Sumbawanews.com,- Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat, 19 Juni 2026, di Tugu 12 Mei, lokasi simbolis yang menjadi saksi sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia. Sebanyak seribu lebih mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul sejak pagi, siap menyampaikan aspirasi mereka dalam aksi bertajuk “Seruan Turun Aksi”.
Presiden Mahasiswa Dhenni Ribowo, yang menjadi koordinator aksi, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan panggilan moral untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. “Mahasiswa adalah garda terdepan demokrasi. Kami tidak bisa diam ketika keadilan tergadaikan,” ujarnya di sela-sela persiapan aksi.
Aksi ini dipicu oleh sejumlah isu strategis yang tengah menggerogoti kepercayaan publik: kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan pendidikan yang dianggap semakin komersial, serta dinamika politik yang dinilai mengabaikan suara rakyat kecil. Melalui spanduk dan orasi yang mengalir penuh emosi, para peserta menuntut transparansi, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa.
Unggahan resmi di akun Instagram @kepresmausakti menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dan massa. Dalam keterangan tertulisnya, Kepresma Trisakti menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan bentuk anarkisme. “Kami bukan lawan negara, tapi penjaga konstitusi,” demikian bunyi pesan yang viral di kalangan mahasiswa se-Indonesia.
Untuk mendukung kelancaran aksi, panitia membuka donasi perjuangan yang diterima secara sukarela dari mahasiswa, alumni, dan masyarakat sipil. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan logistik, medis, dan perlindungan hukum bagi peserta aksi. “Setiap rupiah yang disumbangkan adalah bentuk solidaritas. Ini bukan hanya aksi mahasiswa, ini aksi rakyat,” kata salah satu relawan dari Fakultas Hukum.
Polisi, yang telah mengerahkan 4.576 personel gabungan di lima titik strategis di Jakarta, mengaku siap menjaga ketertiban tanpa menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Petugas terlihat berjaga di sepanjang jalur menuju Tugu Trisakti, namun tidak ada tanda-tanda intervensi berlebihan hingga siang hari.
Aksi berlangsung damai hingga pukul 14.00 WIB, dengan orasi-orasi yang menggugah dan nyanyian lagu-lagu perjuangan menggema di sekitar monumen yang menjadi simbol perlawanan generasi sebelumnya. Di akhir acara, para peserta membentuk formasi manusia menyerupai huruf “R” — singkatan dari “Reformasi” — sebelum membubarkan diri secara tertib.
Dengan aksi ini, Trisakti kembali menegaskan identitasnya sebagai “Kampus Reformasi” — bukan sekadar label historis, tapi komitmen berkelanjutan untuk menjadi suara kebenaran di tengah arus kekuasaan.
Sumbawanews.com,- Korps Marinir TNI AL resmi memimpin pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dalam program Komponen Cadangan (Komcad). Latihan yang berlangsung di Markas Pasmar 1, Cilandak, Jakarta, melibatkan 1.534 peserta dari dua kelompok strategis yang menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas pesisir dan pedesaan.
Kolonel Rana Karyana, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir, menjelaskan bahwa 669 peserta dari KDMP menjalani pelatihan di Satuan Pendidikan Brigif 1, sementara 865 peserta dari KNMP dilatih di Satuan Pendidikan Resimen Artileri 1. Selama satu setengah bulan, mereka akan dibina oleh instruktur militer dan ahli dari instansi pemerintah terkait.
Pada fase pertama, selama satu bulan, para peserta mengikuti intensif Latsarmil yang mencakup peraturan baris berbaris, penghormatan militer, tata upacara, disiplin militer, kepemimpinan lapangan, serta teknik pemberian instruksi. Tujuannya jelas: menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme yang kokoh—bukan untuk mengubah warga sipil menjadi prajurit, melainkan memperkuat karakter dan kesatuan visi.
Selain itu, materi dasar pertahanan diri seperti pengenalan senjata ringan dan teknik bertahan hidup juga diberikan, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk kalangan sipil. “Semua materi disusun sesuai standar Komcad dan dirancang agar mudah dipahami, tanpa mengabaikan esensi militer yang mendasar,” tegas Rana.
