Sumbawanews.com,- Aliansi UNJ Melawan akan menggelar aksi long march di kampus Universitas Negeri Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026, menyusun sejumlah tuntutan tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan manajemen kampus. Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu akan bergerak dari Rawamangun, melewati lapangan golf, lalu berakhir di pintu utama kampus di Jalan Pemuda.
Dalam konsolidasi yang digelar pada 10 Juni lalu, sejumlah organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus sepakat menyatukan suara dalam dua kelompok tuntutan: satu untuk pemerintah pusat, satu lagi untuk rektorat UNJ. Tuntutan terhadap pemerintah mencakup 10 poin, mulai dari pembenahan nilai rupiah, penurunan harga bahan pokok dan BBM, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Para mahasiswa juga menuntut agar 20 persen APBN dialokasikan khusus untuk pendidikan, menghentikan skema PTN-BH, serta mewujudkan perguruan tinggi gratis dan demokratis.
Tuntutan lain yang tak kalah keras adalah pembebasan seluruh tahanan politik, penghentian kriminalisasi terhadap generasi muda, dan penarikan TNI dari lingkungan pendidikan. Mereka juga menyerukan perlindungan terhadap lingkungan dengan menghentikan proyek strategis nasional yang merusak ekosistem, serta menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.
Sementara itu, terhadap rektorat UNJ, aliansi meminta percepatan pembangunan gedung SFD (Saudi Fund for Development) yang telah mangkrak bertahun-tahun, serta penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa. “Kami tidak minta subsidi, tapi keadilan,” ujar Dimas Galih, Kepala Departemen Sosial Politik BEM FIS-Hukum UNJ, yang menjadi salah satu penjuru koordinasi aksi.
Aksi ini juga akan didukung oleh sivitas akademik, termasuk Dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun, yang sebelumnya pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kritiknya terhadap kebijakan pemerintah. Keikutsertaan dosen senior ini menandai semakin menguatnya solidaritas antara mahasiswa dan kalangan akademisi yang merasa kebijakan pendidikan kian menjauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.
Meski aksi ini terjadi di tengah wacana Reformasi Jilid 2, para penggerak menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah membangkitkan gerakan di tingkat kampus terlebih dahulu. “Kami ingin memperkuat basis gerakan di UNJ dulu. Jika ini berhasil, baru kita lihat bagaimana bisa meluas ke nasional,” kata Andreas, anggota Aliansi UNJ Melawan.
Dalam konteks kelesuan pergerakan mahasiswa selama beberapa bulan terakhir, aksi ini dianggap sebagai titik balik. “Kami tidak hanya protes harga bensin atau UKT. Kami protes sistem yang membuat pendidikan jadi komoditas, bukan hak,” tambahnya.
Aksi yang direncanakan berjalan damai ini menunjukkan bahwa generasi muda kembali bangkit — bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penentu arah masa depan pendidikan dan demokrasi di Indonesia.
