Sumbawanews.com,- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memanas setelah kedua negara saling bertolak belakang terkait izin inspeksi fasilitas nuklir Iran oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pernyataan kontradiktif ini muncul di tengah pembicaraan tingkat tinggi yang sedang berlangsung di Swiss, sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan pasca-serangan militer tahun lalu.
Wakil Presiden AS JD Vance mengklaim bahwa Iran telah menyetujui akses inspektur PBB ke lokasi-lokasi nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan udara AS. Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, langsung membantah klaim itu. Ia menegaskan bahwa para inspektur IAEA tidak akan diberi akses ke fasilitas-fasilitas yang telah dibom oleh AS pada 2025, menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka pintu bagi pemeriksaan di lokasi yang dianggapnya sebagai korban agresi militer.
Presiden AS Donald Trump menanggapi perbedaan ini dengan tegas. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa jika Iran benar-benar menolak akses inspeksi, maka Washington akan segera menghentikan semua pembicaraan bilateral. “Saya akan langsung menghentikan pembicaraan dengan Teheran jika mereka tidak menyetujui inspeksi,” tegas Trump kepada awak media. Namun, ia menambahkan bahwa tidak ada tekanan waktu untuk memulai inspeksi segera, menandakan bahwa AS masih memberi ruang bagi diplomasi.
Hingga kini, IAEA belum memberikan komentar resmi. Badan yang bermarkas di Wina itu memang telah beberapa kali mengirim tim ke Iran sejak konflik bersenjata 12 hari antara Iran dan Israel pada 2025, tetapi belum pernah mendapatkan akses penuh ke fasilitas pengayaan uranium yang menjadi titik fokus kekhawatiran internasional. IAEA sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa Iran memiliki stok uranium yang diperkaya hingga tingkat mendekati senjata nuklir—meski Teheran tetap bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai.
Pekan lalu, kedua negara mencapai kesepakatan sementara: Iran setuju mengencerkan sebagian besar stok uranium diperkaya tinggi, sementara AS berjanji mencabut sejumlah sanksi ekonomi. Kesepakatan itu juga menetapkan jendela waktu 60 hari bagi kedua belah pihak untuk merundingkan perjanjian lebih luas yang mencakup inspeksi, pengawasan jangka panjang, dan pembatasan teknologi nuklir.
Namun, ketidaksepakatan soal akses inspeksi kini menjadi batu sandungan utama. Jika tidak segera diatasi, retaknya kepercayaan ini bisa menggagalkan seluruh proses diplomasi yang telah berjalan selama berbulan-bulan. Dunia menanti apakah diplomasi akan menang, atau apakah kembali ke siklus saling tuduh dan ancaman akan menggantikan harapan akan perdamaian.
