(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), bertempat di kantor Subden Denma Mabes TNI, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2020).
Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Paspampres dari Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., kepada Brigjen TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/911/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
Selanjutnya Mayjen TNI Maruli Simanjuntak akan menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, sedangkan Brigjen TNI Agus Subiyanto sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 061/Surya Kencana Kodam III Siliwangi.
Pada kesempatan tersebut, sebagai pejabat baru, Brigjen TNI Agus Subiyanto melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han), Danpuspom TNI Mayjen TNI Eddy Rate Muis S.H., M.H., dan Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi serta pejabat teras Mabes TNI dan Angkatan. (Bdr)
sumbawanews.com,- Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah untuk menurunkan baliho HRS karena kewenangan ada di Pangdam Jaya. Tentunya Panglima TNI mendukung langkah yang diambil Pangdam Jaya karena yang tahu situasi di daerahnya adalah Pangdam. Demikian disampaikan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman saat melaksananakan konferensi pers di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (23/11/2020).
Pernyataan Kapuspen TNI tersebut untuk mengklarifikasi terkait simpang siurnya pemberitaan tentang perintah penurunan Baliho di DKI Jakarta oleh TNI beberapa hari yang lalu.
Lebih lanjut Mayjen TNI Achmad Riad menjelaskan bahwa Panglima TNI memang tidak memberikan perintah untuk menurunkan Baliho, karena hal tersebut terlalu teknis dari sisi operasional. Pada sisi lain Pangdam Jaya selaku Pimpinan Militer di daerah, tentunya memiliki tanggung jawab mengambil suatu tindakan atas dasar pertimbangan situasi di lapangan. “Tentunya Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut,” jelasnya.
Senada dengan Kapuspen TNI, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa penurunan baliho bukan perintah langsung dari Panglima TNI karena hal-hal yang semacam ini cukup Pangdam saja. Sama seperti saat pembagian masker dan kegiatan-kegiatan Baksos segala macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke wilayahan, Pangdam Jaya dan Kapolda serta Gubernur tidak harus menunggu perintah Panglima TNI. “Tetapi setelah kegiatan pasti saya laporkan kepada Panglima TNI dan harus diketahui oleh Panglima TNI,” katanya.
Lebih lanjut Pangdam Jaya menjelaskan bahwa penurunan Baliho tersebut sudah sesuai prosedur atau ketentuan. Proses penurunan baliho awalnya sudah dilakukan oleh Pol PP dengan Polri dan kemudian dengan TNI. Penurunan Baliho sudah dilaksanakan sejak dua bulan yang lalu dan sudah diturunkan sebanyak 338.
Kemudian dari pihak FPI mendemo dan memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali. Menurut Pemerintah daerah, pemasang baliho tidak sesuai ketentuan, tidak bayar pajak, kemudian kalimat-kalimatnya juga ada yang tidak bagus mengundang keresahan pada masyarakat. Intinya adalah ini tidak sesuai dengan ketentuan oleh Muspida ini ditertibkan
“Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikedepankan Polisi Pamong Praja (Pol PP) karena Pol PP yang menjalankan Peraturan Gubernur pemerintahan di wilayah,” pungkas Pangdam Jaya. (Ahm)
sumbawanews.com,- Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen Pertahanan Negara, tidak akan membiarkan aksi Terorisme menghantui dan mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal serta kecepatan bertindak dalam menanggulangi terjadinya aksi Terorisme.
Hal tersebut disampaikan Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon, S.H., M.M., saat memimpin Apel Gelar Pasukan Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) Satuan Aksi Khusus (Sataksus) TNI dalam Rangka Pengamanan VVIP TA 2020, bertempat di Pelabuhan JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020).
Komandan Koopssus TNI mengatakan, latar belakang diselenggarakan latihan penanggulangan teror Aksus dalam rangka pengamanan VVIP TA 2020 adalah, sebagai implementasi strategis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan teror terhadap para Pejabat VVIP, salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu VVIP setingkat Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden negara sahabat sebagai wujud menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
“Ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas TNI, menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI untuk melaksanakan Operasi penanggulangan terorisme dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman terorisme yang akan terjadi dan juga untuk memberi rasa tenang, aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat,” ucap Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon
Lebih lanjut, ditegaskannya bahwa aksi terorisme adalah act of war (bentuk perang), sehingga TNI harus siap mulai dari penangkalan, penindakan, sampai dengan pemulihan. “Aksi terorisme adalah salah satu hideouse crime (kejahatan yang mengerikan), hal ini bisa terjadi setiap saat termasuk pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ujar Komandan Koopssus TNI.
