Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Pertemuan itu menjadi agenda resmi pertama Nanik sejak dilantik menggantikan Dadan Hindayana pada Senin, 8 Juni lalu. Dalam kesempatan itu, Nanik secara tegas menyatakan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.
“Efisiensi anggaran, kabar gembira. Biar turun, biar turun, efisiensi,” ujar Nanik di lokasi, dengan nada penuh keyakinan. Ia menegaskan, langkah ini bukan berarti mengurangi cakupan program, melainkan menyempurnakan tata kelola agar dana negara digunakan secara lebih tepat sasaran dan transparan.
Nanik tidak membuka angka pasti penghematan yang direncanakan, tetapi menekankan bahwa laporan rinci akan disampaikan langsung kepada Presiden sebelum diumumkan ke publik. “Ya, lapor dulu ke Pak Presiden, masak saya lapor ke kalian,” katanya, disertai senyum ringan yang menunjukkan sikap tegas namun santai.
Untuk memastikan integritas keuangan, Nanik menyerahkan kendali pengeluaran anggaran kepada Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang sebelumnya menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun terkait pengeluaran duit bila Bu Arumsari tidak oke,” tegas Nanik saat pelantikan lalu. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menutup celah korupsi yang sempat menghiasi program MBG di bawah kepemimpinan sebelumnya.
Program MBG, yang kini menjangkau 27.877 titik dapur di seluruh Indonesia—dari sekolah hingga posyandu di daerah 3T—telah menjadi salah satu program sosial paling masif dan rawan penyalahgunaan. Kebijakan baru Nanik bertujuan memperkuat sistem pengawasan internal, memangkas biaya operasional yang tidak perlu, dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke piring anak-anak yang membutuhkan.
Pemerintah sendiri tengah mengkaji ulang kebutuhan anggaran MBG untuk tahun anggaran mendatang. Jika efisiensi berjalan sesuai rencana, kemungkinan besar alokasi dana bisa turun tanpa mengorbankan kualitas dan cakupan layanan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya “pengelolaan keuangan negara yang ketat, tapi tetap berpihak pada rakyat.”
Nanik menegaskan, program ini bukan sekadar soal makanan gratis. “Ini soal hak dasar anak-anak Indonesia untuk tumbuh sehat. Jangan sampai karena salah kelola, kita kehilangan kepercayaan publik—dan yang lebih penting, kehilangan masa depan mereka.”
Dengan pendekatan yang lebih teknis, transparan, dan berbasis pengawasan ketat, Nanik berharap MBG bisa kembali menjadi simbol keberpihakan negara, bukan lagi menjadi sorotan kasus korupsi.
