Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo, Rabu (17/11), melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan Andika Perkasa dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 106/TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021.

Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Andika mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan tugas pokok TNI yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan sebaik-baiknya.

“Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini,” ucapnya.

Sedangkan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Pembacaan Keppres dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Dudung Abdurachman menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.

Dudung Abdurachman Jabat KSAD

Dudung Abdurachman juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal. Kenaikan pangkat Dudung didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Untuk diketahui, Dudung Abdurachman merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988. Pria yang lahir di Bandung, 19 November 1965 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Dudung Abdurachman mengatakan bahwa ada tiga hal yang akan menjadi fokusnya dalam mengemban jabatan sebagai KSAD. Mulai dari mengimplementasikan visi dan misi Panglima TNI, mengapresiasi capaian KSAD sebelumnya, hingga melanjutkan apa yang telah dirintis Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi KSAD.

Dudung Abdurachman juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi agar TNI AD membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

“Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat pedomani 8 Wajib TNI, khususnya yang ke-8 menjadi contoh dan mempelopori segera usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir di manapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat,” ucap Dudung.

Turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut yakni Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Wury Ma’ruf Amin.

Hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto. (Setpres/using)

Jakarta, sumbawanews.com – Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Staf Khsus, Nuruzzaman, mendukung penegakan hukum terhadap tindakan melawan negara dan tindakan terorisme. Dan Penegakan hukum musti ditegakkan tanpa melihat agama yang dianut oleh masing-masing individu.

“Kami mendukung apa yang dilakukan oleh polri dalam penegakkan hukum, siapapun orangnya tanpa melihat agamanya. Dalam proses penegakkan hukum apabila ada orang yang dengan sengaja ingin melawan negara, bahkan melakukan tindakan-tindakan terror, maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk melakukan penegakkan hukum,” ucap dia, dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Rabu (17/11).

Ia menyebutkan, lembaga amil zakat yang diduga digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiah, telah dicabut izinnya sejak Januari 2021. Pencabutan tersebut, berdasarkan rekomendasi atas adanya dugaan penggunaan hasil pengumpulan dana masyarakat untuk kegiatan melawan negara.

“Lembaga amil zakat ini (Amil zakat Abdurrahman Bin Aur, red) telah dicabut izinnya oleh Kementerian Agama sejak januari tahun 2021. Kami mendapatkan rekomendasi untuk pencabutan itu, karena diduga untuk pengumpulan uang ini karena dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melawan negara. Hasil rapat, notulensinya lengkap. Itu kita cabut 29 Januari 2021,” tegasnya.

Disebutkan, lembaga amil zakat resmi, diharuskan melaporkan kegiatan dan penyaluran hasil pengumpulan dana dari masyarakat kepada kementerian agama per 6 bulan. “Sesungguhnya lembaga amil zakat itu, harus melaporkan kepada kami per 6 bulan. Tapi faktanya tidak ada laporan ke kami, laporan keuangannya. Selain terindikasi,” jelasnya.

Ia menghimbau, agar masyarakat mewaspadai lembaga amil zakat illegal yang meminta sumbangan. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati untuk menginfaqkan hartanya terhadap lembaga-lembaga. Dan banyak lembaga-lembaga pengumpul zakat ini yang diakui oleh negara, karena jelas distribusinya, ada laporan distribusinya untuk kepentingan masyarakat secara umum,” ucapnya. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Tiga orang terduga terorisme yang ditangkap oleh Dunsus 88 Antiteror Polri, bukan merupakan kriminalisasi terhadap identitas suatu agama maupun kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Namun merupakan sebagai upaya penegakkan hukum yang tegas, terhadap dugaan keterlibatan individu dalam jaringan kelompok terorisme.

“Sehingga apa yang dilakukan oleh densus pada tanggal 16 tersebut, murni sebagai penegakkan hukum yang tegas, dan tidak ada unsur kriminalisasi terhadap kelompok manapun,” kata Brigjen Rusdi Hartono, Karo Penmas Mabes Polri, dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Rabu (17/11).

Ia menegaskan, terduga terorisme yang ditangkap tersebut, diduga memiliki peran berbeda dalam lembaga pendaaan kelompok Jamaah Islamiah. Termasuk seorang diantaranya merupakan bagian badan perbantuan hukum yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum terhadap anggota yang mengalami kasus hukum.

“Ada 28 berita acara pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka. Yaitu FAO, tersangka AZA, dan tersangka AA,” jelasnya.

Dijelaskan, tersangka AZA merupakan ketua dewan syariah lembaga amil zakat Baitulmal Abdurrhman Bin Auf. Kemudian FAO, merupakan anggota dewan syariah lembaga amil zakat Baitulmal Abdurrhman Bin Auf. Dan AA merupakan pendiri Lembaga Perisai.

