Home Blog Page 13

Tarif Transjabodetabek Diminta Tak Naik Drastis

Sumbawanews.com,- Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi dan PT Transjakarta menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek secara bertahap, bukan melonjak tajam. Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, menyatakan bahwa kenaikan tarif yang terlalu besar berisiko membebani masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan transportasi umum sebagai tulang punggung mobilitas harian.

Dalam rapat kerja dengan manajemen Transjakarta, Nova menyoroti wacana kenaikan tarif hingga Rp10.000–Rp15.000 per penumpang. Ia menilai angka tersebut terlalu ekstrem mengingat tarif saat ini masih berada di level Rp3.500 yang telah bertahan selama 21 tahun. “Kami memahami tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI, tapi kebijakan harus seimbang antara keberlanjutan layanan dan keterjangkauan bagi rakyat,” ujarnya, Sabtu (12/6/2026).

Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan, Transjakarta melayani sekitar 1,4 juta penumpang per hari atau 400 juta per tahun. Untuk menutupi defisit operasional, Pemprov DKI harus mengalokasikan subsidi sekitar Rp9.000 per penumpang, dengan total beban subsidi mencapai Rp4 triliun per tahun. Belum termasuk program JakLingko yang tetap gratis bagi pengguna.

Nova menekankan bahwa kenaikan tarif tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan anggaran. Ia mendesak pihak pengelola untuk segera menggelar forum diskusi publik (FGD) dengan para pengguna, termasuk pekerja harian, pelajar, dan lansia. “Kita perlu dengar langsung: berapa batas wajar yang masih bisa mereka terima? Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyehatkan keuangan malah memukul daya beli masyarakat,” tegasnya.

Pemprov DKI sendiri memang mengakui bahwa tarif lama tidak lagi mencerminkan realitas biaya operasional, terutama untuk rute antarkota seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang menempuh jarak jauh. Namun, pemerintah berjanji tetap mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan layanan publik.

Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk fraksi PKS di DPRD DKI, telah mengusulkan kenaikan bertahap ke level Rp4.500–Rp5.000, yang dianggap masih dalam batas wajar. Nova menyetujui pendekatan bertahap ini, sekaligus menyerukan agar peningkatan tarif diiringi dengan peningkatan kualitas layanan—mulai dari keandalan jadwal, kenyamanan armada, hingga integrasi dengan moda transportasi lain.

“Kami tidak menolak kenaikan. Tapi kami menolak kebijakan yang terkesan mendadak dan tidak inklusif,” tutup Nova. “Transportasi publik bukan barang komersial. Ini hak dasar warga Jakarta dan sekitarnya.”

UEA Bayar Miliaran Dolar ke Iran untuk Hindari Perang

Sumbawanews.com,- Abu Dhabi — Dalam sebuah pergeseran strategis yang mengejutkan, Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan telah membayarkan hingga 20 miliar dolar AS kepada Iran sebagai bagian dari kesepakatan rahasia untuk menghentikan ancaman serangan militer. Laporan dari Reuters mengungkapkan, pembayaran ini bukan sekadar kompensasi, melainkan tanda bahwa Teheran kini memegang keunggulan taktis dalam konflik regional yang memanas sejak Februari 2026.

Sebelumnya, UEA menjadi salah satu sekutu paling vokal AS dan Israel dalam serangkaian serangan udara terhadap infrastruktur militer Iran. Namun, setelah rudal-rudal Iran menghantam pelabuhan Jebel Ali di Dubai dan memicu kekacauan di jantung ekonomi Teluk, kebijakan Abu Dhabi berubah drastis. Sumber-sumber di kawasan menyebut bahwa pembayaran awal sebesar 3 miliar dolar AS telah disalurkan, dengan kemungkinan peningkatan hingga 10 atau bahkan 20 miliar dolar AS dalam tahap selanjutnya.

Kesepakatan ini berlangsung di balik layar, dengan pertemuan langsung antara pejabat tinggi UEA dan anggota Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang sebelumnya dikenai sanksi oleh Washington. Wakil Penguasa Abu Dhabi dan Penasihat Keamanan Nasional, Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, menjadi tokoh kunci dalam negosiasi ini. Bahkan, para pejabat IRGC dikabarkan menginap di rumah tamu pribadinya — sebuah simbol tak terbantahkan bahwa hubungan diplomatik yang selama ini dianggap mustahil kini telah berubah menjadi saling ketergantungan.

