Tuesday, June 23, 2026
Home Blog Page 99

iPhone Tak Lagi Diganti Setiap Dua Tahun

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Pengguna iPhone kini lebih memilih bertahan dengan perangkat lama, bukan karena tak mampu beli yang baru, tapi karena tak lagi perlu.

Dulu, ganti iPhone setiap dua tahun adalah ritual wajib—bayar cicilan, antre di gerai, lalu pamer perangkat terbaru. Tapi kini, ritme itu berubah. Di tengah lonjakan harga dan stabilitas performa yang luar biasa, pengguna mulai menahan diri. Banyak yang mempertahankan iPhone mereka hingga empat, bahkan enam tahun—jauh melampaui siklus upgrade yang pernah menjadi norma.

Bukan tanpa alasan. Perangkat iPhone modern, terutama sejak seri iPhone 12, dibangun dengan teknologi Ceramic Shield dan sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan terhadap benturan dan air hingga kedalaman enam meter. Layar tak mudah retak, bodi tak cepat aus, dan baterai—meski sudah berusia beberapa tahun—masih bisa bertahan dengan ganti unit seharga ratusan ribu rupiah. “Saya pakai iPhone 11 Pro dari 2019, baru upgrade ke iPhone 17 tahun lalu. Tidak ada lag, tidak ada masalah. Saya ganti bukan karena rusak, tapi karena ingin coba fitur kamera baru,” ujar seorang pengguna di forum diskusi teknologi.

Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bukti keberhasilan strategi Apple: membangun produk yang awet. Dulu, penurunan performa setelah dua tahun jadi senjata ampuh untuk mendorong pembelian ulang. Kini, pembaruan sistem operasi tetap dioptimalkan untuk perangkat lama—iOS 27 masih mendukung iPhone dari generasi 2018, dan pengguna tak lagi merasa “ketinggalan zaman” hanya karena belum punya model terbaru.

Ironisnya, meski siklus upgrade melambat, pendapatan Apple justru mencatat rekor. Pada kuartal kedua 2026, perusahaan ini menghasilkan USD 111,2 miliar—angka tertinggi sepanjang sejarah. Loyalitas pengguna terhadap ekosistem Apple—mulai dari iCloud, AirPods, hingga Apple Watch—tetap menjadi penggerak utama pendapatan. Mereka tak perlu beli iPhone tiap tahun, tapi tetap membeli produk Apple lainnya.

Di tengah tren global yang mendorong keberlanjutan, iPhone yang bertahan lama justru menjadi simbol kualitas, bukan kemewahan. Pengguna tak lagi membeli karena gengsi, tapi karena percaya: perangkat ini tak akan mengecewakan—bahkan setelah bertahun-tahun digunakan. Dan mungkin, itulah akhir dari era “ganti hp tiap dua tahun”. Bukan karena tak ada inovasi, tapi karena inovasi kini dibangun untuk bertahan, bukan untuk usang.

Menteri Israel Batal ke AS karena Visa Ditolak

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, membatalkan rencana perjalanan keluarganya ke Amerika Serikat setelah mengalami hambatan serius dalam proses permohonan visa. Menurut laporan media Israel, *Haaretz*, Kedutaan Besar AS meminta Ben Gvir untuk hadir secara langsung guna memberikan sidik jari biometrik — sebuah prosedur yang biasanya tidak wajib bagi pejabat tinggi negara sekutu.

Namun, sejumlah sumber di Timur Tengah menilai permintaan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sinyal keengganan pemerintah AS untuk memberikan akses kepadanya. Media *Middle East Monitor* menyebut langkah ini sebagai respons diplomatis terhadap kontroversi berulang yang melibatkan Ben Gvir, yang telah dilarang masuk ke sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, karena tindakan provokatifnya terhadap aktivis pro-Palestina.

Baru-baru ini, ia menjadi sorotan global setelah mengunggah video di platform X (sebelumnya Twitter) yang menunjukkan para relawan dari Global Sumud Flotilla — kelompok aktivis yang ditangkap di Pelabuhan Ashdod — dalam keadaan tangan terikat dan dipaksa sujud oleh petugas Israel. Dalam rekaman itu, Ben Gvir terlihat tersenyum sambil berjalan melewati para aktivis, bahkan menyaksikan salah seorang dari mereka ditampar tanpa berusaha menghentikan tindakan itu. Kalimatnya yang terkenal: “Selamat datang di Israel,” pun menjadi simbol kebijakan represif yang ia dukung.

