Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menyatakan kejutannya terhadap anomali ekonomi nasional: pertumbuhan yang konsisten justru tak mampu menurunkan angka kemiskinan, bahkan memperlebar jurang kesenjangan. Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), ia mengungkap fakta yang menurutnya “tidak masuk akal” — ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, atau sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun jumlah penduduk miskin justru meningkat.
“Saya merasa ditohok waktu saya jadi Presiden. Data ini muncul kira-kira dua bulan setelah saya dilantik. Kenyataannya, setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah,” ujar Prabowo, suara penuh tekad di tengah ratusan kiai dan ulama yang hadir.
Ia menekankan, bukan hanya kaum miskin yang bertambah, tetapi kelas menengah yang selama ini berusaha keluar dari kemiskinan justru terdorong ke bawah. “Katanya negara tambah kaya 30 persen, kok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang?” tanyanya, menyiratkan ketidaksesuaian antara indikator makroekonomi dan realitas kehidupan rakyat.
Menurut Prabowo, fenomena ini bukan kebetulan, melainkan buah dari sistem ekonomi yang keliru. “Ini berarti sistem kita keliru. Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja,” tegasnya. Ia menilai, kekayaan negara yang terus bertumbuh tidak merata didistribusikan, melainkan terkonsentrasi di puncak piramida ekonomi, sementara sebagian besar rakyat tetap terjebak dalam ketidakpastian.
Kondisi ini, lanjutnya, bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa. “Kita merdeka, kita ingin rakyat hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dibangun dengan sistem yang keliru seperti ini,” ujar Presiden yang baru saja meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Lampung beberapa hari sebelumnya.
Prabowo menegaskan, komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi bukan sekadar retorika. Ia menyebut ini sebagai bagian tak terpisahkan dari sumpah jabatannya sebagai Presiden. “Ini yang saya yakini, dan ini yang akan saya kerjakan untuk penuhi sumpah saya kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu dilantik.”
Dengan nada serius namun penuh keyakinan, Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang sejati bukanlah yang hanya terlihat di angka-angka GDP atau laba BUMN, tetapi yang dirasakan oleh petani di pedesaan, nelayan di pesisir, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga yang berjuang memenuhi kebutuhan harian. “Keadilan ekonomi bukan slogan. Ia adalah tanggung jawab negara — dan itu akan menjadi prioritas utama saya.”
Dengan demikian, pernyataan Prabowo bukan sekadar kritik, melainkan peringatan sekaligus janji: bahwa pertumbuhan tanpa keadilan adalah kemajuan semu, dan Indonesia tidak bisa terus membangun di atas fondasi yang timpang.
