Sumbawanews.com,- Surat kabar terkemuka Israel, Haaretz, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja memperpanjang konflik di Gaza dan Lebanon bukan demi keamanan nasional, tetapi untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan hukum dan politik yang semakin menghimpit.
Dalam editorial tajam yang menjadi sorotan luas, Haaretz menyatakan bahwa setiap eskalasi militer — dari perluasan pendudukan di Gaza hingga pengusiran paksa ratusan ribu warga sipil di Lebanon selatan — bukanlah respons strategis terhadap ancaman, melainkan kalkulasi politik yang berbahaya. “Mustahil untuk tidak mencurigai bahwa pertumpahan darah ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pribadi dan politik perdana menteri,” tulis surat kabar itu, mengutip kebijakan terbaru yang memerintahkan militer menguasai 70 persen wilayah Gaza, naik dari 60 persen sebelumnya.
Kebijakan ini diumumkan meski gencatan senjata yang diusulkan AS — termasuk inisiatif yang digaungkan Presiden Donald Trump — belum sempat diuji. Haaretz menyoroti ironi: sementara pemerintah mengklaim serangan di Lebanon sebagai upaya membendung serangan drone Hizbullah, kenyataannya operasi militer justru memperdalam pendudukan, memperluas zona pertempuran, dan memperpanjang penderitaan warga sipil tanpa tujuan yang jelas.
Di Lebanon selatan, ribuan keluarga dipaksa meninggalkan rumah mereka di sepanjang Sungai Zaharani, dihantui ancaman serangan udara dan tembakan artileri. Di Gaza, kemanusiaan terus merosot — krisis pangan, air, dan medis semakin parah, sementara pemerintah Israel menolak setiap upaya gencatan senjata yang tidak mengarah pada kekalahan total kelompok perlawanan.
Haaretz mengecam perang ini sebagai “sia-sia dan tanpa arah”, menanyakan: untuk apa semua ini? Siapa yang menang? Dan berapa banyak nyawa lagi yang harus melayang sebelum kebenaran itu diakui? “Setiap hari tambahan adalah hari pembunuhan yang tidak perlu,” tegas editorial itu.
Kritik ini muncul di tengah sidang korupsi yang sedang berlangsung terhadap Netanyahu, yang dituding menggunakan konflik bersenjata sebagai alat pembenaran politik. Dengan mengalihkan fokus publik dari persidangan ke medan perang, ia berhasil mempertahankan dukungan dari koalisi sayap kanan yang mengandalkan narasi keamanan sebagai legitimasi kekuasaan.
Pengamat kebijakan luar negeri di Tel Aviv mengatakan, strategi ini bukanlah yang pertama kali. Netanyahu pernah menggunakan konflik dengan Hamas pada 2014 dan 2021 untuk memperkuat posisinya saat popularitasnya terancam. Kini, dengan tekanan hukum yang semakin menggigit dan oposisi yang bangkit, ia tampak memilih jalan yang lebih gelap: membiarkan perang berjalan, bukan karena ia tak bisa menghentikannya, tetapi karena ia tak mau menghentikannya.
Haaretz menyerukan agar dunia internasional segera bertindak. “Semakin cepat konflik ini diakhiri, semakin sedikit kerusakan yang ditimbulkannya.” Namun, di dalam Israel sendiri, suara-suara yang mempertanyakan kebijakan ini kini dianggap sebagai pengkhianatan — bukan oleh musuh, tapi oleh sesama warga negara yang kelelahan dengan darah yang terus mengalir, dan kebenaran yang terus ditunda.