Pada dua minggu terakhir, fokus beralih ke aspek manajerial. Peserta KDMP mendapat pelatihan pengelolaan koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, sementara peserta KNMP dilatih oleh ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal tata kelola usaha perikanan berkelanjutan, penguatan jaringan pemasaran, dan pengelolaan sumber daya pesisir.
“Harapannya, setelah pelatihan, mereka bukan hanya mampu mengelola aset komunitas secara profesional, tetapi juga mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan berintegritas—dengan dasar disiplin militer yang menjiwai setiap tindakan,” ujar Rana.
Ia menegaskan, program ini bukan bentuk militerisasi warga, melainkan upaya strategis untuk memadukan semangat kebangsaan dengan kapasitas manajerial lokal. Dengan latar belakang militer yang disiplin dan pendekatan berbasis komunitas, KDMP dan KNMP diharapkan menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan berjiwa nasional.
Marinir, kata Rana, berkomitmen memberikan pelatihan terbaik demi menyukseskan program yang sejalan dengan visi penguatan ketahanan ekonomi nasional di tingkat akar rumput.
MATARAM–Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu tidak lagi semestinya dipandang sebagai bentuk belas kasih atau pemenuhan kuota semata.
Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, langkah tersebut justru menjadi kebutuhan logis dan strategis yang harus ditempuh oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc di semua tingkatan.
”Demokrasi tidak bisa meminta partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, tetapi pada saat yang sama membatasi keterlibatan mereka di meja penyelenggara pemilu,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pemilu sebagai pesta demokrasi harus memberi ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara.
Menurutnya, demokrasi akan kehilangan sebagian maknanya apabila penyandang disabilitas hanya ditempatkan sebagai objek layanan tanpa diberi kesempatan menjadi subjek yang ikut mengelola proses demokrasi.
”Kalau negara menganggap penyandang disabilitas cukup cakap untuk menentukan masa depan bangsa melalui hak suara mereka, maka seharusnya negara juga percaya mereka cukup cakap untuk membantu menyelenggarakan proses pemilu,” tandas Didu.
Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa mengundang para penyandang disabilitas masuk sebagai pemilih tetapi ragu memberi ruang sebagai penyelenggara.
Menurut Didu, pelibatan penyandang disabilitas dalam rekrutmen badan adhoc pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga petugas pendukung lainnya, perlu dipandang sebagai investasi demokrasi. Alih-alih pemenuhan prinsip keterwakilan belaka.
Ia menjelaskan, selama ini diskusi mengenai disabilitas dalam pemilu sering berfokus pada hak memilih dan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal, demokrasi yang matang seharusnya juga memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.
”Kesetaraan itu nggak berhenti pada hak mencoblos saja. Kesetaraan itu juga berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengabdi, bekerja, dan mengambil peran dalam proses demokrasi,” ujarnya.
*Kesalahan Cara Pandang*
Didu menilai ada kesalahan cara pandang yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Di antaranya melihat penyandang disabilitas lebih sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan dibanding kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.
Padahal, perkembangan pendidikan, teknologi, dan akses informasi telah melahirkan banyak penyandang disabilitas dengan kompetensi yang tidak kalah dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka bekerja sebagai akademisi, pengusaha, aktivis, aparatur sipil negara, profesional, hingga pemimpin organisasi.
Menurutnya, pemilu semestinya menjadi ruang yang mencerminkan perkembangan tersebut. Karena itu kata Didu, yang harus dilihat adalah kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata kondisi fisiknya.
Banyak penyandang disabilitas memiliki kapasitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga kepemimpinan yang sangat baik. Jika ruang itu tidak dibuka, maka kata Didu, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga lembaga yang kehilangan talenta-talenta terbaik.
Lebih jauh, Didu menilai keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pelayanan publik adalah kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengalami langsung hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Akibatnya, banyak persoalan yang dianggap sepele justru menjadi kendala besar di lapangan.
Didu mencontohkan masih ditemukannya TPS yang sulit diakses kursi roda, informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, maupun layanan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih dengan ragam disabilitas tertentu.
Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, yakni pengalaman hidup yang memungkinkan mereka melihat persoalan dari perspektif yang berbeda.
”Mereka memahami hambatan-hambatan itu bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung,” ucap Didu.
Karena itu, kata mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini, jangan heran jika para penyandang disabilitas ini sering lebih mampu menemukan masalah yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain.
