Kanada Rencanakan Larangan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Pemerintah Kanada mengajukan rancangan undang-undang bernama Safe Social Media Act yang akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial. Jika disahkan, langkah ini akan menjadikan Kanada sebagai negara terbaru yang mengambil tindakan tegas terhadap paparan digital pada remaja, menyusul Australia, Indonesia, dan Malaysia yang sebelumnya telah menerapkan pembatasan serupa.

RUU ini tidak hanya menetapkan batas usia, tetapi juga membebani platform media sosial dengan kewajiban baru untuk melindungi pengguna muda. Perusahaan teknologi wajib merancang produk yang secara desain lebih aman bagi anak-anak, menghapus konten deepfake, serta materi yang memperlihatkan eksploitasi seksual terhadap anak—termasuk konten yang membuat penyintas kembali mengalami trauma. Selain itu, platform harus menyediakan label jelas untuk konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan fitur pemblokiran otomatis untuk meminimalkan paparan terhadap konten berbahaya.

Namun, aturan ini tidak berlaku seragam untuk semua teknologi digital. Meski media sosial dilarang untuk anak di bawah 16 tahun, layanan chatbot berbasis AI tidak dikenai batasan usia. Menteri Identitas dan Kebudayaan Kanada, Marc Miller, menjelaskan bahwa dampak chatbot AI belum sepenuhnya dipahami sebanding dengan kerusakan sosial yang ditimbulkan platform media sosial. “Mereka tidak memiliki peran sosial yang sama,” katanya dalam konferensi pers, mengutip laporan Engadget.

Meski demikian, RUU tersebut tetap mengatur chatbot AI dengan ketentuan khusus. Platform AI diwajibkan mengurangi risiko penyebaran konten berbahaya, mencegah perilaku yang dapat membahayakan pengguna, dan menyiapkan protokol darurat untuk menangani krisis—sebagai respons langsung terhadap insiden penembakan di Tumbler Ridge yang melibatkan chatbot dari OpenAI.

Pelaksanaan aturan ini akan diawasi oleh Komisi Keamanan Digital Kanada, lembaga baru yang dibentuk melalui undang-undang terpisah. Lembaga ini berwenang menegakkan regulasi, menilai kepatuhan platform, dan memberikan pengecualian jika suatu layanan dinilai telah menyediakan perlindungan yang memadai bagi anak-anak.

Langkah Kanada ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan digital global, di mana pemerintah mulai mengakui bahwa keamanan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga kewajiban sistemik yang harus diatur oleh negara. Dengan RUU ini, Kanada berusaha membangun lapisan perlindungan yang lebih komprehensif—bukan hanya dengan melarang, tetapi dengan merancang ulang ekosistem digital agar ramah terhadap generasi muda.

Camat Palmerah Usul Cabut KJP Pelaku Pembacokan Pelajar

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Jakarta – Dua pelajar SMK berinisial AS dan MF ditangkap polisi setelah membacok sesama siswa berinisial F di Gang T, Palmerah Barat VI, Jakarta Barat, pada Selasa (9/6) pagi. Keduanya ditangkap saat sedang mengikuti ujian di sekolah pada Rabu (10/6), setelah terbukti menggunakan ikat pinggang dan celurit hingga korban menderita luka robek di bahu kanan dan memerlukan tujuh jahitan.

Camat Palmerah, Febriandi Suharto, mengusulkan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai sanksi administratif terhadap kedua pelaku. Menurutnya, regulasi yang berlaku memang mengatur bahwa penerima bantuan pendidikan dari Pemprov DKI yang terlibat pelanggaran serius—terutama kekerasan—berpotensi kehilangan hak atas program tersebut.

“KJP bukan sekadar bantuan, tapi tanggung jawab. Jika penerima memilih jalan kekerasan, maka kebijakan ini harus berdampak nyata,” ujar Febriandi, dilansir dari Antara, Kamis (11/6).

Ia menekankan bahwa rekomendasi pencabutan KJP tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Prosesnya harus berdasarkan hasil pemeriksaan resmi dari kepolisian dan evaluasi dari pihak sekolah. “Ini bukan hukuman spontan, tapi konsekuensi sistemik yang diatur dalam kerangka perlindungan dan pendidikan,” tambahnya.

