Sumbawanews.com,- BEM SI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu, 17 Juni 2026, dengan tajuk “Indonesia Darurat”. Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu menjadi puncak gelombang protes mahasiswa nasional yang telah berlangsung sejak pekan lalu, menuntut reformasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Dalam surat resmi yang ditandatangani Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat, Muhamad Risaldi, sebanyak tujuh tuntutan diajukan secara tegas. Pertama, pemerintah diminta segera menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai rupiah yang terus melemah. Kedua, mahasiswa mendesak penyelamatan APBN dari pemborosan dan misalokasi anggaran. Ketiga, mereka menuntut perbaikan komunikasi kepresidenan yang dianggap tidak responsif terhadap krisis rakyat.
Keempat, aksi ini menyerukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa Merah Putih—dua program yang dinilai tidak transparan dan gagal menyentuh sasaran tepat. Kelima, mahasiswa meminta pencabutan Undang-Undang TNI dan UU Polri, yang dianggap memperkuat militerisasi di ruang sipil. Keenam, mereka mengecam kabinet “merah putih” sebagai kabinet inkompeten dan meminta reshuffle menyeluruh. Terakhir, tuntutan ketujuh menekankan penegakan HAM dan penghapusan impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Aksi ini bukanlah yang pertama. Gelombang protes serupa telah menggema sejak 12 Juni di Bundaran HI, Jakarta, dipimpin Badan Mahasiswa Universitas Indonesia bersama elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Pada 15 Juni, demonstrasi berlanjut di Monas dan Gedung DPR/MPR, diikuti aksi serentak di Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar. Semua aksi menyuarakan tuntutan yang hampir identik: harga kebutuhan pokok yang terjangkau, penghentian proyek yang dinilai fiktif, dan peninjauan ulang peran militer dalam kehidupan sipil.
Kritik terhadap MBG semakin menguat setelah sejumlah dapur program itu dilaporkan berhenti beroperasi, sementara Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, baru-baru ini mengusulkan penundaan sementara program tersebut. Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi kunjungan ke luar negeri demi menghemat anggaran negara—sebuah sinyal kuat bahwa kritik tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga dari lembaga keagamaan berpengaruh.
Dengan latar belakang ekonomi yang masih rapuh, inflasi yang menghantui, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terus menurun, aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah suara generasi muda yang menuntut keberanian kepemimpinan—bukan retorika, tapi tindakan nyata. Di tengah hiruk-pikuk politik dan kebijakan yang sering terasa jauh dari realitas rakyat, mahasiswa kembali menjadi pengingat: bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi soal keadilan yang dirasakan setiap hari.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan: merespons dengan dialog atau mengabaikan suara yang semakin keras. Di Bandung, ribuan mahasiswa berdiri tegak, menuntut bukan hanya perubahan, tapi keberanian untuk mengubah.