“Perisai adalah suatu badan yang dibuat untuk melakukan perbantuan hukum terhadap anggota kelompok teroris JI, yang tertangkap oleh densus 88, sekaligus juga memberikan bantuan kepada keluarga dari anggota-anggota kelompok JI yang tertangkap,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kombes Aswin Siregar, Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri mengatakan, tindakan Densus 88 Antiteror merupakan bentuk memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Tidak berkaitan dengan institusi ataupun organisasi. Keterlibatan individu dalam jaringan organisasi terror, ini yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh Densus 88,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, kelompok JI merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Dan secara internasional, telah ditetapkan sebagai organisasi terror global melalui resolusi PBB.

“Jadi siappun yang berafiliasi atau beraktivitas dalam kelompok, bersama-sama dengan kelompok JI melalui suatu proses pembuktian, maka akan berhadapan dengan proses penegakkan hukum. Bukan bajunya, bukan tampilannya, bukan statusnya, adalah keterlibatan dalam kelompok yang telah dinyatakan sebagai kelompok terror,” tegasnya. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melengkapi sepuluh kementerian/lembaga dalam Program Penguatan Anti Korupsi Penyelnggaran Negera Berintegritas (PAKU Integritas), Selasa (16/11). Program tersebut, merupakan salah satu program KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi bagi penelenggara negara di kementerian/lembaga.

“Paku integritas, salah satu program KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi untuk penyelenggara negara di Kementerian/Lembaga. Kementerian sosial hari ini, merupakan kementerian/lembaga ke sepuluh yang telah diberikan pembekalan oleh KPK, melalui kegiatan PAKU Integritas,” kata Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK di Gedung Merah PUtih, KPK.

Ditempat yang sama, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, Pendidikan karakter integritas menjadi suatu budaya untuk menangkal praktek-praktek korupsi. Selain perbaikan system yang dilakukan di internal Kementerian Sosial.

Sehingga, Mensos menyambut baik program KPK, meskipun upaya yang sama juga telah dilakukan di jajaran internal Kementerian Sosial. “Tapi mungkin akan lebih mudah, dan akan lebih cepat bersama-sama dengan KPK. Dan esok hari, untuk teman-teman aselon I aka nada diklat untuk itu,” ucapnya.

Sedangkan Nurul Gufron, wakil Ketua KPK, menambahkan, program dan kegiatan bersama Kementerian Sosial tersebut untuk empat tujuan. Pertama, untuk menyatukan visi bahwa, sebagai aparatur negara, harus memastikan bahwa aparat negara menghadirkan fungsi dan tugas negara, dalam kerangka menyelesaikan masalah-masalah sosial.

“Kalau sudah empati dan kemudian kesadaran akan kehadiran dan tugasnya untuk menghadirkan negara dalam menuntaskan masalah sosial, kami yakin kesadaran itu akan menumbuhkan komitmen dan kemudian ada kesedaran bahwa, baik uang yang ia kelola maupun wewenang yang dilimpahkan kepada jajaran kemensos akan dilaksanakan secara konsisten untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia,” ucapnya.

Sehingga, tidak akan terjadi lagi korupsi di kementerian sosial. “Itu yang kami laksanakan, dan Bu Menteri juga telah melaporkan dan menyampaikan progresnya, beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan integritas dari dalam diri pejabat dilingkungan Kemensos. Mulai dari system kepegawaiannya, yaitu dengan memastikan semua layanan kepegawaian tidak ada lagi kegiatan layanan yang berbau ada uang-uang,” jelas Gufron.

Kedua, setiap belanja negara, tidak hanya selesai pada laporan. Tapi dipastikan, apa yang menjadi sasarannya sampai. “Misalnya sembako, tidak hanya sampai pada laporan, selesai. Tapi dipastikan pada obyek, sasaran yang menjadi target itu, barangnya sampai,” tegasnya.

Ketiga tentang pengawasan internal. “Nah disadarkan, bahwa fungsi Irjen adalah fungsi mengingatkan, bukan fungsi untuk mencari kesalahan. Maka setiap jajaran di kementerian itu terbuka, membuka diri untuk saling memperbaiki jika ada kesalahan. Sehingga harapannya adalah, kalau selesai ditingkat pengawasan internal, tidak ada lagi pengawas eksternal. Apalagi kemudian harus penegak hukum yang turun,” tuturnya.

Sedangkan Keempat, perlunya system punishment and reward yang tegas. Agar punnishmen dapat menjadi contoh dan reward dapat memberi motivasi.

“Jadi kalau salah dihukum dengan semua statifikasi mulai dari pembinaan sampai pada penghukuman. tapi juga system rewardnya harus jelas. Bahwa siapa yang berprestasi, yang berkinerja baik, tentu direward secara sesuai dengan kinerjanya. Kalau punishment dan reward tidak jalan, maka akan menjadi contoh bahwa yang salah tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, jika tidak ada reward maka motivasi tidak akan terpacu. Itu yang telah disampaikan Bu Risma, dalam kerangka merawat, menjaga, dan untuk meningkatkan integritas setiap aparat di jajaran Kemensos,” ucapnya. (Using)