”Perspektif seperti ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu,” ujarnya.
Menurut Didu, kehadiran penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu pada akhirnya tidak hanya menguntungkan kelompok disabilitas, tetapi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa prinsip aksesibilitas hampir selalu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sasaran awalnya.
Sebagaimana jalur landai yang dibuat untuk pengguna kursi roda namun juga membantu lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum, pelayanan pemilu yang dirancang lebih aksesibel akan meningkatkan kenyamanan seluruh pemilih.
”Pelayanan yang baik bagi kelompok paling rentan biasanya akan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi semua orang. Karena itu pelibatan disabilitas sebenarnya bukan isu kelompok tertentu saja, melainkan strategi meningkatkan kualitas layanan pemilu secara keseluruhan,” katanya.
*Memperkuat Legitimasi Demokrasi*
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Didu menilai pelibatan penyandang disabilitas juga akan memperkuat legitimasi demokrasi. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.
Dalam situasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Didu menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara mengirim pesan bahwa demokrasi membuka ruang bagi semua warga negara. Ketika masyarakat melihat tidak ada kelompok yang disisihkan, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga akan semakin kuat.
Dia melanjutkan, manfaat yang tidak kalah penting adalah dampak pendidikan sosial yang ditimbulkan. Setiap penyelenggaraan pemilu merupakan ruang pendidikan publik terbesar yang dimiliki negara. Jutaan warga berinteraksi langsung dengan petugas pemilu di berbagai tingkatan. Karena itu, ketika masyarakat melihat penyandang disabilitas menjalankan tugas sebagai petugas pemilu secara profesional, persepsi lama mengenai disabilitas perlahan akan berubah.
”Selama ini masyarakat terlalu sering melihat keterbatasannya. Padahal yang harus dilihat adalah kemampuannya. Ketika penyandang disabilitas memimpin rapat, melayani pemilih, mengelola administrasi, atau mengawasi jalannya pemungutan suara, masyarakat akan belajar bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi,” kata Didu.
*Pesan Negara*
Bahkan, kata Didu melanjutkan, perubahan cara pandang tersebut bahkan bisa menjadi salah satu warisan sosial terpenting dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Sebab, stigma sering kali menjadi hambatan yang lebih berat dibanding kondisi disabilitas itu sendiri.
Karena itu, Didu mendorong KPU dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mulai melihat pelibatan penyandang disabilitas sebagai kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar program afirmasi.
Ia menegaskan bahwa rekrutmen petugas pemilu perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Pada saat yang sama, penyelenggara juga perlu memastikan lingkungan kerja yang aksesibel sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara optimal.
Didu menegaskan, ukuran demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Demokrasi yang matang juga tercermin dari siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut menyelenggarakannya.
” *Ketika penyandang disabilitas dipercaya menjadi petugas pemilu, negara sedang mengirim pesan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, kapasitas, dan kesempatan yang sama. Di situlah demokrasi menemukan makna yang sesungguhnya*,” pungkasnya.
Sumbawanews.com,- Pemerintah resmi mencabut ketentuan denda sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan ikatan dinas dua tahun. Keputusan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala II Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional, Tedi Bharata, pada 17 Juni 2026.
Poin ke-13 dalam surat pernyataan calon peserta, yang semula mengikat mereka dengan sanksi finansial apabila mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir, kini dinyatakan tidak berlaku. Langkah ini diambil untuk menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menghalangi partisipasi calon manajer, terutama setelah puluhan ribu peserta yang lolos seleksi memilih mundur karena tak sanggup menanggung beban denda tersebut.
“Dengan pencabutan poin ini, peserta dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan kapasitas, tanpa tekanan finansial yang bersifat menghambat,” ujar Tedi dalam keterangan resmi pada 19 Juni 2026.
Selain mencabut denda, pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban ikatan dinas selama dua tahun tetap berlaku, namun akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan melalui mekanisme kontrak pribadi yang bersifat punitif.