Pergeseran ini juga menggoyahkan aliansi lama. UEA, yang sebelumnya bersekutu erat dengan Israel dalam pengembangan sistem pertahanan bersama, kini tampak memilih jalur independen. Laporan Bloomberg menyebut diplomat tingkat tinggi UEA telah melakukan pembicaraan tatap muka dengan pejabat Iran untuk meredam ketegangan, sementara media Middle East Eye mengungkap bahwa hubungan dengan Tel Aviv mulai terasa dingin.

Perubahan sikap UEA bukan hanya soal uang, tapi juga soal kekuatan. Dalam konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, Teheran berhasil membalikkan keadaan: dari target serangan menjadi pihak yang menentukan syarat. Sementara Washington dan Jerusalem berusaha mempertahankan tekanan militer, UEA memilih realpolitik — membayar agar tidak diperang.

Kesepakatan ini juga menjadi indikator kuat bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sedang berubah. Iran, yang selama bertahun-tahun diisolasi oleh sanksi, kini mampu memaksa negara-negara kaya minyak untuk memilih antara perang atau pembayaran. Dan bagi UEA, memilih yang kedua bukan tanda kelemahan — tapi kecerdasan strategis yang mempertahankan stabilitas, ekonomi, dan nyawa ratusan ribu warganya.

Pertamax Naik, Pemerintah Tekankan Kepatuhan pada Harga Dunia

Sumbawanews.com,- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax bukan keputusan sembarangan, melainkan konsekuensi logis dari fluktuasi harga minyak mentah global. Sebagai bahan bakar non-subsidi, harga Pertamax harus bergerak sejalan dengan pasar internasional, bukan dipertahankan di level lama yang sudah tidak mencerminkan realitas ekonomi.

“Pertamax adalah BBM non-subsidi. Artinya, harganya tidak ditetapkan oleh pemerintah, tapi mengikuti harga minyak dunia,” ujar Teddy dalam unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (12/6/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah penyesuaian semata, melainkan bagian dari prinsip dasar pengelolaan energi yang berkelanjutan dan transparan.

Teddy memastikan bahwa subsidi tetap terjaga untuk kebutuhan masyarakat luas. Pertalite tetap dipertahankan di harga Rp10.000 per liter, sementara Solar tetap di Rp6.800 per liter. “Tidak ada kenaikan untuk BBM bersubsidi. Pemerintah masih melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.

Kenaikan harga Pertamax sendiri terjadi setelah harga minyak mentah global mengalami lonjakan signifikan sejak Maret 2026. Selama tiga bulan terakhir, pemerintah sengaja menahan penyesuaian harga untuk memberi ruang bagi masyarakat menyesuaikan diri. Namun, tekanan pasar yang terus meningkat membuat penyesuaian tak lagi bisa ditunda.

“Harga minyak dunia naik drastis. Kami sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. Sekarang, kami harus bertindak sesuai prinsip pasar,” jelas Teddy.

Kebijakan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memisahkan antara BBM bersubsidi yang bersifat sosial, dengan BBM non-subsidi yang dikelola berdasarkan mekanisme pasar. Langkah ini juga sejalan dengan reformasi energi jangka panjang yang bertujuan mengurangi beban fiskal negara dari subsidi bahan bakar, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi.

Meski mendapat respons beragam dari masyarakat, pemerintah menilai keputusan ini penting demi stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan harga yang mencerminkan nilai pasar, industri energi nasional diharapkan bisa lebih sehat, kompetitif, dan siap menghadapi volatilitas global di masa depan.

Pemborosan MBG Rp12 T Bisa Sekolahkan Jutaan Anak

Sumbawanews.com,- Anggaran senilai Rp12 triliun yang dialokasikan untuk program Mandat Bantuan Gaji (MBG) dinilai sebagai bentuk pemborosan yang tak terpuji oleh Jaringan Pendidikan dan Pemberdayaan Indonesia (JPPI). Menurut analisis lembaga ini, dana sebesar itu cukup untuk membiayai pendidikan dasar bagi lebih dari 2,4 juta anak dari keluarga tidak mampu selama satu tahun penuh.

