Sumbawanews.com,- Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, mengumumkan rencana strategis negara itu untuk membangun lima pembangkit listrik tenaga nuklir baru di sepanjang garis pantai. Langkah ini merupakan bagian dari dokumen rencana nasional industri nuklir yang dirilis pada 2022, dengan tujuan meningkatkan kontribusi energi nuklir dalam bauran listrik nasional yang saat ini masih didominasi bahan bakar fosil.
Eslami menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sedang berjalan sesuai jadwal. Lokasi-lokasi baru yang dipilih sengaja ditempatkan di pesisir untuk memanfaatkan sumber air laut sebagai pendingin alami, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur energi terhadap gangguan darurat. Ini sekaligus menandai perluasan signifikan dari satu-satunya pembangkit nuklir yang kini beroperasi, yaitu Plant Bushehr di Teluk Persia.
Pembangkit Bushehr sendiri baru-baru ini mencatatkan pencapaian penting: produksi listriknya telah melewati 80 miliar kilowatt-jam. Angka ini setara dengan penghematan 131 juta barel minyak mentah atau 21,3 miliar meter kubik gas alam—sebuah kontribusi besar bagi perekonomian yang terpapar sanksi energi. Saat ini, dua unit tambahan sedang dibangun di lokasi yang sama, sebagai bagian dari investasi senilai 10 miliar dolar AS (sekitar Rp181 triliun), yang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah modern Iran.
Meski sempat menjadi sasaran serangan udara gabungan AS-Israel pada Februari lalu, fasilitas Bushehr tetap beroperasi tanpa gangguan signifikan. Kepala organisasi atom itu menekankan bahwa ketahanan infrastruktur nuklir Iran telah diuji dan terbukti tangguh, bahkan di tengah ketegangan geopolitik yang kian memanas pasca-serangan Israel terhadap pabrik petrokimia dan sejumlah target strategis lainnya.
Dengan rencana lima pembangkit baru, Iran tidak hanya mengejar kemandirian energi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan nuklir sipil di kawasan Timur Tengah—sebuah langkah yang diawasi ketat oleh komunitas internasional, terutama di tengah ketidakpastian hubungan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