Pemerintah membuka kesempatan bagi para peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena ketakutan akan denda untuk kembali mendaftar. Mereka diminta mengonfirmasi kesediaan kembali melalui portal resmi Panselnas di https://phtc.panselnas.go.id/ dalam periode 17 hingga 23 Juni 2026. Proses ini diharapkan dapat memperluas partisipasi dan memastikan program pengembangan SDM di tingkat desa dan pesisir berjalan dengan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, calon manajer diwajibkan menandatangani surat pernyataan dengan 13 poin, termasuk kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan dan pelatihan manajerial. Kebijakan ini sempat menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa dan aktivis sosial, yang menyebutnya sebagai bentuk militarisme yang tidak relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi desa.
Dengan pencabutan denda, pemerintah berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menargetkan 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih dan 5 ribu pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah bersedia menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan lapangan—bukan hanya dari segi teknis, tapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.
Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan gencatan senjata berskala luas yang mencakup wilayah dari Iran hingga Lebanon, sebagai upaya menenangkan ketegangan di Timur Tengah yang kian memanas. Usulan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan jaringan media internasional, di mana Trump menekankan bahwa konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok pro-Iran di kawasan itu telah mencapai titik kritis.
Menurut Trump, gencatan senjata tidak boleh hanya terbatas pada garis depan di Gaza atau perbatasan Israel-Lebanon, tetapi harus mencakup seluruh jaringan kekuatan yang dipengaruhi Teheran. “Ini bukan soal Israel atau Iran saja. Ini soal stabilitas regional. Jika kita tidak menghentikan aliran senjata, dana, dan agitasi dari Teheran ke Hezbollah di Lebanon, ke Houthi di Yaman, dan ke kelompok lain di Suriah, maka tidak ada perdamaian yang bertahan,” ujarnya.
Trump, yang pernah menjabat sebagai presiden AS dari 2017 hingga 2021, menyatakan bahwa kebijakan luar negeri sebelumnya—terutama kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian ditariknya pada 2018—tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah. Ia menilai pendekatan militer semata hanya menunda konflik, bukan menghilangkannya. “Kita butuh kesepakatan yang mengikat, bukan pernyataan persahabatan di atas kertas,” tegasnya.
Dalam usulannya, Trump meminta negara-negara sekutu, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk ikut menengahi. Ia juga menyarankan agar PBB membentuk tim pengawas independen yang diberi wewenang untuk memantau pelanggaran di seluruh wilayah, bukan hanya di titik-titik panas tertentu. “Jangan biarkan Iran bermain dua kaki. Mereka mengatakan damai, tapi mengirim rudal ke Tel Aviv dan drone ke kapal perang AS di Teluk,” katanya.
Meski tidak menyebutkan jadwal pasti, Trump menyatakan bahwa AS siap menjadi mediator, meski tanpa mengembalikan status diplomatik penuh dengan Iran. “Kita tidak perlu berteman, tapi kita harus berhenti saling membunuh,” ujarnya.
Respons internasional masih bervariasi. Israel menyambut baik inisiatif itu sebagai langkah realistis, sementara Teheran menolak mentah-mentah, menyebutnya sebagai “upaya memaksakan kehendak AS”. Hezbollah di Lebanon, yang dianggap sebagai lengan militer Iran di wilayah itu, belum memberikan pernyataan resmi.
Analisis keamanan regional menilai bahwa usulan Trump, meski terdengar ambisius, membuka ruang dialog yang selama ini tertutup. Namun, tantangan terbesar tetap pada kepercayaan—dan pada siapa yang akan menjadi penjamin kepatuhan.
Sumbawanews.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memenuhi gizi anak-anak di pelosok Indonesia ternyata menjadi lahan subur bagi jaringan korupsi berskala besar. Di balik misi mulia pemberian makanan bergizi bagi kelompok rentan, muncul praktik gelap: jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga fantastis hingga Rp950 juta per lokasi.
Di Batam, Kepulauan Riau, seorang warga menjadi korban penipuan senilai Rp400 juta setelah dijanjikan dua titik SPPG di Bengkong dan Lubuk Baja. Padahal, kedua lokasi itu sudah dialokasikan resmi sejak Januari 2026 kepada Yayasan Gema Solidaritas Nusantara. Pelaku hanya memegang surat kuasa dari mantan pengurus yang tak lagi berwenang—sebuah kedok legalitas yang sengaja dimanfaatkan untuk menipu calon pembeli.
