Sumbawanews.com,- Anthropic menghentikan akses terhadap dua model kecerdasan buatan terbarunya, Claude Fable 5 dan Mythos 5, menyusul perintah darurat dari pemerintah Amerika Serikat yang mengatasnamakan keamanan nasional. Perintah itu diterima perusahaan pada Jumat sore, memaksa Anthropic menutup akses bagi seluruh pengguna global—termasuk karyawan asing—meskipun perintah awal hanya menargetkan akses oleh warga negara asing.
Langkah ini memperdalam ketegangan antara Anthropic dan pemerintahan Trump, yang sebelumnya telah memberi label “risiko rantai pasok” terhadap perusahaan AI itu setelah Anthropic menolak memberikan akses penuh kepada militer AS atas teknologinya. Label itu memblokir pemerintah dan kontraktor federal dari menggunakan produk Anthropic, yang kemudian memicu gugatan hukum dari perusahaan.
Sebelumnya, Anthropic merilis Claude Fable 5 sebagai versi “aman” dari model Mythos, dengan pembatasan ketat terhadap pertanyaan tentang siber, biologi, dan kimia. Model Mythos versi preview sempat diuji coba secara terbatas pada April, dengan tujuan membantu organisasi kritis memperkuat pertahanan siber—sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak jahat untuk mengembangkan alat peretasan canggih.
Namun, pada Jumat, Anthropic mengungkapkan menerima surat resmi dari pemerintah AS pukul 17.21 waktu Timur. Surat itu tidak menjelaskan secara rinci ancaman keamanan yang dimaksud. Menurut perusahaan, pemerintah mengklaim menemukan cara untuk “membobol” (jailbreak) Fable 5—yaitu dengan meminta model membaca kode tertentu dan memperbaiki kerentanan perangkat lunak. Anthropic menilai teknik tersebut sangat sempit, tidak universal, dan tidak memberi keunggulan signifikan dibandingkan model AI publik lainnya.
“Kami telah menerapkan perlindungan kuat untuk mencegah penyalahgunaan,” tulis Anthropic dalam blog resminya. “Namun, tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan proses yang adil yang selama ini kami dukung.”
Perwakilan Gedung Putih dan Departemen Perdagangan AS belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, CEO Anthropic Dario Amodei sebelumnya menyatakan komitmennya terhadap regulasi AI yang terstruktur dan berbasis bukti—namun kini menilai langkah pemerintah sebagai keputusan impulsif tanpa dasar teknis yang jelas.
Kontroversi ini bukan hanya soal akses teknologi, tapi juga menyoroti ketegangan mendasar antara inovasi AI dan kebijakan keamanan nasional yang semakin otoriter. Dengan menutup model yang dirancang untuk melindungi infrastruktur kritis, pemerintah AS justru berpotensi melemahkan pertahanan siber yang seharusnya ia jaga.