JPPI menghitung, biaya rata-rata pendidikan dasar per siswa di Indonesia mencapai Rp4,9 juta per tahun, termasuk biaya operasional sekolah, seragam, buku, dan transportasi. Dengan angka itu, Rp12 triliun mampu menjangkau 2.448.980 anak. Jumlah ini hampir menyamai populasi siswa SD dan SMP di provinsi Jawa Barat, yang merupakan provinsi terpadat di Indonesia.

Lembaga ini menyoroti ketidakseimbangan prioritas kebijakan. Sementara ratusan ribu anak masih kesulitan mengakses pendidikan layak, dana besar justru digunakan untuk subsidi gaji yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan distorsi pasar tenaga kerja. “Ini bukan soal jumlah uangnya, tapi soal keadilan dan keberlanjutan,” ujar Ketua JPPI, dalam keterangan resminya.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta anak usia sekolah dasar dan menengah di Indonesia masih putus sekolah atau tidak terdaftar di sekolah formal. Sebagian besar berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, atau menjadi korban dampak ekonomi pasca-pandemi.

JPPI mendesak pemerintah segera merevisi skema MBG dan mengalihkan sebagian anggarannya ke program pendidikan inklusif, beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas guru di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Bukan subsidi jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas kritik ini. Namun, tekanan dari berbagai elemen masyarakat sipil terus meningkat, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Slovenia Balik Haluan, Cabut Larangan terhadap Israel

Sumbawanews.com,- Pemerintah baru Slovenia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Janez Jansa resmi mencabut sejumlah larangan terhadap Israel, menandai perubahan drastis dalam kebijakan luar negerinya yang selama ini cenderung kritis terhadap Tel Aviv. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Jansa dilantik pada awal Juni 2026, menggantikan pemerintahan kiri-tengah yang dipimpin Robert Golob.

Kabinet konservatif Jansa menghapus larangan masuk bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—tiga tokoh yang sebelumnya dilarang memasuki wilayah Slovenia karena kontroversi terkait kebijakan di Tepi Barat dan Gaza. Selain itu, pemerintah juga mencabut embargo terhadap impor produk dari permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan menghentikan pembatasan terhadap ekspor serta transit senjata dan peralatan militer ke Israel.

Langkah ini dijelaskan sebagai upaya membuka kembali saluran diplomasi. “Dialog politik yang terbuka lebih efektif daripada tindakan yang memutus komunikasi,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Slovenia. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan baru tetap mengacu pada hukum nasional dan kriteria ekspor senjata Uni Eropa, bukan pelonggaran tanpa batas.

Perubahan ini juga disertai simbol-simbol visual yang jelas: bendera Palestina yang sebelumnya dikibarkan di gedung pemerintah telah diturunkan, meskipun Presiden Natasa Pirc Musar tetap mengibarkannya di kediaman resmi kepresidenan—menunjukkan ketegangan internal dalam struktur kekuasaan Slovenia.

Pada bulan yang sama, Israel mengumumkan rencana membuka Kedutaan Besar permanen di Ljubljana, mengakhiri ketergantungan selama ini pada Kedutaan di Wina, Austria. Ini menjadi tanda nyata pemulihan hubungan diplomatik yang sempat membeku di bawah pemerintahan sebelumnya.

Slovenia, yang mengakui Negara Palestina pada 2024 dan sempat menjadi salah satu suara paling vokal di Uni Eropa terhadap kebijakan Israel, kini berada di persimpangan. Kebijakan baru Jansa—yang dikenal sebagai pengagum Donald Trump dan sekutu dekat mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban—menggambarkan pergeseran ideologis yang lebih sejalan dengan aliansi konservatif global.

Perubahan ini menimbulkan reaksi tajam di dalam negeri. Kelompok hak asasi manusia dan aktivis pro-Palestina mengecam langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional, sementara sebagian elit bisnis dan militer menyambutnya sebagai langkah realistis untuk memperkuat kerja sama strategis.