Selain sanksi, Febriandi menyoroti celah struktural yang memicu insiden: waktu luang pelajar yang tidak terarah menjelang libur sekolah. “Anak-anak kita kehilangan struktur. Mereka tidak di sekolah, tidak di kegiatan positif, dan akhirnya terjebak dalam konflik yang sebenarnya bisa dicegah,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah Kecamatan Palmerah bersama Dinas Pendidikan akan segera melakukan pendekatan proaktif ke sejumlah sekolah di wilayahnya. Rencananya, akan digelar pembinaan berkelanjutan, termasuk sosialisasi tentang manajemen waktu, pengelolaan emosi, dan pentingnya partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Peningkatan pengawasan juga diperkuat. Patroli rutin malam Minggu dan Rabu akan diperketat, sementara penjagaan di sekitar sekolah pada siang hari diperluas untuk mencegah gesekan antarpelajar. Kolaborasi dengan empat pilar—pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat—menjadi kunci strategi pencegahan jangka panjang.

Polsek Palmerah memastikan proses hukum terhadap kedua tersangka akan berjalan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Meski masih di bawah umur, tindakan mereka dianggap sangat serius dan tidak bisa diabaikan. Pihak kepolisian juga tengah memeriksa motif di balik serangan, termasuk kemungkinan konflik pribadi atau pengaruh kelompok.

Insiden ini kembali memicu perdebatan nasional tentang efektivitas sanksi pencabutan KJP. Sejumlah pakar pendidikan mempertanyakan apakah pencabutan bantuan justru mendorong pelaku semakin teralienasi dari sistem pendidikan. Namun, bagi pemerintah kecamatan, ini adalah sinyal tegas: bantuan pendidikan adalah hak yang harus dijaga, bukan jaminan tanpa syarat.

“Kami tidak ingin anak-anak yang berprestasi terkena imbas, tapi juga tidak bisa membiarkan kekerasan menjadi harga mati dari ketidakpedulian,” tegas Febriandi.

Dengan langkah ini, Palmerah berusaha menyeimbangkan antara keadilan, pencegahan, dan perlindungan—bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi masa depan para pelaku yang masih bisa diselamatkan.

Buronan Interpol Asal Australia Ditangkap di Bandara Bali

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Seorang warga negara Australia berinisial AP, yang masuk dalam daftar buronan Interpol, berhasil ditangkap oleh petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali, saat berupaya meninggalkan Indonesia secara diam-diam. Pria berusia 55 tahun itu berencana melarikan diri menggunakan pesawat pribadi CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, yang direncanakan terbang menuju Maputo, Mozambik.

Pemeriksaan keimigrasian rutin terhadap penumpang pesawat itu mengungkap keanehan: salah satu penumpang, yang awalnya mengaku sebagai GAM — warga negara Brasil — tidak memiliki catatan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia. Saat petugas mulai mempertanyakan identitasnya, GAM dan tiga penumpang lainnya justru berusaha menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, berupaya menghindari pemeriksaan lebih lanjut dan memaksa lepas landas.

Namun, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan. Setelah dipaksa turun, pria yang mengaku sebagai GAM menjalani pemeriksaan mendalam. Hasilnya mengejutkan: paspor Brasil yang ia gunakan ternyata palsu. Identitas aslinya terungkap sebagai AP, warga negara Australia kelahiran Whyalla, yang telah lama menjadi buronan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga dan kewaspadaan tinggi petugas di lapangan. “Kami tidak hanya memeriksa dokumen, tapi juga memantau perilaku penumpang. Ketika ada indikasi upaya kabur, kami bertindak cepat,” ujar Bugie dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

AP kini ditahan sambil menunggu proses ekstradisi sesuai mekanisme Interpol dan perjanjian hukum internasional antara Indonesia dan Australia. Kasus ini menjadi bukti baru bahwa jaringan keamanan perbatasan Indonesia semakin sigap dalam menangkal pelaku kejahatan transnasional, bahkan ketika mereka berusaha menghindari deteksi dengan menggunakan jalur pribadi dan identitas palsu.