Selanjutnya, Komandan Koopssus TNI menerangkan bahwa aksi terorisme tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia saja, akan tetapi menjadi ancaman global, terbukti tidak saja menimbulkan korban jiwa yang cukup besar, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan.
Latihan Penanggulangan Teror Sataksus TNI dalam Rangka Pengamanan VVIP TA 2020, diselenggarakan oleh Koopssus TNI, melibatkan 338 Personel diantaranya dari Satuan 81 Komando Pasukan Khussus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL dan Detasemen Bravo (Denbravo) 90 Paskhas TNI AU.
Keberangkatan Sataksus TNI menuju Medan Latihan akan dipusatkan di wilayah sekitaran Perairan Selat Malaka, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. (Ahm)
sumbawanews.com,- Dalam upaya menguatkan hubungan sinergitas TNI-Polri di wilayah Perbatasan Negara Indonesia dengan Papua New Guinea atau RI-PNG, Satgas Yonif MR 413 Kostrad menggelar Razia bersama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Tami di Kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
Hal tersebut dikatakan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor Inf Anggun Wuriyanto, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Papua, Senin (23/11/2020).
“Hubungan kami dengan aparat Kepolisian khususnya Polsek Muara Tami di wilayah perbatasan RI-PNG ini sangat baik, sehingga untuk membina dan meningkatkan hubungan tersebut, kita sering berkolaborasi dalam berbagai kegiatan contohnya yang baru kita lakukan saat ini yaitu razia gabungan yang kita gelar di Kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura,” kata Dansatgas Yonif MR 413 Kostrad.
Mayor Anggun menambahkan bahwa dilaksanakannya kegiatan tersebut merupakan dukungan Satgas Yonif MR 413 Kostrad dalam mensukseskan “Operasi Pekat” salah satu program dari Kepolisian Daerah Papua. “Operasi penyakit masyarakat atau biasa kita sebut Operasi Pekat ini digelar agar semakin tertib dan amannya lingkungan perbatasan dari barang-barang ilegal yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak Papua diantaranya miras, ganja dan barang ilegal lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Muara Tami (Kapolsek) AKP Jubelina Wally mengungkapkan bahwa kegiatan sinergitas yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut dinilai efektif dan efisien. “Kegiatan yang kita gelar ini selain menunjukkan eksistensi sinergitas TNI-Polri, juga kami akan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar wilayah Perbatasan ini,” ucapnya.
(Sambas-Kalbar. Minggu, 22 November 2020). Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama warga melaksanakan karya bakti perbaikan jalan setapak di Desa Sungai Bening, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Kalbar.
Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa di Pos Kotis Entikong, Kab. Sanggau, mengatakan bahwa kegiatan karya bakti berupa perbaikan jalan dilakukan secara bergotong royong oleh empat orang personel Satgas Pos Sungai Bening dipimpin Wadanpos Serda Rizki bersama dengan warga setempat.
“Kegiatan pengecoran jalan tersebut dilaksanakan dalam rangka karya bakti bersama masyarakat untuk memperbaiki jalan setapak di Desa Sungai Bening yang sebelumnya masih berbentuk jalan tanah dan bebatuan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Satgas Yonif 642/Kapuas kepada masyarakat untuk mempermudah akses jalan desa, sehingga memberikan rasa nyaman kepada warga yang setiap harinya beraktivitas melewati jalan tersebut.
Dansatgas menambahkan bahwa karya bakti ini selain sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kesulitan warga disekitarnya, kehadiran personel Satgas ditengah-tengah masyarakat ini juga sebagai pembangkit semangat gotong royong masyarakat untuk bersama-sama membangun desa menjadi lebih baik lagi kedepannya.(Bdr)
(Pen Ancab 2020). Segala kemungkinan dapat terjadi dalam pertempuran, termasuk adanya prajurit yang melarikan diri dari medan pertempuran atau yang dikenal dengan istilah Kelana Yudha.
Ketidaksiapan mental akibat tekanan hebat disertai ketakutan karena dihadapkan pada pilihan hidup dan mati saat bertempur serta pengaruh psikis karena adanya permasalahan yang dialami prajurit menjadi beberapa faktor kasus ini bisa terjadi.
Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, terutama sanksi pidana militer yang akan diterima para prajurit jika melakukan pelanggaran tersebut, Tim Hukum Satgasrat Brigif R-9/DY Kostrad menggelar simulasi sidang pengadilan militer pertempuran di Puslatpur TNI AD, Martapura, Minggu (22/11/2020).
“Sebrutal apapun pertempuran, tetap masih ada hukum yang mengatur. Demikian pula terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Dalam Latihan Antar Kecabangan ini dilaksanakan simulasi sidang pengadilan militer pertempuran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir saat terjadi pertempuran dengan kasus yang diangkat adanya prajurit yang lari dalam pertempuran,” jelas Komandan Tim Hukum Kapten Chk Slamet Purwowidodo, S.H., M.H. yang bertindak sebagai Hakim Ketua.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum menjalani sidang, prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan hukuman oleh atasannya langsung selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) berupa penahanan sementara dalam satuannya.
Selanjutnya saat dan selama proses persidangan, prajurit terdakwa tersebut diberikan haknya secara hukum dengan memberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum.
Jika dalam persidangan pertempuran terbukti memenuhi unsur dakwaan Oditur Militer sesuai dengan pasal-pasal KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) yang berlaku pada Prajurit TNI, maka prajurit tersebut akan menerima hukuman sesuai vonis yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim Pertempuran. (Bdr)
(Sanggau-Kalbar). Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Pos Kotis Entikong melaksanakan pelayanan kesehatan gratis secara door to door di Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar, Sabtu (21/11/2020).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dokter Satgas Letda Ckm dr. Rahman bersama dua orang anggota kesehatan Pos Kotis Entikong lainnya, dengan mendatangi rumah-rumah warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan anggotanya merupakan bagian dari rutinitas seluruh jajaran Satgas Yonif 642/Kapuas disamping tugas pokok nya menjaga perbatasan, juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.
“Di sela kegiatan menjaga perbatasan, kita sisipkan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Desa Entikong ini,” kata Dansatgas.
Sementara itu, Dokter Satgas Letda Ckm dr. Rahman mengatakan mereka ingin menjamin kualitas kesehatan warga desa Entikong, sehingga dapat terpelihara dengan baik dan masyarakat selalu hidup sehat. “Kita laksanakan secara door to door agar kita bisa pastikan siapa yang butuh perhatian khusus dan siapa yang hanya mendapatkan perawatan ringan, maka dari itu kami turun langsung ke rumah-rumah warga,” ujarnya.
Salah satu warga bernama Ibu Rosmiati (51 th) mengapresiasi kegiatan personel Satgas tersebut, menurutnya kegiatan yang dilakukan Pos Kotis Satgas Entikong secara door to door tersebut kegiatan yang tepat sasaran, dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Entikong. “Jika kegiatan ini rutin dilaksanakan, saya yakin kualitas kesehatan masyarakat disini akan terus meningkat,” ucapnya.(Bdr)
Mataram – Disparitas kesenjangan sosial di Kota Mataram masih tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan banyak warga yang mampu dan kaya, ternyata masih ada masyarakat yang hidup serba berkekurangan. Bahkan, mereka yang terpaksa bertahan hidup di bantaran sungai dan kolong jembatan.
Kondisi ekonomi masyarakat yang memilukan ditemukan Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, saat melakukan blusukan di Mataram.
Inaq Salamah, wanita renta berusia sekitar 73 tahun, duduk dalam kondisi lemah di bale-bale bambu. Badannya kurus tak terawat, sudah belasan tahun hidup di bantaran sungai, kolong jembatan di sekitar jalan Pejanggik yang tidak jauh dari pusat pemerintahan kota Mataram .
Melihat kedatangan Selly dan sejumlah tim relawan SALAM, wajah Salamah terlihat sumringah.
Salamah mengaku sudah belasan tahun hidup di kolong Jembatan itu. Selama ini jarang diperhatikan dan hampir tak pernah tersentuh bantuan.
“Sudah lama di sini. Kadang ada petugas Kelurahan saja yang datang, tapi jarang. Tidak dapat bantuan juga,” ujarnya.
Untuk bertahan hidup, sesekali Salamah memulung. Tapi dengan kondisi badan yang lemah dan sakit-sakitan, akhirnya ia hanya berharap dari belas kasih dan santunan para dermawan. Salamah memiliki empat anak, namun dua diantaranya sudah meninggal dunia.
