(Bakamla RI/Indonesia Coast Guard). Tingkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) di sektor kemaritiman, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Keamanan Laut Bidang Peringatan Dini, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2021).
Pertemuan ini diselenggarakan untuk mengoptimalisasikan strategi pengawasan serta penjagaan keselamatan dan keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, rapat kerja yang di selenggarakan Direktorat Strategi Kamla Bakamla RI bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang efektif dan efisien antar kementerian dan lembaga kemaritiman. Hal itu dapat ditempuh dengan penyamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengelola keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M.Si.(Han)., menjelaskan dalam pembukaan rapat, letak geografis Indonesia yang strategis terhadap keberlangsungan lalu lintas pelayaran atau perdagangan internasional. Selain itu, evolusi ancaman keamanan laut yang semakin kompleks cenderung melibatkan lintas sektor dan lintas negara. “Kami berusaha mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sekaligus mengelola stabilitas keamanan laut di kawasan”, ujar Laksma Bakamla Joko.
Oleh sebab itu, rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan K/L di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing. Tidak hanya itu, upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.
“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Laksma Bakamla Joko mengakhiri sambutannya.
Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari secara tatap muka dan daring ini, diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu; Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu RI; Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham; Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI; Basarnas RI; Polair; TNI AL; Pemkot Menado; Pemkot Tarakan; Pemkab Gorontalo Utara; Pemkab Buol; dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI; KPIML; UPH; Biro Perencanaan dan Organisasi; dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur. (Bdr)
