Sumbawanews.com,- Palestina mengutuk keras langkah Israel yang secara terbuka berniat mencabut perjanjian Hebron 1997 dan mengambil alih kendali penuh atas kota suci itu di Tepi Barat. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan pembatalan kesepakatan yang selama ini menjadi fondasi otonomi sipil Palestina di sektor H2 Hebron—termasuk pengelolaan Masjid Ibrahimi, situs paling sakral ketiga dalam Islam.
Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menegaskan bahwa tindakan itu bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, tetapi serangan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina atas tanah dan kebebasan beribadah. “Israel tidak memiliki kedaulatan atas satu inci pun dari wilayah pendudukan. Langkah Smotrich adalah upaya ilegal untuk memperluas pendudukan secara de facto,” tegas Shahin, seperti dikutip Al Jazeera.
Perjanjian Hebron 1997, hasil negosiasi antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), membagi kota menjadi dua zona: H1, yang dikuasai penuh oleh Otoritas Palestina, dan H2, yang berada di bawah kendali militer Israel namun tetap mengakui peran administratif Palestina. Zona H2—yang mencakup pusat kota tua, pasar tradisional, dan Masjid Ibrahimi—dihuni sekitar 33.000 warga Palestina yang hidup di bawah aturan militer ketat, sementara ratusan pemukim Yahudi tinggal di rumah-rumah yang direbut di tengah-tengah mereka.
Smotrich, tokoh ekstrem sayap kanan yang kini memegang jabatan menteri keuangan sekaligus pengawas urusan Tepi Barat, tidak hanya mencabut kewenangan pemerintah kota Palestina, tetapi juga menyatakan bahwa Israel akan mengambil alih seluruh proses perencanaan dan pembangunan di H2. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kehadiran pemukim Yahudi dan mengikis struktur otonomi Palestina secara bertahap.
Respons internasional pun mulai bergulir. Prancis telah melarang Smotrich memasuki wilayahnya, sementara PBB dan sejumlah negara Eropa menyerukan agar Israel segera menghentikan tindakan sepihak yang dapat memicu eskalasi kekerasan. Namun, dengan kebijakan luar negeri AS yang kini semakin condong ke Tel Aviv di bawah pemerintahan Donald Trump, upaya diplomasi multilateral terasa semakin terhambat.
Kota Hebron, yang telah menjadi simbol ketegangan berkepanjangan antara penduduk asli dan pemukim ilegal, kini berada di ambang titik balik. Jika perjanjian 1997 benar-benar dibatalkan, maka seluruh struktur otonomi di Tepi Barat—yang sudah rapuh—akan runtuh, membuka jalan bagi aneksasi de facto atas seluruh wilayah pendudukan. Palestina menegaskan: ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal eksistensi.