Menemukan kondisi Salamah, Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani sangat terenyuh. Sedih bercampur geram seperti menyatu.
“Ini kan sangat miris, masih ada masyarakat seperti Inaq Salamah di Kota Mataram. Betapa zalimnya kita, kalau membiarkan hal ini masih terjadi,” kata Selly, Minggu ( 22/11 ).
Ia menegaskan, pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin, seperti Inaq Salamah ini.
Bagi SALAM, jangan sampai ada masyarakat Kota Mataram yang masih kelaparan, hidup serba kekurangan dan Kumuh.
“Makanya SALAM mengutamakan pentingnya bank data. Pendataan harus tuntas, agar semua program sosial bisa tersalur dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga yang menderita seperti Inaq Salamah ini,” katanya.
Tim relawan SALAM kemudian memberikan bantuan untuk Salamah. Ia juga didata untuk disampaikan ke Dinas Sosial agar mendapat perhatian.
*Suka Blusukan dan Berbagi Kehidupan*
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) merupakan pasangan yang sangat suka melakukan blusukan ke tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemimpin bisa melihat langsung kondisi masyarakat di Kota Mataram.
“Pemimpin harus hadir di masyarakat, untuk memastikan agar program-program pemerintah bisa benar-benar dirasakan semua masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan,” tegas Selly.
Menemukan masyarakat dengan kondisi sangat miskin seperti Inaq Salamah sudah seringkali ditemukan Selly dalam blusukannya. Ini juga yang menginspirasi SALAM untuk menggagas program *Rantang SALAM*, sebuah program bantuan makanan untuk para lansia kurang mampu di Kota Mataram.
Sepanjang blusukan yang dilakukan, Selly juga bisa langsung memotret fakta bahwa masih sangat banyak kawasan yang tergolong kumuh, rumah tidak layak huni, tumpukan sampah yang tak terangkut.
Potret kesehatan yang belum optimal juga ditangkap dari masih banyaknya kasus bayi dan balita kurang gizi, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum sepenuhnya bisa dilakukan masyarakat.
Selain itu, hal yang miris juga, ternyata masih banyak orang terlantar dan anak jalanan yang bertahan hidup hari demi hari di jalanan. Tanpa jaminan kepastian masa depan mereka.
Berempati untuk masalah ini, pekan kemarin, SALAM juga meluncurkan program *Razia Perut Lapar* di Kota Mataram. Menggunakan beberapa armada kendaraan roda tiga, SALAM menyediakan 1000 bungkus makanan gratis untuk masyarakat kurang mampu di sejumlah kawasan.
Koordinator gerakan 1000 nasi bungkus SALAM, Nyayu Ernawati mengatakan, aksi razia perut lapar mendapat respons positif di masyarakat.
Garakan ini dilakukan dengan konsep dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat peduli dan tim relawan SALAM menyediakan nasi bungkus secara swadaya kemudian tim membagikannya ke masyarakat yang membutuhkan.
“Gerakan ini sekaligus membangun rasa empati dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat Kota Mataram ditengah Pandemi,” ungkap Nyayu.
Menurut Nyayu, sebagai Calon Walikota Mataram, Bunda Selly sejak dulu dikenal penuh rasa kasih sayang dan empati pada masyarakat. Terutama mereka yang belum beruntung dan masih hidup dalam garis kemiskinan.
Saat menjabat Penjabat Walikota Mataram, maupun sebagai Kadis Perdagangan Provinsi NTB, istilah yang kerab disampaikan Selly untuk memotivasi masyarakat adalah “berbagi kehidupan”.
“Berbagi kehidupan ini selalu ditekankan Bunda Selly. Artinya kita yang lebih mampu bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan,” tutur Nyayu.
Ia mengakui semangat seperti ini penting, untuk membantu upaya menekan angka kemiskinan di Kota Mataram. Sebab, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian.
“Harus ada upaya partisipatif bersama, yang juga melibatkan potensi masyarakat itu sendiri,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.
(Sambas-Kalbar. Minggu, 22 November 2020). Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas membantu warga melaksanakan panen buah dan sayur di Dusun Maludin, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar.
Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh empat orang personel Satgas Pos Temajuk dipimpin Serda Dewa bersama warga masyarakat setempat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Pos Temajuk dalam membantu panen di Dusun Maludin membuktikan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Satgas Yonif 642/Kapuas. “Dengan menerapkan rasa saling percaya antara personel satgas dan masyarakat, maka akan tercipta rasa kebersamaan yang kuat,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Danpos Temajuk Letda Inf Ryan hidayat menjelaskan bahwa Kelompok Tani Ladang Utama merupakan salah satu kelompok tani di Desa Temajuk yang memanfaatkan dan mengelola lahan bersama yang diketuai oleh Bapak Fitriadi (45 th) salah satu warga desa setempat. “Lahan tersebut dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai macam tanaman seperti jagung, kacang panjang, semangka dan labu,” katanya.
Sementara itu, Bapak Fitriadi mengatakan, tujuan dibentuk kelompok tani tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan kebun yang mereka punya dan sebagai ketahanan pangan dimasa Pandemi Virus Covid-19. “Hasil panen ini nantinya akan kami jual ke pasar dan sebagian digunakan untuk keperluan masak di dapur sendiri,” ucapnya.
“Terimakasih kepada personel Satgas karena telah membantu dan peduli terhadap masyarakat Desa Temajuk khususnya dalam kegiatan panen seperti ini guna mendukung perekonomian masyarakat setempat,” pungkasnya.(Bdr)
Sumbawanews.com,- Sejumlah mahasiswa asal Papua, Enos dkk, yang sedang menjalani study di STT ABDI TUHAN INJILI (ATI) Anjongan, Kalimantan Barat (Kalbar) mengakui perkembangan Papua dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat pesat.
Anjongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.Anjongan terdiri dari empat desa dan satu kelurahan yaitu, Desa Dema, Desa Pak Bulu, Desa Kepayang, Desa Anjungan Dalam, dan Kelurahan Anjungan Melancar
Kecamatan Anjongan merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Pinyuh. Berikut kesaksian Enos dan teman-teman:
“Di Provinsi Kalbar ini kami rasakan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, masyarakat TNI dan Polri memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kami”.
Awalnya kami berpersepsi bahwa ada perlakuan pembedaan ras kulit putih dan kulit hitam namun hal itu tidak kami rasakan di Kalbar.
Kami diterima dengan baik dan diperlakukan sebagai saudara. Kami harus bersyukur kepada Bapak Jokowi, kepada seluruh masyarakat dan TNI-Polri, karena sangat peduli dengan Papua, pembangunan Papua semakin dirasakan masyarakat.
Bapak Jokowi telah membantu pendidikan mahasiswa asal Papua, membuat sekolah-sekolah di Papua gratis.
TNI bersama aparat terkait membuka akses jalan sehingga daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau bisa terjangkau.
Membantu masyarakat miskin serta memberikan tunjangan tunai kepada masyarakat miskin Papua.
Langkah-langkah Pak Jokowi menyatukan Papua ke Indonesia sangat tepat karena memang Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Merah Putih mengaliri darah Papua sehingga NKRI harga mati.
Kesaksian dari mahasiswa asal Papua tersebut dinyatakan dalam Forum mahasiswa Indonesia Timur Papua khususnya, pada Jumat 20 November 2020 di STT ATI Anjungan, Sungai Pinyu, Mempawah.
Tujuan kegiatan tersebut untuk menguatkan kecintaan dan rasa nasionalisme seluruh anak bangsa dalam bingkai NKRI.
Mahasiswa Papua bertekad untuk bekerja keras menimba ilmu di STT ATI Anjungan, dan setelah tamat akan kembali ke Papua.
Mereka mengabdikan diri bagi masyarakat Papua, demi kemajuan Papua. Papua Indonesia, Indoenesia Papua. ****
Sumbawanews.com,- Jakarta – Sebanyak 12 orang tewas dalam insiden penembakan brutal yang terjadi di permukiman kumuh Cleveland, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (12/6/2026). Kejadian yang...
Sumbawanews.com,- Sebuah undang-undang bipartisan yang baru diajukan di Senat Amerika Serikat memberi warga negara hak untuk menggugat pejabat pemerintah yang mencoba memaksa platform media...
Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode...
Sumbawanews.com,- Amuntai — Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, menyerahkan 159 unit jukung kepada masyarakat pesisir di Desa Sungai Kuini, Kecamatan Sungai Pandan, sebagai bentuk...
Sumbawanews.com,- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi jembatan nutrisi bagi siswa, tetapi juga...
