Sumbawanews.com,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Survei yang melibatkan 74.025 rumah tangga di 514 kabupaten/kota selama Januari hingga Februari 2026 itu mencatat indeks literasi keuangan naik menjadi 69,57 persen dari 66,64 persen pada 2025, sementara inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, meningkat dari 92,74 persen. Data ini diambil melalui wawancara digital menggunakan aplikasi Fasih Mobile pada individu berusia 15–79 tahun.
Peningkatan ini melampaui target RPJMN 2025–2029 yang menargetkan literasi sebesar 69,35 persen dan inklusi 93 persen pada 2029. Kelompok pensiunan mencatat literasi tertinggi di 85,15 persen, sementara lulusan perguruan tinggi menunjukkan capaian literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi terdepan dengan literasi 84,01 persen dan inklusi 99,74 persen, sedangkan Papua Pegunungan masih tertinggal dengan literasi hanya 17,55 persen dan inklusi 71,38 persen. Perbedaan wilayah juga mencolok: masyarakat perkotaan memiliki literasi 72,54 persen versus 64,42 persen di perdesaan, dengan pola serupa pada inklusi.
Secara gender, perempuan sedikit unggul dalam literasi (69,91%) dan inklusi (93,73%) dibanding laki-laki (69,54% dan 93,49%). Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan mencapai 62,51 persen bagi pemilik rekening, dan 46,31 persen mengetahui keberadaan LPS. Namun, kesenjangan besar terlihat pada pemahaman jaminan asuransi: hanya 12,47 persen pemilik polis non-BPJS yang tahu bahwa produk mereka akan dijamin LPS mulai 2028.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa data ini menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan strategi berbeda untuk setiap kelompok dan wilayah. Edukasi untuk generasi muda akan difokuskan sebelum mereka aktif menggunakan produk keuangan, sementara lansia memerlukan pendekatan sederhana dan aman untuk menghindari penipuan. LPS, melalui Ketua Anggito Abimanyu, menekankan pentingnya edukasi yang menyatu dengan aktivitas sehari-hari—di pasar, koperasi, BPR, hingga melalui ATM dan aplikasi perbankan.
OJK juga akan memetakan daerah berdasarkan empat kategori: literasi dan inklusi tinggi, literasi tinggi tapi inklusi rendah, inklusi tinggi tapi literasi rendah, serta keduanya rendah. Pemetaan ini menjadi fondasi intervensi yang terukur, sekaligus menekankan bahwa peningkatan inklusi tidak hanya soal akses, tapi juga kualitas penggunaan layanan keuangan.