Slovenia, dengan populasi sekitar dua juta jiwa, kini semakin terbelah: antara kubu liberal yang mempertahankan prinsip moral dalam diplomasi, dan kubu konservatif yang mengejar kepentingan geopolitik pragmatis. Di tengah ketegangan Timur Tengah yang semakin memanas, keputusan kecil di sebuah negara kecil di Eropa Tengah ini bisa jadi menjadi indikator awal perubahan arah kebijakan Uni Eropa terhadap Israel—dari retorika kritis menuju realitas diplomasi yang lebih kompromistis.

Amerika Serikat Tuan Rumah, Paraguay Hadang di Los Angeles

Sumbawanews.com,- Piala Dunia 2026 resmi bergulir dengan laga pembuka grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay di Stadion SoFi, Inglewood, California. Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (12/6/2026) waktu setempat, tim asuhan Mauricio Pochettino tampil dengan kekuatan penuh, memadukan bakat-bakat berkelas Eropa dengan semangat juang khas Amerika.

Pochettino memilih formasi 4-2-3-1 yang menekankan keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan lincah. Di belakang, jajaran bek terdiri dari Alexander Freeman (Villarreal), Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC) yang memegang ban kapten, dan Antonee Robinson (Fulham). Kiper Matthew Freese menjadi penjaga gawang terakhir yang bertanggung jawab mengamankan gawang timnas Yanks.

Di tengah lapangan, Tyler Adams dari Bournemouth dan Malik Tillman dari Bayer Leverkusen menjadi poros penghubung, mengatur tempo permainan sekaligus menjaga kestabilan defensif. Di sayap kanan, Sergino Dest dari PSV Eindhoven diberi kebebasan menyerang, sementara di lini depan, duo bintang Serie A—Weston McKennie (Juventus) dan Christian Pulisic (AC Milan)—mendukung striker utama Folarin Balogun dari AS Monaco, yang dipercaya menjadi ujung tombak serangan.

Sementara itu, Paraguay yang tampil dengan formasi 4-4-2, mengandalkan pengalaman dan ketahanan fisik. Kapten pertahanan Gustavo Gómez, yang pernah membela Atalanta, dipadukan dengan Omar Alderete dari Sunderland, bek yang membawa klub Inggris itu kembali ke kompetisi Eropa setelah lebih dari lima dekade. Kiper Orlando Gill menjadi penyangga terakhir di bawah mistar.

Di lini tengah, Diego Gómez dari Brighton & Hove Albion menjadi otak permainan, dengan 32 penampilan dan lima gol musim lalu. Ia didukung oleh Miguel Almirón, mantan bintang Newcastle United, serta Andres Cubas dan Damian Bobadilla yang siap mengawal ruang antara lini tengah dan depan.

Puncak serangan Paraguay dipercayakan kepada Julio Enciso dari Strasbourg, pencetak 12 gol dan sembilan assist musim ini, yang akan berkolaborasi erat dengan striker Antonio Sanabria dari Cremonese. Keduanya menjadi ancaman nyata bagi lini belakang AS yang baru saja beradaptasi dengan tekanan tinggi di panggung dunia.

Ini adalah penampilan ke-12 Amerika Serikat di Piala Dunia, sekaligus kesembilan bagi Paraguay. Laga ini bukan hanya soal tiga poin, tapi juga soal reputasi—AS berusaha membuktikan bahwa tuan rumah mampu bersaing di level tertinggi, sementara Paraguay ingin menunjukkan bahwa tim kecil tetap bisa mengguncang raksasa.

Dengan stadion penuh sesak, sorak-sorai yang menggema, dan atmosfer yang memanas, pertandingan ini menjadi pembuka yang sempurna untuk Piala Dunia 2026 yang penuh kejutan.

Tarif Transjabodetabek Usul Naik ke Rp4.500, JakLingko Dikenai Biaya

Sumbawanews.com,- Jakarta — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, mengusulkan penyesuaian tarif Transjabodetabek menjadi Rp4.500 per penumpang, sekaligus mengakhiri kebijakan gratis untuk layanan JakLingko. Usulan ini muncul dalam rapat koordinasi dengan PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai bagian dari upaya mengurangi beban subsidi yang terus membengkak.

Taufik, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, mengakui bahwa tarif saat ini sebesar Rp3.500 sudah tidak lagi mencerminkan realitas operasional, terutama untuk rute antarkota dengan jarak tempuh panjang seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. “Kita tidak bisa terus-menerus menutupi defisit operasional dengan anggaran daerah. Subsidi yang besar ini justru mengurangi ruang fokus Pemprov untuk pembangunan infrastruktur lain,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).