Ben Gvir juga dikenal sebagai tokoh paling vokal dalam upaya menggoyang status quo di Masjid Al-Aqsa. Ia kerap memaksa masuk ke kompleks suci itu, meskipun perjanjian internasional secara tegas membatasi akses non-Muslim hanya sebagai pengunjung, tanpa izin untuk beribadah. Umat Yahudi, termasuk Ben Gvir, diharuskan beribadah di Tembok Ratapan — lokasi terpisah di luar kompleks Al-Aqsa — bukan di dalamnya. Tindakannya di situs suci ini telah memicu kemarahan luas di dunia Muslim dan mendapat kecaman dari PBB serta organisasi kemanusiaan.

Kebijakan AS yang tampaknya menunda atau menghalangi perjalanan Ben Gvir datang di tengah ketegangan diplomatik yang memanas antara Washington dan Tel Aviv. Presiden AS Donald Trump, yang baru saja kembali menjabat, sebelumnya terbukti frustrasi terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kegagalan mencapai kesepakatan damai dengan Iran, serta keputusan Israel yang mengabaikan tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Lebanon dan menutup akses ke situs-situs keagamaan Palestina.

Dengan batalnya rencana perjalanan Ben Gvir, banyak pengamat melihat ini sebagai bagian dari kalkulasi diplomasi AS yang semakin enggan memberikan legitimasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap memperdalam konflik, bukan menyelesaikannya. Bagi banyak pihak, keputusan ini bukan sekadar soal visa — tapi soal batas moral yang kini mulai ditegakkan, bahkan oleh sekutu sekalipun.

Verifikasi Program Bedah Rumah Capai 300 Ribu Unit

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Jakarta — Proses verifikasi calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah menembus angka 300 ribu unit dari target awal 400 ribu unit pada Juni 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengungkapkan, tahap verifikasi yang kini menjadi fokus utama diprediksi selesai seluruhnya dalam waktu dua bulan, dengan pelaksanaan fisik perbaikan rumah ditargetkan rampung pada Oktober hingga November mendatang.

“Kami memprioritaskan keakuratan data penerima agar bantuan tepat sasaran. Dari 300 ribu unit yang telah diverifikasi, sebagian besar berasal dari wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan perumahan tertinggi,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6).

Anggaran senilai Rp8,3 triliun dari APBN 2026 dialokasikan untuk program ini, dengan besaran bantuan bervariasi berdasarkan lokasi: Rp20 juta per unit untuk wilayah umum, Rp25 juta untuk Papua dan Maluku Utara, serta Rp40 juta untuk daerah terpencil, pegunungan, dan pulau-pulau kecil. Jawa Barat menjadi provinsi dengan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Penentuan penerima didasarkan pada indikator multidimensi, termasuk jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kedalaman kemiskinan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga membuka peluang pengusulan bantuan secara luas — tidak lagi terbatas pada kepala daerah atau anggota DPR, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan mencegah penyelewengan anggaran. “Kami tidak akan segan menindak tegas siapa pun yang berani memotong hak rakyat miskin. Program ini adalah bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara memiliki rumah layak huni, bukan sekadar janji politik,” tegasnya.

Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mempercepat pemenuhan hak dasar perumahan di tengah tantangan geografis dan ekonomi yang kompleks. Dengan progres yang tercatat mencapai 13,51 persen dari total target, pemerintah optimistis target 400 ribu unit dapat tercapai tepat waktu, sekaligus menjadi fondasi bagi rencana peningkatan volume hingga 2 juta unit pada 2027.

Warga Tolak Peningkatan Kapasitas RDF Rorotan, Cemari Udara dan Ganggu Kesehatan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Warga Cakung Timur dan sekitarnya menolak rencana peningkatan kapasitas fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan hingga 2.500 ton per hari, menyatakan bahwa langkah itu akan memperparah pencemaran udara dan ancaman kesehatan yang sudah mereka derita bertahun-tahun.

