Sumbawa Besar, sumbawanews.com – AKBP Esty Setyo Nugroho, S.IK resmi sebagai Kapolres Sumbawa pada 28 Agustus 2021 lalu. Diawal menjabat Kapolres Sumbawa mendatangi kediaman Ketua MUI selaku tokoh agama Kabupaten Sumbawa guna menjalin silaturrahmi, Senin malam (30/8).

Kegiatan silaturahmi tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan keakraban dan kekerabatan serta untuk memperkuat komunikasi dan siinergitas antara pihak kepolisian Resor Sumbawa dengan tokoh – tokoh Agama Kabupaten Sumbawa. Sehingga situasi kamtibmas dapat terpelihara dengan aman dan kondusif.

Kedatangan kapolres Sumbawa disambut hangat oleh Ketua MUI Kabupaten Sumbawa DG Syukri Rahmat, S.Ag, yang didampingi ketua Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa DGH Faisal Salim, S.Ag. “Dalam silaturrahmi dengan Ketua MUI DG Syukri Rahmat, S.Ag dan Ketua Muhamadiyah DGH Faisal Salim, S.Ag, saya meminta dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas kami dilapangan khususnya berkaitan dengan permasalahan issue sara sehingga kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten Sumbawa dapat tetap terjaga,” beber Kapolres.

Diakuinya, dari silaturrahim yang dilakukan, banyak masukan, termasuk dalam penanganan Covid-19. “Ketua MUI menyampaikan banyak hal terkait karakteristik masyarakat Sumbawa, hal tersebut memang benar-benar harus saya pelajari untuk membawa Kabupaten sumbawa lebih baik lagi kedepan. Kami juga membahas tentang penanganan covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Saya berterimkasih sudah diterima dengan sangat hangat,” tambahnya.

Disebutkan, MUI maupun Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa menyatakan siap membantu dan bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan. Serta siap berperan aktif dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan toleransi di Kabupaten Sumbawa. (Using)

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – DPRD Kabupaten Sumbawa mengusulkan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa. Dan secara yuridis formal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan agenda yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Dapat dicermati ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama,” kata Ahmadul Kosasih, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, dalam menyampaikan Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Tahun Sidang 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Rabu (01/09)

Disebutkan, makna persetujuan bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, merupakan bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kemitraan dengan menjunjung tinggi dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan kebijakan daerah yang komprehensif dan aspiratif serta memiliki daya guna dan daya laku efektif dalam kehidupan masyarakat.

“Bentuk hubungan ini terjadi dan akan terus terpelihara manakala DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan Tau dan Tana Samawa tercinta menuju Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban,” tegasnya.

Ia berharap, Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut tetap mengutamakan asas keterbukaan menuju terjadinya dialog yang positif, aspiratif dan akomodatif. Sehingga proses pembahasannya dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa yakni, Rancangan Peraturan Daerah tentang Balai Mediasi (Usul Prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa). Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Desa (Usul Prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat (Usul Prakarsa Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa). Dan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Usul Prakarsa Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa).

Kemudian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi Bersama (Usul Prakarsa Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Usul Prakarsa Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca (Usul Prakarsa Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa). Serta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Usul Prakarsa Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa). (Using)

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Bupati Sumbawa, H.Mahmud Abdullah mengatakan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terjadi perubahan status atas Perusda Sabalong Samawa. Sebab, perusda sabalong samawa belum memenuhi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengamanatkan, bentuk BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah ataupun perusahaan perseroan daerah.

“Untuk itu, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum perusda menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa,” katanya katanya dalam menyampaikan Penjelasan Bupati Sumbawa Atas 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Rabu (01/09).

Diungkapkan, dengan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum perusda menjadi perusahaan perseroan daerah, akan membuka peluang bisnis yang lebih baik bagi perusda sabalong samawa untuk melakukan pengembangan usaha. Dan diharapkan dapat menarik minat pihak lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk menjadi pemegang saham.

“Guna meningkatkan penyertaan modal serta untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih baik,” ucapnya.

Dijelaskan, Perusda Sabalong Samawa merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa. “Sebagai BUMD multisektor, keberadaan Perusda Sabalong Samawa dihajatkan dapat menggali dan mengintensifkan penerimaan pendapatan daerah serta merangsang potensi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya. (Using)

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Bupati Sumbawa, H.Mahmud Abdullah menyatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseroan, ditarik. Penarikan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

“Sebelumnya pemerintah daerah telah menyampaikan 6 (enam) rancangan perda untuk dibahas pada rapat pembahasan rancangan perda hari ini, namun berpedoman pada ketentuan pasal 76 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. (Maka) pemerintah daerah menarik rancangan perda tentang izin usaha jasa konstruksi dan tanda daftar usaha perseorangan melalui surat bupati sumbawa nomor 188.34/495/hukum/2021 tanggal 27 agustus 2021,” katanya dalam menyampaikan Penjelasan Bupati Sumbawa Atas 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Rabu (01/09).

Dijelaskan, secara konstitusional, kewenangan pembentukan perda yang dimiliki oleh pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam pasal 65 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Yang menyatakan bahwa, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan perda untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD,” ucapnya.

Sehingga, sebagai wujud dari kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Perda, pada agenda pembahasan ini, jumlah rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerah sebanyak 5 rancangan Perda. Yakni Rancangan Perda Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa.

Kemudian, Rancangan Perda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025. Rancangan Perda Tentang Penanaman Modal Daerah. Rancangan Perda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Dan, Rancangan Perda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Perangkat Desa. (Using)

Sumbawa Besar, Sumbawanews.com – Polres Sumbawa bersama unsur TNI, Sat Pol PP Kabupaten Sumbawa dan Dishub Kabupaten Sumbawa, menggelar operasi gabungan Yustisi guna menekan laju penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa, Selasa (1/9). Operasi Yustisi gabungan kali ini dengan sasaran para pengendara baik roda dua maupun roda empat yang melintas di jalan simpang Boak Kecamatan Unter Iwis pintu masuk ke dalam kota Sumbawa.

Kapolres Sumbawa AKBP Esty Setyo Nugroho, S.IK., melalui Kasi Humas AKP Sumardi, S.Sos. dalam keterangan persnya mengatakan, operasi Yustisi gabungan terus dilakukan untuk menekan dan mengendalikan penularan Virus Corona di wilayah Sumbawa. Dan Dalam operasi yustisi gabungan tersebut, telah menjaring sebanyak 61 orang terkait protokol kesehatan.

Disebutkan, dari jumlah tersebut, 2 orang diberikan sanksi administrasi. Dan 57 orang diberikan sanksi sosial, dengan menyapu atau membersihkan fasilitas umum, serta 2 orang diberikan sanksi peringatan.

“Selain itu, juga melakukan Rapid Antigen terhadap 21 orang, dengan hasil keseluruhan negative,” sambungnya.

Dijelaskan, Pihaknya terus melakukan himbauan juga memberikan sanksi bagi warga masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan terutama tidak memakai masker. Sebab disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, sebagai langkah awal dalam pencegahan penularan Covid-19, pungkasnya. (Using)