Sumbawanews.com,- Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mendorong program ketahanan pangan yang digagas Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadi percontohan nasional. Ia menilai pemanfaatan lahan tidur di sejumlah lembaga pemasyarakatan sebagai area pertanian dan perikanan bukan sekadar inovasi, tapi strategi cerdas yang selaras dengan prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menyampaikan hal itu usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemanfaatan Lahan Idle untuk Mendukung Ketahanan Pangan” di Gedung Kemenimipas, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/6/2026). Dalam pertemuan itu, ia menyaksikan langsung bagaimana lahan-lahan yang sebelumnya tak terpakai kini berubah menjadi kebun sayur, kolam ikan, hingga lahan tanaman pangan yang dikelola oleh warga binaan.
“Saya kagum. Ini bukan hanya soal rehabilitasi sosial, tapi transformasi ekonomi yang terjadi di dalam lapas,” ujar Dudung. “Warga binaan tidak hanya dibina secara moral, tapi diberi kesempatan produktif—mengolah tanah, memelihara ikan, dan menghasilkan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.”
Data dari Kemenimipas menunjukkan, pada panen raya terakhir, program ini berhasil menghasilkan 99.930 kilogram produk pertanian dan 19.608 kilogram hasil perikanan dari sejumlah lokasi di seluruh Indonesia, termasuk Nusakambangan dan Bengkulu. Hasil panen tidak hanya memenuhi kebutuhan internal lapas, tapi juga didistribusikan ke masyarakat sekitar dan pasar lokal.
Dudung menekankan, model ini bisa menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lain yang memiliki aset lahan kosong—terutama TNI, Polri, dan instansi pemerintah pusat. “Lahan milik negara jangan dibiarkan menganggur. Jika bisa dikelola secara produktif untuk kepentingan publik, kenapa tidak?” tanyanya.
Namun, ia juga mengakui adanya hambatan struktural. Banyak lahan yang digunakan untuk program ketahanan pangan masih terkendala oleh masalah legalitas, perizinan, dan ketidakjelasan status tanah yang merupakan aset negara. “Ada hambatan administratif yang berlarut-larut—soal pajak, sertifikat, izin penggunaan. Ini harus dipangkas. Karena ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Ia menjanjikan akan segera mengoordinasikan hal ini dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan guna mencari solusi fleksibel, seperti pemberian izin sementara atau pengelolaan bersama yang tidak menghalangi produktivitas.
Dudung berharap, program ini tidak berhenti di tingkat pilot project. “Saya ucapkan selamat kepada Kemenimipas. Ini bukan sekadar keberhasilan, tapi bukti bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari tempat yang paling tak terduga—di balik jeruji besi. Mari kita jadikan ini model nasional.”
Dengan pendekatan yang menggabungkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan pangan, Kemenimipas kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana birokrasi bisa berinovasi untuk menjawab tantangan bangsa—bukan hanya dengan anggaran, tapi dengan kreativitas dan komitmen.