Meski Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menilai RDF Rorotan mampu beroperasi hingga 2.400–2.500 ton harian demi mengurangi beban TPA Bantargebang, warga justru menegaskan bahwa target tersebut tidak realistis dan berbahaya. Menurut Wahyu Andre Maryono, anggota Tim Kerja Pemantauan Kegiatan Pengoperasian (TKPKP) RDF Plant, hingga kini operasional pabrik yang baru mencapai di bawah 1.000 ton per hari saja sudah menimbulkan bau menyengat dan penurunan kualitas udara yang terasa langsung oleh ribuan warga.

“Kami bukan menolak pengolahan sampah, tapi menolak pengolahan sampah tercampur dalam jumlah besar tanpa solusi mendasar,” tegas Wahyu. Ia menekankan bahwa sampah yang masuk ke RDF Rorotan masih berupa campuran hasil pemilahan yang tidak optimal, jauh dari prinsip 3R—Reduce, Reuse, Recycle—yang menjadi dasar kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Jika kapasitas dinaikkan tanpa perbaikan sistem hulu, ia memperingatkan, warga akan kembali turun ke jalan, menuntut penutupan atau relokasi pabrik.

Wahyu menyoroti bahwa kesepakatan sebelumnya, yang difasilitasi Sekda DKI melalui SK Nomor 18 Tahun 2026, telah menetapkan peran tim pemantau independen yang bertugas memastikan emisi, bau, dan dampak kesehatan terkendali. Namun, menurutnya, Pansus DPRD seolah mengabaikan mekanisme ini dan lebih fokus pada angka-angka teknis di atas kertas, bukan pada realitas lapangan.

“Pansus jangan hanya melihat angka, tapi dengarkan napas warga yang tercekik bau sampah setiap pagi,” ujarnya. Ia menambahkan, kendala infrastruktur seperti kurangnya truk kompaktor atau akses jalan yang buruk bukan alasan untuk mempercepat operasional—karena justru masalah utama bukan pada logistik, tapi pada kualitas sampah yang diolah.

Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan Gubernur DKI Pramono Anung yang sebelumnya membatasi kapasitas RDF Rorotan demi melindungi kesehatan masyarakat. Data dari tim pemantau menunjukkan, bahkan dengan kapasitas rendah, laporan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan bau tak tertahankan terus meningkat, terutama di kawasan Cilincing, Cakung, dan Kelapa Gading.

Wahyu meminta Pansus segera menghentikan diskusi teknis semata dan membuka ruang dialog nyata dengan warga terdampak. “Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Solusi bukan di kapasitas, tapi di pemilahan sampah dari rumah. Kalau sampah masih tercampur, semakin banyak diolah, semakin banyak penderitaan yang ditimbulkan.”

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengevaluasi rencana peningkatan kapasitas RDF Rorotan. Namun, tekanan dari masyarakat yang terus meningkat memaksa pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali prioritas: apakah target pengurangan sampah di Bantargebang lebih penting daripada hak warga atas udara bersih dan lingkungan sehat?

Bagi warga, jawabannya jelas: tidak ada angka yang bisa menggantikan kesehatan.

Cekcok Telepon Berujung Tusan Mematikan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Tangerang — Sebuah cekcok lewat telepon berubah menjadi tragedi berdarah di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang. Pemuda berinisial MAF (27) ditangkap polisi setelah menusuk korban, G, hingga tewas, setelah merasa tersinggung oleh ucapan kasar yang dilontarkan korban dalam percakapan sebelumnya.

Menurut Kapolsek Jatiuwung, Iptu Dimas, awalnya MAF datang ke rumah saksi P dengan niat menyelesaikan kesalahpahaman. Namun, situasi memburuk ketika ia menyadari korban juga berada di lokasi. Saat saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil air, percakapan kembali memanas. Tanpa peringatan, MAF yang membawa pisau mendekati korban dan menyerangnya secara tiba-tiba.

“Pelaku mengaku sakit hati karena korban berkata kasar saat telepon. Ia merasa dihina, dan emosinya meledak,” ujar Dimas, Rabu (17/6/2026).

Korban langsung tersungkur di tanah, tubuhnya penuh luka tusuk. Ia tewas di tempat kejadian. MAF, yang sempat panik, langsung melarikan diri dari lokasi.

Polisi yang menerima laporan pada Senin (15/6) dini hari langsung membentuk tim gabungan. Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi, dan jejak pergerakan pelaku, petugas berhasil melacak MAF ke kawasan dekat Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi yang berlangsung kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.

