Ambon, sumbawanews.com – Rabu (13/10) Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah mengunjungi BLK Ambon untuk membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan MOU dengan mitra pelatihan. Agar BLK Ambon dapat menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan

“BLK Ambon harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan industri guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Maluku ini,” ucap Menteri.

Ia menekankan, agar Balai Latihan Kerja terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar. Guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.

Ditegaskan, Kementerian Tenaga Kerja, saat ini fokus dengan 6R sebagai perhatian utama, untuk mewujudkan transformasi BLK. Yakni reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

“Saat ini, pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 Provinsi yang diprioritaskan, dimana salah satunya merupakan provinsi Maluku,” jelasnya.

Sebelumnya, KemnakerRI telah menggandeng KemendesPPDT serta KemenkopUKM guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan. Untuk mengurangi angka Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa.

“Upaya ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari Balai Latihan Kerja sebagai lembaga pelatihan dengan para  pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri dan dunia usaha juga masyarakat,” tegas Menteri.

Kunjungan tersebut, dalam agenda mendampingi Wakil Presiden, Kiyai Maruf Amin pada rangkaian kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, bersama beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sekaligus menghadiri Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di lima kabupaten sasaran prioritas tahun 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden, di Kantor Gubernur Maluku. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI) Brigadir Jenderal J. Binsar Parluhutan Sianipar, selaku Ketua Delegasi Indonesia, memimpin pertemuan secara virtual ASEAN-Russia Naval Exercise Initial Planning Conference (ARNEX IPC), Rabu (13/10) di Kemhan, Jakarta. Pertemuan ARNEX IPC diselenggarakan Indonesia bersama Rusia selaku ketua bersama, diikuti perwakilan Delegasi dari negara – negara ASEAN dan perwakilan dari Sekretariat ASEAN, membahas rencana pelaksanaan Latihan Angkatan Laut ASEAN-Rusia.

Dalam sambutannya, Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI mengatakan, ARNEX IPC merupakan pertemuan awal guna membahas skenario latihan, komitmen personel dan aset dari negara-negara peserta. ARNEX yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, bertujuan meningkatkan kerja sama dan interaksi antara Angkatan Laut Rusia dengan Negara Anggota ASEAN.

Terlebih imbuhnya, hubungan ASEAN dan Rusia telah terjalin dengan baik sejak Rusia menjadi mitra dialog ASEAN pada tahun 1996. Sehingga, ASEAN dan Rusia terus membangun hubungan di berbagai bidang kerja sama.

“Latihan ini untuk meningkatkan kerja sama agar terjalin hubungan yang lebih kuat antara ASEAN dan Rusia, menuju hubungan yang lebih bermanfaat”, ungkap Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.

Dalam memimpin pertemuan tersebut, Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI secara daring, didampingi Deputy Chief of Combat Training Department, Russian Navy Pacific Fleet, Captain (Navy) Evgeny Smorkis. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Kepala PPATK Dian Ediana Rae menerima kunjungan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Kim dan jajarannya, di Gedung PPATK, Selasa (12/10) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Duta Besar AS Sung Kim memberikan apresiasi kepada PPATK yang telah melakukan kerjasama erat dengan berbagai instansi Pemerintah AS dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Ia mengungkapkan, Selama ini sudah ada kerjasama antara PPATK dan pemerintah AS untuk penanganan kasus-kasus antara lain yang terkait dengan Business Email Compromise (BEC). “Saya berharap dengan kerjasama yang telah ada dapat terus ditingkatkan antara lain dalam pertukaran informasi dan technical assistance terkait penanganan TPPU dan TPPT serta penanganan secara seksama dan cepat untuk penangaan kasus narkotika, dan tindak pidana transnasional lainnya, serta TPPT,’’ ujar Dian.

Dalam pertemuan tersebut juga Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadi anggota FATF. Dan berterima kasih atas dukungan Pemerintah AS kepada Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF.

“Indonesia pada saat ini sudah memiliki status sebagai observer, dan sedang dalam tahap penilaian mutual evaluation review (MER). Meskipun, Onsite Visit MER FATF untuk Indonesia telah ditunda beberapa kali karena Pandemi Covid-19. Kami meminta dukungan dari Pemerintah Amerika sebagai Anggota FATF dalam mempercepat proses pelaksanaan MER-FATF Indonesia. Kami melihat proses yang dilakukan oleh FATF terlalu rigid dan tidak siap didalam menghadapi situasi krisis Covid-19,” kata Dian.

Di tempat yang sama, Duta Besar Amerika Serikat Sung Kim mengatakan, pihaknya juga memberikan dukungan pada Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU TPPT di Indonesia. ‘’Ke depan diharapkan kerjasama dengan PPATK akan semakin kokoh mengingat penegakan hukum menjadi salah satu prioritas kerjasama luar negeri AS. Kami juga akan mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force(FATF),’’ tegas Kim.

Dubes Kim juga mengapresiasi kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait dengan menggunakan platform pertukaran informasi yang khusus (SIPENDAR), dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan. “Kami juga siap mendukung dan bekerjasama dalam mencegah dan memberantas aksi teror yang ada di Indonesia,” ujar Kim. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), mengenai Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Berbagai Tindak Pidana yang Merugikan Pekerja Migran Indonesia. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Satgas Sikat Sindikat BP2MI di Bandung, 7 Oktober 2021.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam menangani sindikat penempatan ilegal pekerja migran diperlukan pendekatan khusus dan tidak hanya sebatas mengejar pelaku kejahatannya. ‘’Mengejar pelaku saja tidak cukup tapi asetnya juga harus dikejar agar memberikan efek jera,’’ tegas Dian.

Ditegaskan, Saat ini tantangan yang besar adalah bagaimana mengejar pelaku sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas. Sehingga diperlukan kerjasama erat semua pihak termasuk aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan sinergi dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari berbagai tindak pidana yang merugikan Pekerja Migran Indonesia.

“Kita harus selalu meningkatkan kerjasama, tidak lagi terjadi yang namanya satu sama lain koordinasinya kurang baik, dalam pengertian setiap orang mengklaim dan mengkredit masing-masing itu tidak bagus. Kita harus benar-benar kerja dan fokus untuk melindungi tenaga migran kita,” tegasnya, yang pernah menduduki posisi sebagai Representatif Asia Pacific Regional Egmont Group ini.

Di tempat yang sama, Kepala BP2MI Benny Ramdani mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama dengan PPATK. Sebab sejalan sejalan dengan komitmen BP2MI untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti karena penelusuran follow the money sangat dibutuhkan untuk mengungkap sindikat perdagangan orang secara multi-aspek. Untuk memberikan efek jera kepada sindikat penempatan ilegal PMI.

‘’Pekerja migran memiliki kontribusi yang besar bagi devisa negara dimana tahun 2019, negara mendapatkan devisa dari remitansi sebesar US$ 11,435,160,000 atau setara dengan Rp159,6 triliun dari sekitar 3,7 juta PMI (BP2MI, 2020),’’ujar Benny.

Nota Kesepahaman antara PPATK dan BP2MI meliputi beberapa poin antara lain pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, kajian dan riset, penyusunan produk hukum dan pengembangan sistem teknologi informasi. (Using)