Tak hanya di Batam, kasus serupa terungkap di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang tersangka bernama S ditetapkan sebagai pelaku dengan modus serupa: menjanjikan pembangunan dapur MBG yang belum beroperasi, sementara uang sebesar Rp950 juta telah masuk ke kantongnya. Ia kini dijerat Pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Kasus ini bukan insiden terisolasi. Kejaksaan Agung membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga mantan pimpinan BGN—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dicopot dari jabatannya. Mereka diduga menerima suap berulang sejak 2025, dengan uang hasil penjualan SPPG mengalir ke rekening mereka.
Tak hanya pejabat, sejumlah pihak swasta juga terjerat. Yusuf Somantri, orang kepercayaan Sony Sonjaya, Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, dan Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, ikut ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa harga jual SPPG bervariasi, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, dengan rata-rata sekitar Rp100 juta per titik. “Pemberian uang tidak sekali, tapi berkala,” ujarnya dalam konferensi pers, 18 Juni 2026.
Yang lebih mengkhawatirkan, Kejagung menemukan 41 permintaan resmi untuk mendapatkan kuota SPPG sebelum Sony Sonjaya ditahan. Sebagian besar berasal dari “firm”—sebutan untuk entitas atau kelompok—dan kuasa hukum Sony mengaku ada nama-nama dari kalangan politisi. Namun, apakah permintaan itu untuk kepentingan pribadi atau untuk diperjualbelikan kembali, masih dalam penyelidikan.
Praktik ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tapi pengkhianatan terhadap program yang seharusnya menyelamatkan jutaan anak dari malnutrisi. Setiap SPPG mendapat insentif harian Rp6 juta, menjadikannya aset bernilai tinggi—dan menjadi sasaran empuk bagi yang haus keuntungan.
Kasus ini memicu langkah reformasi mendesak. BGN telah mengumumkan rencana mengubah skema insentif SPPG agar tidak lagi seragam, melainkan berbasis kinerja dan kebutuhan wilayah. Sementara itu, 17.600 motor listrik hasil pengadaan BGN telah disegel Kejagung sebagai barang bukti.
Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG, jaringan korupsi ini mengingatkan: kebijakan yang baik bisa hancur oleh sistem yang rapuh. Dan di balik setiap porsi makan yang tak sampai ke anak-anak, ada uang ratusan miliar yang mengalir ke tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Sumbawanews.com,- Jakarta – Kejaksaan Agung memutuskan tidak menyita 17.600 unit motor listrik hasil pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Alasannya jelas: barang itu tetap akan dimanfaatkan oleh BGN, bukan dikosongkan sebagai aset mati.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa seluruh motor yang telah disegel di dua gudang di Bogor tidak akan disita karena belum pernah digunakan secara operasional. “Motor-motor itu kami segel untuk diawasi pergerakannya, bukan untuk disita. Tujuannya agar negara tidak rugi lebih dalam,” ujarnya kepada awak media, Jumat (18/6/2026).
Langkah ini, menurut Syarief, merupakan upaya meminimalkan kerugian keuangan negara. “Kalau disita dan dibiarkan menganggur, artinya uang negara yang sudah keluar jadi sia-sia. Lebih baik kita gunakan sesuai fungsinya, asal diawasi ketat.”
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, memperkuat pernyataan itu. Ia menegaskan, penggunaan motor listrik tersebut di masa mendatang akan tetap berada di bawah pengawasan penyidik. “Penyegelan bukan akhir, tapi awal dari pengelolaan yang transparan. BGN boleh memanfaatkannya, tapi setiap pergerakan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan penyidik,” ujarnya.
Pernyataan ini selaras dengan sikap Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang sebelumnya menekankan pentingnya memaksimalkan aset yang sudah dibeli dengan anggaran negara. “Uang negara sudah keluar. Tidak mungkin kita biarkan motor, laptop, atau perangkat IoT yang sudah dibayar menganggur. Kami ingin semua ini dimanfaatkan secara optimal, bukan dibuang,” ucap Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6).
Ia menambahkan, anggaran serupa untuk pengadaan barang dengan output identik tidak lagi tersedia di tahun 2026. “Kalau kita biarkan motor ini mengumpul di gudang, lalu tahun depan kita beli lagi karena anggaran baru ada, itu namanya pemborosan. Kita sedang melakukan penyisiran anggaran, bukan hanya memotong, tapi juga memaksimalkan yang sudah ada.”