Sebelumnya, Bandara Ngurah Rai juga pernah menjadi lokasi penangkapan buronan Interpol asal Inggris pada Maret 2026, menunjukkan bahwa Bali — meski dikenal sebagai destinasi wisata — kini juga menjadi titik strategis dalam upaya penegakan hukum internasional.

WN Singapura Kendalikan Pabrik Vape Narkoba di Medan

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Polrestabes Medan berhasil membongkar jaringan produksi vape ilegal yang mengandung narkotika, beroperasi di balik kemasan menarik bergambar boneka Labubu. Pabrik rumahan ini dikelola oleh seorang warga negara Singapura berinisial TM, bersama kekasihnya, MWQ, warga Indonesia, di sebuah rumah kos mewah di Jalan Flores, Kecamatan Medan Perjuangan.

Keduanya ditangkap pada Senin, 17 Mei 2026, saat sedang menjalankan aktivitas produksi. Rekan mereka, berinisial R, masih dalam pengejaran tim reserse narkoba. Menurut Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, MWQ bertanggung jawab atas proses pengolahan bahan baku, sementara TM dan R mengendalikan pemasaran dan logistik.

Awalnya, hubungan keduanya bermula lewat aplikasi kencan pada 2025. TM memberikan vape berisi zat terlarang kepada MWQ untuk dicoba. Dari situ, keduanya justru menjadi pengguna aktif dan kemudian memutuskan memanfaatkan celah hukum untuk memperdagangkan produk tersebut secara sistematis di Indonesia.

Bahan baku didatangkan dari luar negeri melalui jasa ekspedisi internasional, lalu diolah di ruang produksi tersembunyi di dalam kosan mewah. Setiap kemasan vape dirancang menarik dengan logo Labubu—sebuah strategi pemasaran yang sengaja dibuat untuk menarik minat kalangan muda. Polisi masih menyelidiki motif di balik pemilihan simbol tersebut.

Lokasi produksi sengaja dipilih karena dilengkapi sistem keamanan canggih: akses masuk memerlukan pengenalan wajah, sidik jari, dan kata sandi. Saat seseorang memasuki area kos, seluruh sinyal jaringan dimatikan secara otomatis. Biaya sewa bulanan tempat ini mencapai Rp5–7 juta, menunjukkan keseriusan pelaku dalam menyembunyikan operasinya.

Barang bukti yang diamankan mencakup bahan baku mentah berwarna hijau dan oranye, alat penyulingan, kemasan jadi bermerek Labubu, serta brankas dan koper berisi stok siap edar. TM ditangkap di sebuah hotel di Medan saat diduga hendak mengirim ulang bahan baku baru.

Untuk menyamarkan arus keuangan, jaringan ini menggunakan transaksi berbasis cryptocurrency, terutama Bitcoin. Meski terkesan tak terdeteksi, tim penyidik berhasil melacak jejak keuangan mereka. Estimasi keuntungan bersih yang diperoleh sejak 2025 mencapai Rp10 miliar.

“Mereka pikir kripto membuat mereka tak terlihat. Tapi kami punya cara lain untuk melacak,” tegas Kompol Rafli.

Penyidik kini fokus mengejar tersangka R dan menggali kemungkinan adanya jaringan lebih luas yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi vape narkoba ini. Operasi ini menjadi bukti nyata bahwa modus operandi kejahatan narkoba kini semakin canggih—tapi tidak lebih pintar dari upaya penegakan hukum yang terus beradaptasi.

Apple Siap Luncurkan iPhone Lipat, Kode iOS 27 Bocorkan Rahasia

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Sejumlah jejak digital dalam kode iOS 27 memperkuat dugaan bahwa Apple sedang mempersiapkan lompatan revolusioner: smartphone layar lipat pertamanya. Temuan ini muncul pasca peluncuran versi developer beta sistem operasi terbaru Apple, yang diumumkan dalam WWDC 2026. Meski belum ada konfirmasi resmi, para pengembang independen menemukan referensi internal yang tak mungkin muncul secara kebetulan—“foldState” dan “angleDegrees”—dua istilah teknis yang jelas mengacu pada mekanisme pelipatan perangkat dan sudut posisi layar.