“Kami tidak menunggu lama. Jejaknya jelas, dan kami tahu ia berusaha kabur ke Bogor. Kami kejar secepatnya,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari.

Kini, MAF ditahan di Mapolsek Jatiuwung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa pisau yang digunakan dalam aksi pembunuhan telah diamankan. Polisi juga tengah memeriksa riwayat komunikasi antara pelaku dan korban untuk memperkuat motif.

Tragedi ini kembali mengingatkan betapa rentannya hubungan manusia di era digital—di mana kata-kata yang terlontar lewat layar ponsel bisa berubah jadi senjata mematikan jika tidak diimbangi dengan empati dan kendali emosi.

Kontras Desak Pemeriksaan Eks Kabais TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya, mendesak Polda Metro Jaya segera memeriksa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Permintaan ini disampaikan Dimas saat memenuhi panggilan sebagai saksi di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap mantan pejabat intelijen itu tak bisa ditunda. Pasalnya, keempat pelaku yang telah divonis oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta semuanya adalah anggota Bais TNI. Namun, dalam proses persidangan militer sebelumnya, tidak seorang pun dari jajaran pimpinan Bais—termasuk Kabais, Wakabais, maupun Direktur E—dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Mereka tidak pernah dipanggil, padahal ini bukan soal aksi sekelompok prajurit yang berinisiatif sendiri. Ini berkaitan dengan struktur, perintah, dan kemungkinan operasi yang terstruktur,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, temuan investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi mengindikasikan adanya keterlibatan lebih dari empat orang dalam serangan tersebut. Dugaan ini mencakup potensi peran koordinasi, pendanaan, dan pelindungan yang berasal dari jenjang atas di Bais TNI. “Jika kita hanya menghukum empat orang di bawah, sementara yang memerintahkan atau menutupi tetap diam, maka keadilan hanya setengah jalan,” tegasnya.

Dimas menekankan bahwa kegagalan memeriksa para pimpinan Bais bukan sekadar kelemahan prosedural, tapi bisa menjadi penghalang utama dalam membongkar motif sebenarnya di balik serangan terhadap Andrie Yunus, yang dikenal aktif mengungkap pelanggaran HAM dan kejahatan struktural di tubuh militer.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang terjadi pada 2025, sempat memicu gelombang kecaman dari organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Empat prajurit TNI divonis hukuman penjara antara satu hingga tiga tahun, dengan dua di antaranya dipecat dari dinas militer. Namun, hingga kini, tidak ada upaya serius untuk menelusuri apakah aksi itu merupakan tindakan mandiri atau bagian dari operasi yang lebih luas.

Polda Metro Jaya sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas desakan Kontras. Namun, dalam beberapa hari terakhir, jaksa penuntut umum telah meminta penyerahan seluruh barang bukti, termasuk rekaman CCTV dan dokumen internal, yang sebelumnya diperintahkan untuk dimusnahkan oleh hakim militer—sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai upaya menutupi jejak.

Dengan desakan ini, Kontras berharap polisi tidak hanya melihat kasus ini sebagai pelanggaran pidana biasa, tapi sebagai bagian dari pola sistemik yang mengancam kebebasan sipil dan keberanian aktivis dalam mengawal transparansi institusi negara.

Rp51,6 Miliar Uang Eddy Tansil Diserahkan ke Negara

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung telah menyerahkan aset senilai Rp51,6 miliar berupa uang tunai milik Eddy Tansil, tersangka utama kasus korupsi Bapindo senilai US$430 juta atau sekitar Rp1,3 triliun pada era Orde Baru. Uang tersebut diperoleh melalui negosiasi intensif dengan pihak perbankan yang selama puluhan tahun menjadi penjaga aset tersangka yang hingga kini masih buron.

Penyerahan dilakukan dalam acara BPA Fair 2026 di Gedung BPA Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (15/6). Kepala BPA, Kuntadi, mengonfirmasi bahwa uang tunai sebesar Rp51.682.537.548 merupakan bagian dari total aset yang berhasil dipulihkan senilai Rp82,68 miliar. Aset lainnya mencakup 20 bidang tanah, vila, dan sebuah pabrik yang tersebar di Bogor dan Banten.

