Sumbawanews.com,- Pemerintah Myanmar menyatakan siap menerima kembali 308.797 pengungsi Rohingya yang telah diverifikasi sebagai penduduk asli Negara Bagian Rakhine, setelah lebih dari 800 ribu nama yang diajukan Bangladesh dicek ulang hingga akhir Juli 2026. Meski demikian, belum ada kepastian kapan proses pemulangan akan dimulai, karena situasi keamanan di Rakhine masih belum stabil.
Kementerian Luar Negeri Myanmar mengonfirmasi bahwa dari 828.824 nama pengungsi yang diserahkan Bangladesh, 426.545 orang telah diverifikasi, dengan 308.797 di antaranya tercatat pernah tinggal di Rakhine. Sisanya, 113.507 orang tidak dapat diverifikasi, sementara 4.241 orang diduga terlibat dalam aktivitas yang diklasifikasikan pemerintah sebagai terorisme. Myanmar menolak klaim bahwa lebih dari satu juta Rohingya mengungsi dari Rakhine, dan menyatakan hanya sekitar 540.000 orang yang melarikan diri setelah operasi militer pada Agustus 2017, sementara lebih dari 200.000 lainnya tetap tinggal di wilayah tersebut.
Rencana pemulangan yang awalnya disepakati Myanmar dan Bangladesh pada 2018 gagal dilaksanakan setelah kudeta militer pada 2021 menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Konflik bersenjata antara militer Myanmar dan Arakan Army di Rakhine semakin memperburuk kondisi, dengan kelompok pemberontak kini menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh terpaksa mencari jalan selamat lain melalui perjalanan laut berbahaya ke Malaysia dan Indonesia.
Meski Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut Myanmar setuju menerima 5.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia, pejabat Myanmar Han Win Aung membantah bahwa program itu mencakup pengungsi Rohingya secara umum, dan menegaskan bahwa hanya warga Myanmar yang telah terverifikasi dan ditahan di pusat detensi Malaysia yang menjadi sasaran. Pemerintah Myanmar tetap menolak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis resmi, dan menyebut mereka sebagai “orang Bengali” yang menetap secara ilegal.
