Sumbawanews.com,- Jakarta — Iran dan Amerika Serikat resmi mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah bertahun-tahun saling berseteru, namun Tehran tegas menegaskan: kesepakatan ini bukan tanda kepercayaan, melainkan strategi kehati-hatian. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (20/6) hanyalah langkah pertama, bukan akhir dari perjalanan diplomasi.
“Ini bukan berarti kami percaya pada musuh,” tegas Gharibabadi dalam pernyataan resmi, seperti dikutip dari media pemerintah Iran, Tasnim. “Kami akan memantau setiap komitmen AS secara ketat—mulai dari pencabutan blokade laut, penghentian permusuhan di semua front, hingga pelepasan aset-aset Iran yang dibekukan selama bertahun-tahun.”
Dua langkah segera akan diterapkan sejak kesepakatan diumumkan: pertama, penghentian permanen semua operasi militer, termasuk di Lebanon; kedua, pencabutan blokade maritim yang selama ini membatasi akses ekonomi Iran. Namun, seluruh klausul lanjutan—termasuk pencabutan sanksi ekonomi dan normalisasi hubungan—akan dituntaskan dalam negosiasi 60 hari ke depan.
Gharibabadi menekankan bahwa seluruh “pendirian penting Iran” telah dimasukkan ke dalam draf MoU, yang akan dirilis publik setelah penandatanganan. Ia juga menegaskan, tanda tangan di Swiss bukanlah akhir dari perundingan, melainkan awal dari fase verifikasi yang ketat. “Komitmen kami baru berlaku setelah AS membuktikan keseriusannya,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjabat setelah kemenangan pemilu 2024, menyambut kesepakatan ini sebagai “langkah historis menuju stabilitas Timur Tengah.” Dalam pernyataannya, Trump memuji peran China dan Rusia dalam mendorong perdamaian, sekaligus menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dianggapnya “menghalangi kemajuan.”
Di dalam Iran, respons publik masih terpecah. Sebagian warga menyambut gencatan senjata sebagai peluang ekonomi, sementara kelompok konservatif mengecam kesepakatan ini sebagai “kompromi membahayakan.” Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, angkat suara mendukung keputusan pemerintah, menegaskan bahwa “pergantian kebijakan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan.”
Kesepakatan ini juga memicu respons internasional. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia telah menyatakan kesiapan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran segera setelah verifikasi AS selesai. Uni Eropa dan PBB pun menyerukan agar proses verifikasi dilakukan secara transparan dan independen.
Dengan gencatan senjata yang telah dimulai, dunia kini menanti: apakah diplomasi ini akan bertahan sebagai titik balik, atau sekadar jeda sementara dalam konflik yang telah berlangsung selama empat dekade. Bagi Iran, jawabannya jelas—mereka tidak percaya, tapi mereka siap menguji.