Namun, ia menekankan bahwa kenaikan tarif harus tetap berpihak pada kemampuan masyarakat. Ia menyarankan agar penyesuaian dilakukan secara bertahap dan berdasarkan analisis mendalam terhadap *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) pengguna. “Awalnya ada wacana naik ke Rp5.000, tapi kita pertimbangkan agar tidak terlalu memberatkan. Rp4.500 adalah angka yang seimbang—masih terjangkau, tapi sudah cukup untuk menutupi biaya operasional,” jelasnya.

Selain itu, Taufik mengusulkan JakLingko, layanan bus antar-jemput gratis yang selama ini menjadi penghubung antara stasiun Transjakarta dan kawasan permukiman, tidak lagi diberikan secara cuma-cuma. “JakLingko harus dikenai tarif simbolis, misalnya Rp500 atau Rp1.000. Ini bukan untuk menghapus akses, tapi untuk menjaga keberlanjutan sistem,” katanya. Menurutnya, tarif kecil ini akan mendorong kesadaran pengguna akan nilai layanan publik, sekaligus mengurangi beban anggaran yang kini dipakai untuk menutupi biaya operasional JakLingko.

Rencana penyesuaian tarif ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI yang tengah mengevaluasi model pendanaan transportasi publik. Pemerintah daerah mengakui bahwa tarif Rp3.500 yang berlaku sejak 21 tahun lalu sudah tidak relevan, terutama setelah ekspansi rute Transjabodetabek ke luar batas DKI. Namun, otoritas tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan, dengan mempertimbangkan subsidi silang dan skema diskon bagi lansia, penyandang disabilitas, dan pelajar.

Usulan ini memicu respons beragam di kalangan masyarakat. Sebagian pengguna mendukung penyesuaian, mengingat kualitas layanan yang mulai membaik. Namun, sejumlah aktivis transportasi memperingatkan bahwa kenaikan tarif tanpa peningkatan kapasitas dan frekuensi kendaraan justru bisa memperdalam ketidakadilan akses.

DPRD DKI berencana menggelar forum publik dalam minggu-minggu mendatang untuk mengumpulkan masukan dari pengguna, komunitas, dan pakar transportasi sebelum keputusan akhir diambil. “Kita tidak ingin kebijakan ini dianggap sebagai pemotongan subsidi, tapi sebagai transformasi sistem agar transportasi publik bisa mandiri tanpa mengorbankan keadilan sosial,” tutup Taufik.

Sumatera dan Kalimantan Masih Jadi Epicentrum Karhutla

Sumbawanews.com,- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana paling persisten di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026, dengan dominasi terparah terpusat di Sumatera dan Kalimantan. Titik-titik api aktif terus dipantau dan ditangani oleh satgas gabungan, sementara sejumlah provinsi masih dalam status siaga darurat.

Di Jambi, karhutla menjadi perhatian khusus. Hingga Rabu, 11 Juni, luas lahan yang terbakar mencapai 121,6 hektare, tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota—Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Jambi dan Sungai Penuh. Kabupaten Sarolangun mencatat kerusakan terluas dengan 42,4 hektare, diikuti Tanjung Jabung Barat (33,4 hektare), Batanghari (22,8 hektare), dan Tanjung Jabung Timur (18,8 hektare). Pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat sejak 27 April hingga 30 November 2026.

Riau tetap menjadi provinsi dengan total luas lahan terbakar paling tinggi sepanjang 2026, mencapai 15.220,34 hektare. Upaya pemadaman dan pencegahan terus digencarkan, dengan status siaga darurat yang masih berlaku hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran di Kabupaten Nagan Raya masih dalam tahap penanganan akhir. Dari 99 hektare lahan yang terbakar, sebanyak 98,8 hektare telah dipadamkan, sementara sisa area terus dipantau untuk mencegah munculnya kobaran api baru—langkah krusial mengingat sisa panas bawah tanah bisa memicu kebakaran ulang.