Rincian aset yang diserahkan antara lain: satu lahan seluas 1.550 meter persegi dan empat villa di Megamendung, Bogor; satu lahan seluas 26.403 meter persegi beserta bangunan pabrik PT Rimba Subur Sejahtera (bekas pabrik Becks Beer) di Gunung Putri, Bogor; serta 18 bidang tanah kosong di Desa Argawana, Kabupaten Serang, Banten, yang baru berhasil dilacak sejak 2025.

Kehadiran Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua LPSK Achmadi dalam acara tersebut menandai komitmen pemerintah dalam mengejar aset negara yang hilang akibat korupsi sistemik.

Eddy Tansil, bos PT Golden Key Group, menjadi salah satu kasus korupsi paling mencengangkan dalam sejarah hukum Indonesia. Pada 1991, ia memanfaatkan kedekatan dengan pejabat tinggi Orde Baru—termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo dan Menteri Keuangan JB Sumarlin—untuk mendapatkan kredit Bapindo. Dana itu diklaim untuk membangun pabrik petrokimia PT Hamparan Rejeki, namun nyatanya dialirkan ke rekening pribadi dan usaha sampingan, termasuk kemitraan dengan Tommy Soeharto.

Pada 1992, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp30 juta, dan uang pengganti Rp500 miliar. Namun, pada 6 Mei 1996, Eddy Tansil kabur dari Lapas Cipinang dalam keadaan terperangah. Ia memanfaatkan kesempatan berobat jantung di RS Harapan Kita tanpa pengawalan ketat—diduga karena suap kepada petugas. Mobil yang membawanya tidak diperiksa, dan ia menghilang ke Singapura, lalu diduga ke Tiongkok.

Sejak itu, ia tak pernah kembali. Pada 2013, jejaknya terdeteksi di Tiongkok, namun upaya ekstradisi gagal. Lebih dari tiga dekade berlalu, namun upaya pemulihan aset terus berjalan. Penyidik menangkap 10 orang terkait pelarian Eddy Tansil, termasuk petugas lapas dan polisi, namun sang koruptor tetap menghindari hukum.

Kini, meski tubuhnya tak pernah terlihat, aset-asetnya—yang selama puluhan tahun disembunyikan di balik nama-nama perantara dan rekening bank—mulai terungkap. Penyerahan uang tunai Rp51,6 miliar ini bukan sekadar kemenangan administratif, tapi simbol bahwa keadilan tak selalu datang dalam bentuk penangkapan, tapi juga dalam bentuk pengembalian uang rakyat.

BGN Resmi Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Jubir

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang secara resmi menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebagai juru bicara lembaga tersebut. Penunjukan ini diumumkan usai rapat kerja tertutup antara BGN dan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 15 Juni 2026, yang membahas pagu anggaran BGN untuk tahun 2027.

Dalam keterangan resminya, Nanik menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap sejumlah masukan konstruktif dari anggota DPR yang menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik di lingkungan BGN. “Kami menerima masukan bahwa informasi terkait program-program strategis BGN perlu disampaikan secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat kepada publik,” ujar Nanik.

Agustina, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, dipilih bukan hanya karena posisinya yang strategis, tetapi juga karena pemahaman mendalamnya terhadap arah kebijakan, program pemberdayaan gizi, serta dinamika isu kesehatan nasional yang sedang dihadapi lembaga. Ia diharapkan mampu menjadi jembatan antara BGN dengan media, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyampaikan capaian, tantangan, serta rencana tindak lanjut program seperti Makanan Bergizi untuk Guru (MBG) dan inisiatif pencegahan stunting.

Nanik menegaskan, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi tata kelola lembaga yang baik. “Kehadiran jubir bukan sekadar formalitas. Ini bagian dari komitmen BGN untuk membuka ruang komunikasi yang sehat, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” tegasnya.

Penunjukan ini juga datang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas program MBG, yang baru-baru ini menjadi sorotan akibat sejumlah laporan tentang hambatan operasional di lapangan. Dengan Agustina sebagai juru bicara, BGN berencana memperkuat penyampaian data real-time, merespons isu-isu yang berkembang di media sosial, serta memperjelas peran lembaga dalam kerangka kebijakan pangan dan gizi nasional.

