Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keinginannya untuk memimpin Indonesia bukan sekadar ambisi politik, melainkan respons terhadap kekhawatiran mendalam atas arah bangsa yang ia anggap menyimpang sejak dekade 1990-an. Dalam pidatonya di Pembukaan Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), ia menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia melihat tanda-tanda kegagalan sistemik yang menggerogoti fondasi kemajuan nasional.
“Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an, Indonesia menuju arah yang salah,” ujar Prabowo, menegaskan bahwa motivasinya bukan untuk jabatan, melainkan untuk memperbaiki jalur yang menurutnya telah tersesat. Ia menekankan bahwa pengalamannya sebagai perwira militer aktif pada masa itu memberinya pandangan langsung terhadap gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang kemudian membentuk identitas bangsa pasca-Reformasi.
Periode 1990-an, yang ia sebut sebagai titik balik, menyaksikan krisis moneter Asia, jatuhnya rezim Soeharto, referendum kemerdekaan Timor Leste, dan amandemen pertama UUD 1945—semua peristiwa yang mengguncang tatanan lama tanpa diikuti konsensus baru yang kuat. Menurut Prabowo, kekacauan transisi itu memicu ketidakstabilan kebijakan, melemahnya institusi, dan hilangnya visi jangka panjang dalam pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa ia telah empat kali gagal meraih kursi presiden—pertama saat mencalonkan diri dalam konvensi Golkar 2004, lalu sebagai calon wapres 2009, dan dua kali sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019. Namun, setiap kekalahan, katanya, bukan akhir, melainkan pengingat bahwa misinya belum selesai. “Ada yang bilang saya terobsesi jadi presiden. Saya bilang, saya terobsesi menyelamatkan negara ini,” tegasnya.
Pidato tersebut disampaikan di tengah Munas Hipmi yang mengangkat tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”. Prabowo menekankan peran penting pengusaha muda sebagai agen perubahan ekonomi, sekaligus menyerukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membangun kembali kepercayaan terhadap arah pembangunan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Hipmi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi nasional. “Kita tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan tanpa keadilan,” ujarnya.
Kini, sebagai presiden yang baru saja menang dalam Pilpres 2024, Prabowo tampaknya menempatkan pernyataannya itu sebagai dasar filosofis dari agenda pemerintahannya—sebuah komitmen untuk memperbaiki sistem yang, menurutnya, telah lama berjalan di jalur yang keliru.