Pengembang Sam Henri Gold menjadi salah satu yang pertama mengidentifikasi jejak ini, lalu diperkuat oleh analisis mendalam dari Macworld. Kedua parameter tersebut, yang tersembunyi di balik lapisan kode sistem, dirancang untuk mendeteksi secara dinamis apakah perangkat sedang dalam keadaan terbuka, terlipat, atau dalam posisi setengah terbuka—fitur krusial yang hanya dibutuhkan oleh perangkat dengan desain fleksibel. Ini bukan sekadar rumor; ini adalah jejak arsitektur perangkat lunak yang mengarah pada perangkat keras yang belum pernah Apple rilis sebelumnya.

Dalam dunia teknologi, Apple dikenal menjaga kerahasiaan produknya hingga detik terakhir. Namun, jejak dalam kode sistem operasi sering kali menjadi petunjuk paling akurat tentang masa depan produk. Jika benar, iPhone Fold—atau mungkin disebut iPhone Ultra—akan menjadi jawaban Apple atas dominasi Samsung dan Huawei di pasar layar lipat. Dengan kekuatan ekosistem iOS dan integrasi perangkat lunak yang mendalam, peluncuran perangkat ini bisa mengubah peta persaingan smartphone global.

Tak hanya itu, iOS 27 juga membawa sejumlah perubahan besar lainnya: Siri yang kini berbasis AI generatif, fitur pengaturan parental yang lebih canggih, dan peningkatan signifikan pada layanan iCloud+. Semua ini menunjukkan bahwa Apple tidak hanya membangun perangkat baru, tapi sedang membangun ulang pengalaman pengguna secara menyeluruh—dengan layar lipat sebagai pusatnya.

Sementara itu, di luar dunia Apple, industri teknologi juga diguncang oleh peluncuran Claude Fable 5 dari Anthropic, kecerdasan buatan yang mengungguli GPT-5.5 dalam tugas teknis dan analitik. Di sisi lain, Acer memperkenalkan Predator Helios 18 AI, laptop gaming dengan RAM sekelas server dan GPU RTX 5090, menandai era baru di mana performa desktop mulai masuk ke perangkat portabel.

Tapi di tengah semua kemajuan itu, yang paling menggugah rasa penasaran tetaplah satu pertanyaan: Kapan iPhone lipat Apple akan benar-benar muncul? Jawabannya mungkin tak lama lagi—karena kode yang tersimpan dalam iOS 27 bukan sekadar petunjuk. Ia adalah janji.

Perkuat Konektivitas Wilayah, Kodim 1710/Mimika Ground Breaking 6 Jembatan Garuda

Puspen TNI

June 11, 2026

Mimika, sumbawanews.com – Kodim 1710/Mimika melaksanakan kegiatan ground breaking pembangunan enam Jembatan Garuda yang tersebar di tiga distrik, yakni Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Mimika Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur serta memperlancar akses masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika. Rabu (10/6/2026).

Mewakili Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Jozanda, Pasiter Kodim 1710/Mimika Kapten Inf Teguh Heru Ponco menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat. Menurutnya, keberadaan jembatan yang layak akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas warga, pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. “Pembangunan Jembatan Garuda ini merupakan wujud kepedulian TNI AD dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Kami berharap keberadaan jembatan ini nantinya dapat mempermudah akses warga serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah Mimika,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria Mandiwa, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) atas bantuan pembangunan Jembatan Garuda yang diberikan kepada masyarakat Mimika. Ia menilai pembangunan jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena akan mempermudah akses transportasi warga serta mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kasad atas perhatian dan bantuan pembangunan Jembatan Garuda ini. Semoga pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya di Distrik Wania dan wilayah lainnya yang menerima program ini,” ungkapnya.

Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan enam Jembatan Garuda diharapkan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Kehadiran jembatan tersebut nantinya akan menjadi sarana penting yang menghubungkan berbagai wilayah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Mimika. (Pendim 1710/Mimika)

AS Amankan 100 Juta Barel Minyak di Hormuz

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Presiden Donald Trump mengungkap operasi militer rahasia yang berhasil mengamankan lebih dari 100 juta barel minyak mentah melintasi Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi titik rawan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Rabu (10/6), Trump menyatakan bahwa militer AS telah mengawal lebih dari 200 kapal tanker dan kapal komersial melalui perairan tersebut yang diklaim sedang diblokade oleh Teheran.

