Sumbawanews.com,- TNI AD membuka suara terkait kontroversi yang muncul setelah seorang ajudan Danrem 072/Pmk, Kapten Inf Dwi Satrio, terlihat ikut serta dalam Jogja Marathon 2023 tanpa menggunakan bib nomor peserta resmi. Insiden ini memicu perdebatan di media sosial, di mana banyak warganet mempertanyakan kesesuaian tindakan tersebut dengan protokol militer dan prinsip keadilan dalam ajang olahraga.
Menurut keterangan resmi dari Pusat Penerangan TNI AD (Puspen TNI AD), Kapten Dwi memang ikut berlari dalam event yang digelar pada 13 Agustus 2023 itu, namun tidak dalam kapasitas sebagai atlet resmi. Ia berpartisipasi sebagai penjaga keamanan dan pendamping bagi sejumlah personel TNI yang mengikuti lomba secara resmi. Dalam laporan tersebut, ia tidak menerima manfaat apapun dari keikutsertaannya, termasuk medali, hadiah, atau prioritas start.
Puspen TNI AD menegaskan bahwa Kapten Dwi tidak melanggar aturan karena tidak mengklaim sebagai peserta resmi, tidak mengambil jalur khusus, dan tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia tetap mengenakan seragam dinas lapangan, bukan seragam olahraga, dan berlari di sisi luar jalur utama, jauh dari kelompok peserta utama. Pihak panitia Jogja Marathon juga menyatakan bahwa tidak ada laporan resmi dari peserta atau petugas bahwa ada pelanggaran oleh individu tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena muncul di tengah kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap integritas dalam olahraga. Banyak yang mempertanyakan mengapa seorang perwira militer, yang seharusnya menjadi teladan, terlihat berlari tanpa identitas resmi—meskipun tidak ada bukti ia menyalahgunakan posisinya. TNI AD pun menanggapi dengan cepat, menekankan bahwa insiden ini tidak mencerminkan kebijakan institusi, dan telah dilakukan internal review untuk memperkuat sosialisasi protokol bagi personel yang berpartisipasi dalam kegiatan publik.
Sementara itu, panitia Jogja Marathon menyatakan bahwa mereka tidak akan mencabut gelar atau hadiah dari siapa pun karena tidak ada pelanggaran tercatat dalam sistem pendaftaran dan pelacakan chip. Namun, mereka berencana memperketat prosedur verifikasi peserta di masa mendatang, termasuk pemeriksaan visual dan pengecekan ulang terhadap peserta yang tidak memakai bib.
Insiden ini menjadi pelajaran penting: bahwa simbol—seperti bib nomor—bukan sekadar alat teknis, tapi juga representasi kepatuhan terhadap aturan. Bagi TNI AD, kesalahan kecil bisa berubah jadi isu besar jika tidak dikelola dengan transparansi. Dan bagi publik, kejadian ini mengingatkan bahwa integritas bukan hanya soal aturan, tapi juga persepsi.