Motor listrik yang menjadi sorotan publik itu merupakan bagian dari program MBG yang dijalankan BGN pada 2025. Program ini awalnya dirancang untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil, dengan motor sebagai alat transportasi pendukung. Namun, pengadaannya menjadi bahan investigasi Kejagung setelah ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk markup harga dan prosedur pengadaan yang tidak transparan.
Hingga kini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan kepala BGN Dadan Hindayana, wakilnya Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya, serta bos vendor penyedia motor. Meski demikian, Kejagung memilih pendekatan pragmatis: aset yang sudah dibeli tetap dipertahankan untuk kepentingan publik, selama penggunaannya diawasi secara ketat.
Dengan keputusan ini, Kejagung menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, bukan hanya soal hukuman, tapi juga soal memulihkan nilai uang rakyat. Motor-motor itu bukan lagi simbol keborosan, tapi potensi alat distribusi yang bisa menyelamatkan nutrisi anak-anak di pelosok — asalkan digunakan dengan integritas.
Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) akan merevisi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 yang semula diusulkan sebesar Rp270 triliun. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kritik bahwa angka tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan riil dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar itu berasal dari periode kepemimpinan sebelumnya, dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. “Itu adalah angka yang diajukan masa lalu, dan kami menilainya terlalu besar,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BGN, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, anggaran Rp270 triliun tidak hanya tidak efisien, tetapi juga tidak mencerminkan realitas program yang kini tengah menjalani restrukturisasi. BGN sedang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun ulang pagu alokasi yang lebih realistis, dengan target utama memastikan program tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa pemborosan.
Di tengah upaya efisiensi, BGN juga mengkritik kebijakan insentif Rp6 juta per hari untuk Sistem Pendukung Pangan Gratis (SPPG), yang dinilai tidak proporsional dengan tugas yang diemban. Insentif ini, yang diberikan kepada mitra penyedia makanan di sekolah, kini menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa sejumlah pihak meminta tambahan tunjangan bahkan saat sekolah libur.
“Insentif itu dirancang untuk mendukung operasional harian, bukan sebagai pengganti gaji tetap. Memberikannya selama libur sekolah justru bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sedang kami dorong,” tegas Agustina.
Langkah ini sejalan dengan keputusan BGN untuk menghentikan pemberian makanan gratis selama masa libur sekolah, yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp3 triliun. Selain itu, 76 sekolah di Jawa telah dicoret dari daftar penerima MBG karena tidak memenuhi kriteria penerimaan yang baru, dan proses ini diperkirakan akan terus berlanjut.
DPR telah memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyusun ulang anggaran MBG secara transparan dan berbasis bukti. Revisi ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas program yang sempat tercoreng oleh dugaan korupsi, termasuk kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan motor listrik dan CCTV.
BGN menegaskan bahwa semua perubahan akan didasarkan pada data akurat, kebutuhan nyata masyarakat, dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. “Kami tidak ingin program ini menjadi beban fiskal, tapi benar-benar menjadi solusi nutrisi yang berkelanjutan,” ujar Agustina.
Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar sampai ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan.
Sumbawanews.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik keras sistem Sistem Pendanaan Pendidikan Berbasis Gugus (SPPG) yang kini diterapkan di sejumlah sekolah, menilai kebijakan itu justru memperdalam ketimpangan akses pangan sehat bagi pelajar. Dalam pandangan PDI-P, SPPG yang mengandalkan dana dari iuran siswa dan orang tua berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan keluarga kurang mampu.
Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pendidikan bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. “Kantin sekolah harus menjadi ruang pemberdayaan, bukan sumber pendapatan yang membebani orang tua. Anak-anak berhak mendapat makanan bergizi tanpa harus menunggu uang jajan tersedia,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
PDI-P mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera merevisi kebijakan SPPG dengan mengalihkan pendanaan kantin sekolah dari iuran swadaya ke anggaran publik yang terstruktur. Partai ini menyarankan agar kantin sekolah dikelola secara mandiri oleh koperasi guru dan ibu-ibu PKK setempat, dengan dukungan logistik dari dinas pendidikan dan kesehatan. Model ini, menurut PDI-P, tidak hanya menjamin kualitas pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi rakyat di sekitar sekolah.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 40% sekolah dasar di luar Jawa belum memiliki kantin yang memenuhi standar gizi. Di sejumlah daerah, siswa terpaksa membawa bekal dari rumah atau membeli makanan sembarangan di pinggir jalan karena kantin sekolah tidak tersedia atau terlalu mahal.
