Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima surat kredensial dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat di Istana Negara, Selasa (9/6/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini menandai resminya kedatangan perwakilan diplomatik dari sembilan negara yang siap memperkuat hubungan bilateral Indonesia di berbagai sektor.
Menteri Luar Negeri yang diwakili Wakil Menteri Anis Matta mengonfirmasi bahwa sembilan dubes tersebut telah menyerahkan surat kepercayaan secara resmi kepada Presiden. Namun, daftar lengkap negara yang diwakili belum diumumkan secara terbuka saat acara berlangsung. “Nanti, lihat daftarnya,” ujar Anis Matta saat memasuki ruang upacara.
Sehari sebelumnya, pada Senin (8/6), Presiden Prabowo telah menerima kredensial dari delapan duta besar dari Korea Selatan, Palestina, Ceko, Filipina, Yunani, Sri Lanka, Lebanon, dan Saint Lucia. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian formalitas diplomasi pasca-pelantikan pemerintahan baru, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperluas jaringan kerja sama internasional.
Upacara penerimaan surat kredensial, yang diadakan di Ruang Kredensial Istana Negara, dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan jajaran Kementerian Luar Negeri. Setiap dubes menyerahkan surat kredensial secara langsung kepada Presiden, diikuti dengan sesi foto resmi dan pertemuan singkat yang penuh kehangatan.
Diplomasi kredensial ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan simbol politik yang mendalam: pengakuan kedaulatan, kepercayaan antar-negara, dan komitmen bersama untuk membangun kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan budaya. Dengan total 17 dubes yang telah menerima kredensial dalam dua hari berturut-turut, Indonesia menunjukkan dinamika diplomasi yang aktif di awal pemerintahan Prabowo.
Pemerintah belum merilis daftar negara yang menjadi bagian dari gelombang kedua ini, namun sumber diplomatik menyebut sejumlah negara dari kawasan Afrika, Asia Tenggara, dan Eropa Timur turut berpartisipasi. Informasi resmi diharapkan segera diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam waktu dekat.
Dengan langkah ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada mitra strategis tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi kemitraan baru yang lebih inklusif dan seimbang — sejalan dengan visi “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.