BNPB menegaskan bahwa pola karhutla tahun ini konsisten dengan tren historis: wilayah berhutan gambut dan lahan bekas perkebunan menjadi titik rawan utama. Upaya mitigasi terus diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca, pengerahan helikopter pemadam, serta koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dari biasanya, memperpanjang rentang risiko karhutla hingga akhir November. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra, terutama dalam mengantisipasi dampak kesehatan seperti peningkatan kasus ISPA di kawasan terdampak asap.

Dengan peta risiko yang jelas dan respons yang terkoordinasi, BNPB menekankan bahwa pencegahan jangka panjang—melalui penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan edukasi masyarakat—tetap menjadi kunci utama mengakhiri siklus bencana yang berulang ini.

Dedi Congor Bukan Agen BIN, Tegas Pengacara

Sumbawanews.com,- Pengacara Ahmad Dedi alias Dedi Congor, Hamonangan Daulay, tegas membantah klaim bahwa kliennya pernah bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN). Pernyataan itu dilontarkan merespons pernyataan terdakwa John Field, bos Blueray Cargo, yang dalam sidang kasus suap Bea Cukai menyatakan Dedi Congor adalah “bendahara” di BIN dengan nama samaran PPIR (Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya).

“Enggak, enggak pernah. Selain dari Bea Cukai, dia tidak pernah bekerja di mana pun,” tegas Hamonangan dalam pesan tertulis, Jumat (12/6). Ia menekankan bahwa Dedi Congor sepanjang karier profesionalnya hanya menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa pernah pindah instansi atau memegang jabatan di luar struktur kementerian keuangan.

Hamonangan pun mempertanyakan dasar klaim John Field. “Dari mana asumsinya dia bisa di BIN? Dia dari Bea Cukai sejak awal. Kalau ada yang bilang dia punya jabatan di Kemenko Polkam atau di BIN, itu cuma spekulasi tanpa dasar,” ujarnya. Ia menilai pernyataan itu muncul dari kebingungan atau upaya memperluas cakupan kasus, terutama setelah John Field mengaku menyalurkan Rp30 miliar kepada Dedi Congor sebagai bagian dari total suap Rp91 miliar.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, John Field mengaku memberi uang sebesar Rp5 miliar per bulan kepada Dedi Congor selama enam bulan, dengan alasan “bantuan untuk PPIR”. Namun, uang tersebut, menurut John, tidak diterima langsung oleh Dedi, melainkan melalui seorang staf bernama Alex, yang diperkenalkan oleh Sri Pangestuti, pengusaha jasa kepabeanan. “Saya tahu dia di BIN, tapi uangnya ke stafnya,” ujar John Field, yang kemudian dikejutkan oleh pertanyaan pengacaranya: “Tapi Anda tidak tahu dia sebenarnya dari Bea Cukai?”

Fakta itu memperkuat bantahan Hamonangan. Dedi Congor memang pernah menjabat sebagai Kepala KPPBC Marunda, namun sejak lama tidak lagi memegang jabatan struktural. Ia kini hanya berstatus pegawai biasa di Bea Cukai. Pernyataan John Field tentang status Dedi sebagai “bendahara BIN” pun tidak pernah diverifikasi oleh lembaga intelijen tersebut, dan tidak ada dokumen resmi yang mendukung klaim itu.

KPK sendiri telah memeriksa Dedi Congor sebagai saksi pada 8 Mei 2026, setelah kasus suap Blueray Cargo mencuat. Penyidik KPK menduga ada aliran dana terkait pengurusan impor yang mengalir ke Dedi, meski belum menetapkannya sebagai tersangka. “Ada dugaan penerimaan terkait pengurusan bea atau impor barang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sementara itu, John Field dan dua terdakwa lain—Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri—didakwa menyuap sejumlah pejabat Bea Cukai senilai Rp61 miliar dan fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar. Penerima suap yang telah diidentifikasi termasuk Rizal (Direktur Penindakan), Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen), dan Orlando Hamonangan (Kasi Intelijen Kepabeanan I). Fasilitas seperti jam tangan Tag Heuer dan mobil Mazda CX-5 juga diserahkan sebagai imbalan agar proses pabean barang Blueray Cargo dipercepat.

