Sumbawanews.com,- Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pencairan dana pemulihan pasca-bencana di Sumatra tidak lagi menjadi hambatan—yang kini dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan. Sebagian besar anggaran Rp38,94 triliun untuk tahun 2026, yang tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) pemulihan, telah tersedia dan siap digunakan oleh lima kementerian utama: Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik.
Dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk segera bergerak. “Bukan soal uang yang belum cair, tapi soal program yang belum berjalan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa kecepatan implementasi adalah kunci agar masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bisa segera kembali menjalani kehidupan normal.
Renduk pemulihan yang ditetapkan pada 13 Mei lalu itu menetapkan total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100,16 triliun, terbagi dalam tiga tahap: Rp38,94 triliun pada 2026, Rp32,94 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028. Namun, Pratikno menegaskan bahwa angka itu bukan sekadar angka—ia adalah komitmen nyata terhadap ratusan ribu warga yang kehilangan rumah, jalan, sekolah, dan akses kesehatan akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah itu sejak awal tahun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR, menambahkan bahwa 28 kementerian dan lembaga wajib menyelesaikan penyusunan rencana kegiatan sebagai syarat pencairan anggaran. “Semakin cepat rencana rampung, semakin cepat pula pekerjaan fisik dimulai,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu instruksi pusat. Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sepenuhnya bisa dimanfaatkan segera untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di tingkat lokal.
Tidak hanya percepatan, akuntabilitas menjadi poros utama pengawasan. Pratikno menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program, sekaligus memastikan tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang terlewat. “Kita tidak ingin ada yang mengatakan, ‘Kami sudah diberi dana, tapi tidak ada yang datang ke desa kami,’” katanya.
Rapat yang dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah perwakilan TNI dan kementerian terkait, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis ini bukan hanya sebagai tanggapan darurat, tapi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Dengan anggaran sudah di tangan, dan rencana sudah disusun, kini giliran birokrasi untuk bergerak—bukan hanya dalam dokumen, tapi di jalan-jalan yang rusak, di rumah-rumah yang hancur, dan di hati-hati masyarakat yang menunggu kepastian.