Agustina sendiri dikenal sebagai sosok yang aktif dalam diskusi kebijakan kesehatan dan memiliki latar belakang yang kuat di bidang komunikasi strategis. Sebelum bergabung dengan BGN, ia pernah menjabat di sejumlah lembaga pemerintah yang fokus pada isu sosial dan pendidikan, termasuk peran sebagai koordinator kampanye nasional gizi ibu dan anak.

Dengan penunjukan ini, BGN menegaskan bahwa komunikasi bukan lagi sekadar pendukung operasional, tetapi menjadi inti dari misi pelayanan publik. “Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu apa yang kami lakukan, tapi juga memahami mengapa kami melakukannya,” kata Nanik.

Israel Ancam Rampas Hebron, Palestina Geram

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Palestina mengutuk keras langkah Israel yang secara terbuka berniat mencabut perjanjian Hebron 1997 dan mengambil alih kendali penuh atas kota suci itu di Tepi Barat. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan pembatalan kesepakatan yang selama ini menjadi fondasi otonomi sipil Palestina di sektor H2 Hebron—termasuk pengelolaan Masjid Ibrahimi, situs paling sakral ketiga dalam Islam.

Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menegaskan bahwa tindakan itu bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, tetapi serangan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina atas tanah dan kebebasan beribadah. “Israel tidak memiliki kedaulatan atas satu inci pun dari wilayah pendudukan. Langkah Smotrich adalah upaya ilegal untuk memperluas pendudukan secara de facto,” tegas Shahin, seperti dikutip Al Jazeera.

Perjanjian Hebron 1997, hasil negosiasi antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), membagi kota menjadi dua zona: H1, yang dikuasai penuh oleh Otoritas Palestina, dan H2, yang berada di bawah kendali militer Israel namun tetap mengakui peran administratif Palestina. Zona H2—yang mencakup pusat kota tua, pasar tradisional, dan Masjid Ibrahimi—dihuni sekitar 33.000 warga Palestina yang hidup di bawah aturan militer ketat, sementara ratusan pemukim Yahudi tinggal di rumah-rumah yang direbut di tengah-tengah mereka.

Smotrich, tokoh ekstrem sayap kanan yang kini memegang jabatan menteri keuangan sekaligus pengawas urusan Tepi Barat, tidak hanya mencabut kewenangan pemerintah kota Palestina, tetapi juga menyatakan bahwa Israel akan mengambil alih seluruh proses perencanaan dan pembangunan di H2. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kehadiran pemukim Yahudi dan mengikis struktur otonomi Palestina secara bertahap.

Respons internasional pun mulai bergulir. Prancis telah melarang Smotrich memasuki wilayahnya, sementara PBB dan sejumlah negara Eropa menyerukan agar Israel segera menghentikan tindakan sepihak yang dapat memicu eskalasi kekerasan. Namun, dengan kebijakan luar negeri AS yang kini semakin condong ke Tel Aviv di bawah pemerintahan Donald Trump, upaya diplomasi multilateral terasa semakin terhambat.

Kota Hebron, yang telah menjadi simbol ketegangan berkepanjangan antara penduduk asli dan pemukim ilegal, kini berada di ambang titik balik. Jika perjanjian 1997 benar-benar dibatalkan, maka seluruh struktur otonomi di Tepi Barat—yang sudah rapuh—akan runtuh, membuka jalan bagi aneksasi de facto atas seluruh wilayah pendudukan. Palestina menegaskan: ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal eksistensi.

1...9899100...3,344Page 99 of 3,344

Berita Terkini

All

Prabowo Sahkan Revisi UU Polri, Polisi Boleh Jabat Sipil

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan revisi ketiga terhadap UU Polri tahun...

Iran Tetap Kendalikan Selat Hormuz Meski Capai Kesepakatan dengan AS

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Jakarta – Meski mencapai kesepakatan rahasia dengan Amerika Serikat di Swiss, Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz tetap berada di tangan Teheran....

Iran Bantah Kewajiban Beli Produk AS dari Dana Dicairkan

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, tegas menyangkal klaim bahwa Teheran wajib membeli produk pertanian Amerika Serikat sebagai syarat pencairan asetnya yang selama...

Messi Pecahkan Rekor Abadi, Jadi Raja Gol Piala Dunia

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Lionel Messi kembali menulis sejarah di panggung sepak bola dunia. Dua golnya dalam kemenangan 2-0 Argentina atas Austria di Grup J Piala Dunia...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]