Menurut Trump, misi yang dilakukan bulan lalu bukan hanya memastikan kelancaran distribusi energi global, tetapi juga menandai peralihan kekuasaan di kawasan itu. “Upaya yang sangat sukses ini terjadi karena AMERIKA SERIKAT MENGENDALIKAN Selat Hormuz, BUKAN Iran,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kekuatan militer Iran kini “kalah” dan ekonominya “hancur,” menyiratkan bahwa pengaruh Teheran di jalur maritim kunci dunia telah berakhir.

Operasi ini dilakukan di tengah eskalasi ketegangan yang memanas setelah helikopter Apache milik AS ditembak jatuh di dekat Selat Hormuz awal pekan ini—meski tanpa korban jiwa. AS merespons dengan serangan udara terhadap sistem pertahanan udara dan radar Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan drone dan rudal ke pangkalan militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain.

Trump tidak hanya mengklaim keberhasilan operasi tersebut, tetapi juga memperkuat tekanan diplomatik dengan mengancam akan “membombardir Iran habis-habisan” jika pemerintah Teheran tidak segera menandatangani kesepakatan yang diajukan Washington. Pernyataannya ini muncul seiring laporan dari sumber lokal Iran bahwa ledakan terjadi di sejumlah kota strategis, termasuk Sirik, Kangan, Bandar Abbas, dan Minab—meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang Iran mengenai penyebabnya.

Meski klaim Trump belum diverifikasi secara independen oleh lembaga pemerintah atau media internasional, pernyataannya memperkuat narasi bahwa AS tengah memperluas dominasi militer di kawasan Teluk, sekaligus mempertanyakan kredibilitas klaim Iran atas kendali atas Selat Hormuz. Dalam konteks geopolitik global, keberhasilan mengamankan 100 juta barel minyak—setara dengan sekitar 1,5 persen konsumsi dunia per hari—menjadi langkah strategis yang bisa memengaruhi stabilitas harga energi dan dinamika kekuatan di pasar minyak internasional.

Sementara itu, pihak Iran tetap membantah klaim bahwa mereka kehilangan kendali atas Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Teheran menyebut pernyataan Trump sebagai “propaganda politik” yang bertujuan membenarkan agresi militer dan memperlemah posisi tawar Iran dalam negosiasi mendatang.

Indonesia Diminta Ratifikasi Tiga Konvensi HAM

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Direspons oleh Amnesty International, Indonesia didesak segera meratifikasi tiga konvensi internasional—Konvensi Pengungsi, Konvensi Apartheid, dan Statuta Roma—sebagai bukti nyata komitmen terhadap keadilan bagi Palestina.

Sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) saat ini, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya global menanggapi kejahatan kemanusiaan sistematis di Tepi Barat. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa ratifikasi ketiga instrumen hukum ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan langkah moral yang menentukan legitimasi Indonesia di mata dunia.

“Ketika Indonesia memegang kepemimpinan Dewan HAM PBB, ia tidak boleh hanya menjadi suara yang keras, tapi juga tindakan yang tegas,” ujar Usman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026), usai peluncuran laporan Amnesty berjudul *“Erasing Anything Palestinian: Israel’s Ethnic Cleansing of West Bank Bedouin and Herding Communities.”*

Laporan tersebut mengungkap fakta-fakta mengkhawatirkan: pemerintah Israel telah mempercepat pembangunan pemukiman ilegal di Area C Tepi Barat hingga tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan 16.000 unit bangunan ilegal dibangun dalam setahun—dari yang sebelumnya hanya 5.000 unit. Operasi pembersihan etnis terhadap komunitas Badui dan penggembala Palestina dilakukan secara terstruktur, dengan dukungan kebijakan negara, termasuk penghancuran rumah, larangan akses ke sumber air, dan pemaksaan migrasi paksa.

Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Grazia Careccia, menegaskan bahwa ini bukan insiden terpisah, tapi kebijakan sistemik yang memenuhi elemen genosida dan apartheid menurut hukum internasional. “Ini adalah upaya menghapus jejak Palestina dari tanah leluhurnya—secara fisik, sosial, dan historis,” katanya.

