Sumbawanews.com,- Sebuah undang-undang bipartisan yang baru diajukan di Senat Amerika Serikat memberi warga negara hak untuk menggugat pejabat pemerintah yang mencoba memaksa platform media sosial, kecerdasan buatan, atau stasiun siaran untuk menghapus konten—bahkan jika penghapusan itu tidak terjadi. RUU bernama JAWBONE Act ini, yang diperkenalkan oleh Senator Ted Cruz (R-TX) dan Ron Wyden (D-OR), tidak hanya membuka pintu bagi tuntutan hukum atas “jawboning” atau tekanan implisit dari pemerintah, tetapi juga mewajibkan transparansi penuh atas semua komunikasi resmi antara lembaga negara dan perusahaan teknologi.
RUU ini muncul setelah kontroversi yang melibatkan Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr, yang dituduh mengancam stasiun televisi dengan pencabutan izin siarannya setelah komedian Jimmy Kimmel membuat lelucon yang ia anggap tidak pantas menyusul pembunuhan Charlie Kirk. Carr membantah bahwa pernyataannya bersifat ancaman, tetapi Cruz menyebutnya “langsung dari film Goodfellas.” Dengan RUU ini, individu seperti Kimmel—atau bahkan warga biasa yang kontennya dihapus karena tekanan pemerintah—berpotensi mendapat dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.
RUU ini juga menargetkan praktik yang telah lama menjadi sorotan: intervensi pemerintah dalam moderasi konten selama pandemi, terutama terkait informasi medis yang dianggap menyesatkan. Meskipun kasus serupa yang diajukan ke Mahkamah Agung—Murthy v. Missouri—akhirnya gagal karena kurangnya bukti konkret bahwa platform bertindak atas perintah pemerintah, para pendukung JAWBONE Act berargumen bahwa kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas tidak bisa ditunda lagi.
Dukungan kuat dari organisasi hak sipil seperti American Civil Liberties Union (ACLU), Foundation for Individual Rights in Expression (FIRE), dan Knight First Amendment Institute menambah kredibilitas politik dan hukum terhadap RUU ini. Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi langkah pertama yang sistematis dalam membatasi kekuasaan eksekutif untuk memengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital, dengan mekanisme hukum yang jelas dan transparansi yang wajib.
Dengan memadukan perlindungan hukum bagi individu dan kewajiban pengungkapan informasi, JAWBONE Act berpotensi mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan platform teknologi—dari pengaruh tak terlihat menjadi tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.
