Sumbawanews.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik keras sistem Sistem Pendanaan Pendidikan Berbasis Gugus (SPPG) yang kini diterapkan di sejumlah sekolah, menilai kebijakan itu justru memperdalam ketimpangan akses pangan sehat bagi pelajar. Dalam pandangan PDI-P, SPPG yang mengandalkan dana dari iuran siswa dan orang tua berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan keluarga kurang mampu.
Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pendidikan bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. “Kantin sekolah harus menjadi ruang pemberdayaan, bukan sumber pendapatan yang membebani orang tua. Anak-anak berhak mendapat makanan bergizi tanpa harus menunggu uang jajan tersedia,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
PDI-P mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera merevisi kebijakan SPPG dengan mengalihkan pendanaan kantin sekolah dari iuran swadaya ke anggaran publik yang terstruktur. Partai ini menyarankan agar kantin sekolah dikelola secara mandiri oleh koperasi guru dan ibu-ibu PKK setempat, dengan dukungan logistik dari dinas pendidikan dan kesehatan. Model ini, menurut PDI-P, tidak hanya menjamin kualitas pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi rakyat di sekitar sekolah.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 40% sekolah dasar di luar Jawa belum memiliki kantin yang memenuhi standar gizi. Di sejumlah daerah, siswa terpaksa membawa bekal dari rumah atau membeli makanan sembarangan di pinggir jalan karena kantin sekolah tidak tersedia atau terlalu mahal.
PDI-P juga menyoroti ketidakjelasan transparansi pengelolaan dana SPPG. “Kami mendapat laporan dari guru dan orang tua bahwa uang iuran kantin sering tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada audit, dan tidak ada sanksi jika terjadi penyimpangan,” ujar Anggota Komisi X DPR dari PDI-P, Suharso Monoarfa.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini meminta Kementerian Pendidikan segera membentuk tim pemantau independen untuk mengevaluasi implementasi SPPG di seluruh wilayah. Selain itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memodernisasi kantin sekolah berbasis gizi seimbang, dengan prioritas pada daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil).
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak Indonesia kelaparan di sekolah karena sistem yang salah. Pendidikan harus dimulai dari perut yang kenyang, bukan dari rekening yang kosong,” tegas Tjahjo.
