Sumbawanews.com,- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menerima uang setelah mengikuti aksi unjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.
Sebagai mantan aktivis yang pernah berada di garis depan pergerakan mahasiswa, Yusril mengaku terkejut sekaligus sedih melihat praktik yang dinilainya merusak integritas gerakan sosial. Namun, ia juga memberikan apresiasi atas keberanian para mahasiswa yang secara terbuka mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik—langkah yang menurutnya langka dan patut dihargai dalam konteks politik saat ini.
“Saya sangat prihatin. Tapi saya juga menghormati mereka yang berani jujur, mengakui kekeliruan, dan meminta maaf. Itu tanda kedewasaan, bukan kelemahan,” ujar Yusril di kantor Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).
Yusril menegaskan, ia tetap mendukung sepenuhnya hak mahasiswa untuk berunjuk rasa sebagai bentuk ekspresi demokrasi dan suara hati nurani. Menurutnya, gerakan mahasiswa bukan sekadar protes, tapi manifestasi moral dari generasi yang peduli pada keadilan dan kebenaran. “Kita harus melindungi ruang itu. Jangan sampai uang atau kepentingan politik mengubah gerakan moral menjadi transaksi,” tegasnya.
Ia menekankan, kebebasan berekspresi bukanlah alasan untuk mengabaikan etika. “Ketika hati nurani dijual, maka gerakan kebenaran kehilangan maknanya. Ini bukan soal siapa yang memberi, tapi soal apa yang kita pertahankan sebagai nilai,” tambahnya.
Kasus ini memicu perdebatan luas di kalangan civitas akademik dan masyarakat sipil. Meski belum ada bukti hukum yang mengikat, kejadian ini menjadi sorotan karena melibatkan figur publik tingkat tinggi dan institusi pendidikan yang bersejarah dalam perjuangan demokrasi Indonesia. Pihak kampus UBK sendiri dikabarkan tengah membentuk tim investigasi internal.
Yusril berharap, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak—baik mahasiswa, pejabat, maupun masyarakat—bahwa perubahan yang autentik lahir dari kesadaran, bukan imbalan. “Jangan biarkan idealisme kita dibeli. Karena harga kebebasan tidak pernah bisa ditawar,” pungkasnya.