Dalam konteks ini, Usman menekankan bahwa ratifikasi Statuta Roma akan memberi Indonesia kewenangan hukum untuk mendorong penyelidikan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebagaimana yang dilakukan Afrika Selatan terhadap Israel. Sementara ratifikasi Konvensi Apartheid akan memperkuat argumen bahwa praktik di Tepi Barat bukan sekadar pelanggaran hak asasi, tapi kejahatan yang diakui secara hukum sebagai bentuk diskriminasi rasial yang meluas. Konvensi Pengungsi, di sisi lain, akan memperjelas tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang menghormati hak-hak warga Palestina yang terusir dari rumah mereka.

Ketua Dewan Pengurus Amnesty Indonesia, Marzuki Darusman, memperingatkan bahwa ketergantungan pada inisiatif diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat—terutama di bawah pemerintahan Donald Trump—berisiko melegitimasi kejahatan tersebut. “Trump bukan penengah yang netral. Ia adalah aktor yang telah membuka pintu bagi normalisasi kejahatan apartheid. Indonesia harus memimpin, bukan mengikuti,” tegas Marzuki.

Ia menambahkan, sikap diam atau penundaan dalam meratifikasi ketiga konvensi ini adalah bentuk pembiaran. “Diplomasi tanpa hukum adalah retorika kosong. Kemerdekaan Palestina bukan hanya soal simpati, tapi soal kepatuhan pada hukum internasional.”

Pemerintah Indonesia hingga kini belum memberikan respons resmi terhadap desakan ini. Namun, tekanan dari komunitas hak asasi manusia, akademisi, dan masyarakat sipil semakin menguat. Dengan posisi kepemimpinan di Dewan HAM PBB yang berakhir pada akhir 2026, waktu bagi Indonesia untuk bertindak semakin sempit—bukan hanya untuk membela Palestina, tapi untuk membuktikan bahwa prinsip kemanusiaan bukan sekadar retorika kampanye, melainkan fondasi kebijakan luar negeri yang tak bisa ditawar.

Penikaman Brutal Picu Kerusuhan di Belfast

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Belfast, Irlandia Utara — Kerusuhan membara di jalan-jalan Belfast pada Rabu malam, menyusul penikaman brutal yang menewaskan tiga orang—semuanya perempuan—dalam serangan yang diduga bermotif kebencian terhadap imigran. Massa yang marah, sebagian besar dari komunitas pro-Britania, melemparkan batu bata, botol kaca, dan bom molotov ke arah pasukan polisi, memicu bentrokan berdarah yang berlangsung hingga dini hari.

Polisi menggelar operasi besar-besaran, menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan ribuan demonstran yang mengamuk di distrik Shankill dan Ardoyne—dua wilayah yang secara historis menjadi garis depan konflik etnis dan religius di Irlandia Utara. Tiga mobil dibakar, puluhan toko dirusak, dan sejumlah petugas terluka, termasuk seorang petugas yang mengalami patah tulang akibat lemparan batu besar.

Korban penikaman, yang identitasnya belum dirilis secara resmi, ditemukan tewas di sebuah taman umum di pinggiran kota. Pelaku, seorang pria berusia 34 tahun yang sebelumnya pernah menjalani perawatan psikiatris, ditangkap di lokasi kejadian dengan senjata tajam masih di tangan. Polisi menyatakan bahwa pelaku secara eksplisit menyebut “pembersihan imigran” sebagai motif serangannya, sebuah pernyataan yang langsung memicu gelombang balas dendam di kalangan kelompok nasionalis pro-Britania.

Kekerasan ini bukanlah insiden terisolasi. Ini adalah bentrokan terburuk sejak 2021, ketika kerusuhan serupa meletus setelah keputusan pengadilan yang dianggap memihak komunitas Katolik nasionalis. Kini, ketegangan kembali memanas di tengah meningkatnya sentimen anti-imigran pasca-kebijakan imigrasi ketat pemerintah Inggris, yang banyak dikritik sebagai memicu stigma terhadap kelompok minoritas.