PDI-P juga menyoroti ketidakjelasan transparansi pengelolaan dana SPPG. “Kami mendapat laporan dari guru dan orang tua bahwa uang iuran kantin sering tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada audit, dan tidak ada sanksi jika terjadi penyimpangan,” ujar Anggota Komisi X DPR dari PDI-P, Suharso Monoarfa.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini meminta Kementerian Pendidikan segera membentuk tim pemantau independen untuk mengevaluasi implementasi SPPG di seluruh wilayah. Selain itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memodernisasi kantin sekolah berbasis gizi seimbang, dengan prioritas pada daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil).
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak Indonesia kelaparan di sekolah karena sistem yang salah. Pendidikan harus dimulai dari perut yang kenyang, bukan dari rekening yang kosong,” tegas Tjahjo.
Sumbawanews.com,- Rockstar Games resmi membuka pre-order Grand Theft Auto VI pada 25 Juni 2026, menandai titik balik penting bagi para penggemar yang telah menanti selama lebih dari satu dekade. Game legendaris ini akan tiba di pasaran pada 19 November 2026, eksklusif untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S, setelah mengalami dua kali penundaan—dari musim gugur 2025 ke Mei, lalu ke November.
Cover art resmi yang dirilis dalam video 30 detik memperkenalkan dua protagonis utama, Jason dan Lucia, dalam nuansa pop-art khas GTA. Latar fiksi negara bagian Leonida—terinspirasi Florida—dihiasi flamingo, buaya, mobil sport, helikopter, dan motor, mencerminkan dunia yang lebih hidup dan penuh detail. Namun, satu hal yang masih menggantung: harga.
Meski pre-order telah dibuka di PlayStation Store dan Xbox Store, Rockstar belum mengumumkan harga resmi. Ini memicu spekulasi luas di kalangan gamer. Sebelumnya, analis dari Epyllion memperkirakan GTA 6 bisa menjadi game pertama yang dibanderol USD 100, atau sekitar Rp 1,5 juta. Namun, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, hanya mengatakan singkat: “Sangat mahal.” Pernyataan itu cukup untuk menggambarkan skala ambisi proyek ini.
Diperkirakan, biaya pengembangan GTA 6 mencapai USD 1,5 miliar—setara Rp 26 triliun—menjadikannya salah satu game termahal sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan produksi film blockbuster Hollywood, mengingat dunia terbuka yang dua kali lebih luas dari GTA V, animasi realistis, narasi kompleks, dan teknologi mutakhir yang digunakan. Zelnick menegaskan, Take-Two memberi Rockstar kebebasan penuh: sumber daya manusia, ruang kreatif, dan dana tak terbatas—“untuk membuat game sempurna.”
Trailer gameplay terbaru masih ditunggu-tunggu, meski dua reveal sebelumnya—pada 2023 dan 2025—sudah ditonton lebih dari 446 juta kali. Para penggemar kini berharap, pengumuman harga dan trailer gameplay akan datang bersamaan, sebagai puncak dari rangkaian promosi yang telah membangun ekspektasi hingga ke level budaya pop.
Dengan GTA V yang masih menjadi game terlaris kedua sepanjang masa, Rockstar bukan hanya menjual produk—mereka menegaskan kembali dominasi mereka di industri game. Dan kali ini, dunia menunggu, bukan hanya untuk bermain, tapi untuk merasakan sebuah pengalaman yang mungkin tak akan terulang lagi.
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti jalan santai dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80...
Sumbawanews.com,- Bogor Hornbills resmi menjadi juara IBL 2026 setelah mengalahkan Pelita Jaya 64-61 dalam laga penentuan di PJ Arena, Jakarta, pada Minggu, 28 Juni...
Sumbawanews.com,- Bandung – Persib Bandung kembali memperdalam proses restrukturisasi tim dengan tidak memperpanjang kontrak Rezaldi Hehanussa pasca berakhirnya musim Super League 2025/26. Pemain yang...
Sumbawanews.com,- Timnas voli putra Indonesia menguasai jalannya laga final AVC Men’s Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India, pada Minggu malam,...
