Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelidiki dugaan pengerahan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Batam untuk mengikuti pawai mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang berlangsung pada Ahad, 21 Juni 2026, di depan Gedung DPRD Batam, melibatkan ratusan siswa yang mengenakan seragam sekolah, membawa spanduk, dan mendengarkan orasi dari mobil komando—sebuah bentuk demonstrasi yang mengejutkan sejumlah pihak.
Lalu menegaskan, partisipasi siswa dalam kegiatan politik atau kampanye apapun, sekalipun berniat baik, tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. “Kami tidak menginginkan anak-anak turun ke jalan. Aspirasi bisa disampaikan melalui saluran resmi: guru, kepala sekolah, hingga dinas pendidikan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Kementerian Pendidikan pun dikabarkan langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan, membenarkan pawai tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keluhan orang tua yang mengeluhkan keterlambatan penyaluran MBG akibat kendala anggaran. Ia menyatakan, pawai bukan kegiatan wajib, melainkan inisiatif yang muncul dari pertemuan para guru untuk menyampaikan masukan kepada DPRD dan pemerintah pusat.
Namun, sejumlah guru yang enggan disebutkan identitasnya mengaku tidak menerima undangan resmi. “Hanya pesan singkat di grup WhatsApp. Kami kaget, apalagi hari minggu. Tapi terpaksa ikut, karena takut dianggap tidak kooperatif,” ujar seorang guru.
Lalu, yang juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa, menekankan bahwa program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto memang penting, tetapi cara menyampaikan dukungannya harus tetap menjaga integritas pendidikan. “Jangan sampai anak-anak menjadi alat politik, meski niatnya mulia. Pendidikan harus netral, aman, dan fokus pada pembelajaran,” tegasnya.
Pawai tersebut menjadi sorotan setelah munculnya laporan sebelumnya tentang kualitas makanan MBG yang tidak memenuhi standar gizi nasional, serta insiden keracunan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo sendiri beberapa hari sebelumnya menyatakan keheranannya terhadap aksi protes terhadap MBG, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu.
Kini, Komisi X DPR mendorong Kemendikdasmen untuk segera mengevaluasi prosedur pengerahan siswa dalam kegiatan publik, sekaligus memastikan tidak ada tekanan atau implikasi disipliner terhadap guru dan sekolah yang enggan berpartisipasi. Pemerintah daerah diminta segera mengeluarkan panduan jelas agar kejadian serupa tidak terulang—karena pendidikan bukan ruang untuk demonstrasi, melainkan tempat menanamkan nilai keadilan, kebebasan, dan keberanian berpikir.
