bandung, Solo, Medan, dan Makassar, dengan tuntutan yang hampir identik: penanganan krisis ekonomi, penegakan hukum yang adil, penolakan militerisasi di ranah sipil, dan pemulihan demokrasi yang autentik. Di Surabaya, aksi ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang tahun ini, menunjukkan semakin menguatnya kesadaran mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah hingga kini belum memberikan respons resmi terhadap tuntutan tersebut. Namun, dari ruang-ruang kekuasaan, isyarat bahwa tekanan publik semakin tak terbendung mulai terasa. Di depan Grahadi, ribuan suara mahasiswa tak hanya berteriak—mereka sedang menulis ulang narasi tentang siapa yang seharusnya berkuasa, dan untuk siapa kekuasaan itu seharusnya ada.

1...434445...3,286Page 44 of 3,286

Berita Terkini

All

Anggaran Cair, Pemulihan Sumatra Harus Segera Berjalan

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pencairan dana pemulihan pasca-bencana di Sumatra tidak lagi menjadi hambatan—yang kini dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan. Sebagian...

AS Minta Dana Rp1.424 Triliun untuk Biaya Perang Iran

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Jakarta — Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengajukan permohonan dana sebesar 94 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp1.424 triliun, kepada Kongres guna menutupi...

Iran Bebaskan Biaya Pelayaran di Selat Hormuz 60 Hari

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran mengumumkan kebijakan luar biasa: selama 60 hari ke depan, semua kapal yang melintasi Selat Hormuz akan bebas dari...

Art TV: Karya Seni Hidup di Dinding Rumah Anda

Tekno ancos -
Sumbawanews.com,- Di tengah tumpukan film yang sudah ditonton berulang kali dan koleksi lukisan yang terpajang statis, muncul sebuah solusi yang memadukan hobi sekaligus estetika:...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]