Pemimpin komunitas imigran mengecam aksi kekerasan itu sebagai “kegagalan moral bersama,” sementara Perdana Menteri Irlandia Utara, Michelle O’Neill, menyerukan “kedamaian, bukan kebencian.” “Kita tidak bisa membiarkan satu tindakan kejam menghancurkan puluhan tahun usaha perdamaian,” ujarnya dalam pernyataan darurat.

Pemerintah Inggris, melalui Menteri Urusan Irlandia Utara, Hilary Benn, mengirim tim keamanan tambahan dan menjanjikan penyelidikan penuh. “Kami tidak akan membiarkan kekerasan menggoyahkan stabilitas yang telah kita bangun dengan susah payah,” tegas Benn.

Di tengah kekacauan, warga biasa dari kedua sisi konflik berbondong-bondong membersihkan puing-puing, membangun barricade manusia untuk mencegah bentrokan lebih lanjut, dan menyalakan lilin di lokasi kejadian sebagai simbol duka dan perlawanan terhadap kebencian.

Kini, seluruh Irlandia Utara menahan napas. Apakah ini hanya ledakan emosi sementara—atau awal dari siklus kekerasan baru yang lebih gelap?

KPK Tahan Dua Tersangka dalam OTT Lanjutan Muara Enim

ancos

June 11, 2026

Sumbawanews.com,- Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Keduanya adalah Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, dan pihak swasta Augus Dwianggara.

Kedua tersangka muncul di depan publik sekitar pukul 10.10 WIB, Kamis (11/6/2026), setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka berjalan menuju mobil tahanan di tengah sorotan kamera dan pertanyaan dari sejumlah jurnalis.

Titin Rita Lestari, yang merupakan pejabat struktural di BPK, menegaskan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana dan tidak menerima uang suap. “Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana,” ujarnya sebelum masuk ke mobil tahanan. Ia menambahkan, kewenangan dan penerimaan dana berada di level pimpinan BPK yang lebih tinggi. “Pimpinan saya berjenjang,” katanya.

OTT ini merupakan kelanjutan dari serangkaian operasi yang dimulai pada 7–8 Juni 2026, ketika KPK menangkap 10 orang, termasuk Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, serta sejumlah pegawai swasta terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025–2026.

Pada 9 Juni, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keesokan harinya, operasi dilanjutkan dengan menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) dari BPK RI, yang diduga terlibat dalam jaringan penerimaan suap terkait pemeriksaan anggaran daerah. OTT ini menjadi yang ke-13 sepanjang 2026.

KPK mengindikasikan adanya pola sistemik dalam kasus ini, di mana pejabat pemerintah daerah dan auditor negara diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk memanipulasi proses pengadaan dan pemeriksaan keuangan. Dugaan kuat menyebutkan adanya pungutan sebesar lima persen dari nilai kontrak yang diberikan kepada rekanan.

Dengan ditahannya Titin dan Augus, jaringan korupsi yang melibatkan pemerintah daerah, BPK, dan pelaku usaha semakin terbongkar. KPK kini terus mengembangkan penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan pejabat di level lebih tinggi, termasuk di lingkungan BPK pusat.

Pemeriksaan terhadap Edison, yang kini sudah nonaktif sebagai bupati, juga masih berlanjut. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan transparan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

12 3...3,150 Page 1 of 3,150

Berita Terkini

All

Sumbawanews

Kanada Rencanakan Larangan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Camat Palmerah Usul Cabut KJP Pelaku Pembacokan Pelajar

Buronan Interpol Asal Australia Ditangkap di Bandara Bali

WN Singapura Kendalikan Pabrik Vape Narkoba di Medan

Apple Siap Luncurkan iPhone Lipat, Kode iOS 27 Bocorkan Rahasia

Perkuat Konektivitas Wilayah, Kodim 1710/Mimika Ground Breaking 6 Jembatan Garuda

AS Amankan 100 Juta Barel Minyak di Hormuz

Indonesia Diminta Ratifikasi Tiga Konvensi HAM

Penikaman Brutal Picu Kerusuhan di Belfast

KPK Tahan Dua Tersangka dalam OTT Lanjutan Muara Enim

Berita Terkini