Klaster pejabat Bea Cukai lain yang diduga menerima suap, termasuk Enov Puji Wijanarko, akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dedi Congor, yang sempat viral karena kabur dari konfirmasi wartawan, kini tetap menjadi fokus investigasi KPK. Namun, hingga kini, tidak ada bukti resmi yang menghubungkannya dengan BIN—hanya pernyataan seorang terdakwa yang belum terbukti kebenarannya.

Indonesia Diambang Kebangkrutan? Ini Fakta yang Tak Bisa Diabaikan

Sumbawanews.com,- Krisis ekonomi yang semakin mengganas tak lagi sekadar prediksi para ahli—ia telah menjadi realitas yang menghantui rakyat. Angka utang negara melonjak ke level tertinggi dalam sejarah, menyentuh Rp 7.300 triliun per Maret 2024, atau setara dengan 84% dari PDB. Pemerintah kini terjebak dalam dilema: memperluas defisit anggaran untuk menopang subsidi dan program sosial, atau memangkas belanja demi menstabilkan neraca, yang justru berisiko memicu resesi dan ketidakpuasan publik.

Di tengah tekanan ini, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, menyentuh Rp 16.200 per dolar—level terendah sejak 2015. Impor bahan baku dan energi menjadi semakin mahal, memicu inflasi yang tak kunjung reda. Harga pangan, listrik, dan bahan bakar naik bertubi-tubi, sementara daya beli masyarakat menurun drastis. Data BPS menunjukkan, lebih dari 28 juta penduduk Indonesia kini hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat ke 4,7%—jauh di bawah target 5,5% yang ditetapkan.

Kebijakan fiskal yang tidak konsisten menjadi akar masalah. Subsidi energi yang terus diperpanjang meski harga minyak dunia stabil, ditambah proyek infrastruktur berbiaya tinggi dengan return rendah, memperlebar celah defisit. Sementara itu, penerimaan pajak stagnan karena sistem perpajakan yang masih lemah dan evasi yang masif. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank telah memperingatkan: tanpa reformasi struktural mendesak, Indonesia berisiko mengalami krisis utang seperti yang pernah terjadi pada 1998.

Di sisi lain, ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarukan terus memperdalam kerentanan. Ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung devisa kini terancam oleh tekanan global terhadap karbon. Transisi energi yang lambat membuat Indonesia ketinggalan dalam rantai pasok hijau, sekaligus kehilangan peluang investasi asing yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

Tak ada lagi ruang untuk menunda. Para ekonom menyerukan reformasi fiskal yang tegas: penghapusan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan efisiensi belanja negara, dan pembenahan sistem perpajakan berbasis digital. Namun, di balik semua rekomendasi teknis, yang paling mendesak adalah keberanian politik—mengorbankan kepentingan kelompok tertentu demi kepentingan bangsa jangka panjang. Karena jika tidak, kata para pengamat, “Indonesia bukan lagi sekadar menghadapi krisis—ia sedang berjalan menuju kebangkrutan yang tak terhindarkan.”

Berita Terkini

Pemakaman Khamenei Digelar 4 Juli 2026

Sumbawanews.com,- Teheran — Rangkaian pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang gugur dalam serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026, resmi dimulai pada 4...

Satgas Kostrad Gagalkan Penyelundupan Sabu 21,4 Kg di Perbatasan Kalbar

Sumbawanews.com,- Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 21,4 kilogram di Pos Lintas Batas...

Fable 5 Ditarik Global, Pemerintah AS Tarik Izin

Sumbawanews.com,- Anthropic mendadak menarik akses publik terhadap model kecerdasan buatan terbarunya, Fable 5 dan Mythos 5, hanya tiga hari setelah peluncurannya. Keputusan ini diambil...

Xbox Dipertimbangkan Dilepaskan dari Microsoft

Sumbawanews.com,- Microsoft tengah mengevaluasi opsi radikal untuk masa depan Xbox, termasuk kemungkinan melepaskannya sebagai perusahaan mandiri. Meski tidak ada rencana segera, langkah ini menjadi...

SRLT Desak Audit Total Program PPM PT AMMAN, Pertanyakan Dampak Nyata bagi Masyarakat Lingkar...

Sumbawa Barat sumbawanews.com – Solidaritas Rakyat Lingkar Tambang (SRLT) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan PT Amman...

Berita Utama