Sumbawanews.com,- Krisis ekonomi yang semakin mengganas tak lagi sekadar prediksi para ahli—ia telah menjadi realitas yang menghantui rakyat. Angka utang negara melonjak ke level tertinggi dalam sejarah, menyentuh Rp 7.300 triliun per Maret 2024, atau setara dengan 84% dari PDB. Pemerintah kini terjebak dalam dilema: memperluas defisit anggaran untuk menopang subsidi dan program sosial, atau memangkas belanja demi menstabilkan neraca, yang justru berisiko memicu resesi dan ketidakpuasan publik.
Di tengah tekanan ini, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, menyentuh Rp 16.200 per dolar—level terendah sejak 2015. Impor bahan baku dan energi menjadi semakin mahal, memicu inflasi yang tak kunjung reda. Harga pangan, listrik, dan bahan bakar naik bertubi-tubi, sementara daya beli masyarakat menurun drastis. Data BPS menunjukkan, lebih dari 28 juta penduduk Indonesia kini hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat ke 4,7%—jauh di bawah target 5,5% yang ditetapkan.
Kebijakan fiskal yang tidak konsisten menjadi akar masalah. Subsidi energi yang terus diperpanjang meski harga minyak dunia stabil, ditambah proyek infrastruktur berbiaya tinggi dengan return rendah, memperlebar celah defisit. Sementara itu, penerimaan pajak stagnan karena sistem perpajakan yang masih lemah dan evasi yang masif. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank telah memperingatkan: tanpa reformasi struktural mendesak, Indonesia berisiko mengalami krisis utang seperti yang pernah terjadi pada 1998.
Di sisi lain, ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarukan terus memperdalam kerentanan. Ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung devisa kini terancam oleh tekanan global terhadap karbon. Transisi energi yang lambat membuat Indonesia ketinggalan dalam rantai pasok hijau, sekaligus kehilangan peluang investasi asing yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.
Tak ada lagi ruang untuk menunda. Para ekonom menyerukan reformasi fiskal yang tegas: penghapusan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan efisiensi belanja negara, dan pembenahan sistem perpajakan berbasis digital. Namun, di balik semua rekomendasi teknis, yang paling mendesak adalah keberanian politik—mengorbankan kepentingan kelompok tertentu demi kepentingan bangsa jangka panjang. Karena jika tidak, kata para pengamat, “Indonesia bukan lagi sekadar menghadapi krisis—ia sedang berjalan menuju kebangkrutan yang tak terhindarkan.”
