Sumbawanews.com,- BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 pekerja dan ahli warisnya dalam sebuah penyerahan langsung di Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis, 18 Juni 2026. Program ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial dalam melindungi kelompok pekerja paling rentan—mulai dari buruh harian, tenaga keagamaan, hingga penerima DBHCHT—yang berisiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja atau kematian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang hadir bersama Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto, menegaskan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar bantuan, tapi investasi kemanusiaan. “Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, itu berat. Tapi kalau ia kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal, itu bisa jadi awal kemiskinan turun-temurun. Saya tidak ingin ada warga Jabar yang kehilangan masa depan hanya karena tidak punya perlindungan saat risiko datang,” ujar Dedi.
Salah satu contoh nyata dampak program ini terlihat dari kasus seorang pekerja asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja dan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga Rp422 juta untuk biaya pengobatan dan pemulihan. Ini bukan angka biasa—ini adalah jembatan yang menyelamatkan keluarga dari jurang kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperluas cakupan perlindungan hingga menyentuh sekitar satu juta pekerja rentan sepanjang 2026. Targetnya, dalam waktu dekat, jumlah itu akan ditingkatkan menjadi dua juta orang, sejalan dengan peningkatan anggaran daerah dan kolaborasi yang semakin solid dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Harjono Siswanto menekankan, uang yang disalurkan bukan sekadar angka di rekening, tapi rasa aman, kepastian, dan harga diri bagi ribuan keluarga. “Ini bukan kebijakan semata, tapi bukti bahwa ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan sosial berubah dari konsep menjadi kenyataan hidup yang dirasakan setiap hari,” katanya.
Program ini mencakup manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diperkuat dengan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa. Dengan demikian, pekerja informal, buruh pabrik, pengemudi ojek, hingga tenaga keagamaan—yang selama ini terpinggirkan dalam sistem jaminan sosial—kini memiliki jaring pengaman yang nyata.
Kolaborasi ini menjadi teladan nasional. Di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian kerja, Jawa Barat menunjukkan bahwa perlindungan sosial bukanlah beban, melainkan fondasi ketahanan ekonomi keluarga dan pencegah kemiskinan struktural. Dengan semangat yang sama, langkah ini diharapkan bisa menular ke provinsi lain—karena di sinilah, negara benar-benar hadir: bukan hanya dalam kebijakan, tapi dalam rupiah yang menyelamatkan hidup.
Sumbawanews.com,- Jakarta – Amerika Serikat resmi mencabut pembatasan terhadap kapal-kapal Iran di Teluk Persia dan Selat Oman, setelah lebih dari satu dekade memberlakukan blokade maritim sebagai bagian dari tekanan ekonomi terhadap Teheran. Keputusan ini diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Senin (14/8/2023), menandai pergeseran strategis dalam kebijakan regional pasca perundingan nuklir yang kembali menghangat.
Dalam pernyataan resminya, AS menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk “mengurangi ketegangan di jalur pelayaran strategis” dan mendukung stabilitas maritim di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan minyak global. Kapal-kapal Iran kini diperbolehkan berlayar bebas di perairan internasional Teluk Persia dan Selat Oman, tanpa intervensi militer AS atau sekutunya, selama tidak melanggar sanksi internasional terkait senjata atau aktivitas teroris.
Pencabutan blokade ini tidak serta-merta menghapus seluruh sanksi terhadap Iran. Pembatasan terhadap transaksi keuangan, teknologi sensitif, dan perdagangan senjata tetap berlaku. Namun, kebijakan baru ini dianggap sebagai sinyal diplomasi yang signifikan, terutama menyusul pertemuan tingkat tinggi antara perwakilan AS dan Iran di Oman pekan lalu, yang diikuti oleh sinyal positif dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Analisis keamanan maritim dari Institut Studi Strategis Jakarta menyebut keputusan AS sebagai “langkah pragmatis” yang mengakui realitas geopolitik: blokade maritim tidak lagi efektif sebagai alat tekanan, justru memicu risiko konflik tak terduga di jalur pelayaran vital. “Dengan membuka kembali akses maritim, AS mengalihkan fokus dari penghentian aktivitas Iran ke pengendalian dampaknya,” ujar peneliti senior Dr. Rizal Fauzi.
Iran, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyambut keputusan AS sebagai “langkah pertama yang diperlukan untuk membangun kepercayaan”. Namun, Teheran tetap menuntut pencabutan seluruh sanksi ekonomi sebagai syarat utama bagi negosiasi lebih lanjut terkait program nuklirnya.
Perubahan kebijakan ini berpotensi mengubah dinamika perdagangan maritim di kawasan. Pelabuhan-pelabuhan Iran, seperti Bandar Abbas dan Khorramshahr, diprediksi akan mengalami peningkatan lalu lintas kapal dalam beberapa pekan ke depan. Sementara itu, angkatan laut AS tetap akan menjaga kehadiran di wilayah tersebut, namun dengan fokus pada patroli keamanan umum, bukan pengejaran kapal Iran.
Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengurangi keterlibatan militer di Timur Tengah, sekaligus membuka ruang bagi diplomasi multilateral yang lebih luas — termasuk dengan sekutu regional yang kini semakin terbuka terhadap dialog dengan Teheran.
Sumbawanews.com,- Indonesia bersama tujuh negara Muslim—Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab—secara tegas mengutuk serangan terhadap dua masjid di Tepi Barat, Palestina, yang dilakukan oleh pemukim Israel pada Rabu malam, 17 Juni 2026. Serangan itu menargetkan Masjid Agung di Jiljilya dan Masjid Al-Farouq di Mazar’a al-Nubani, di mana pelaku membakar sebagian bangunan dan menulis slogan-slogan berbahasa Ibrani di dindingnya, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap kesucian tempat ibadah.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X, para menteri luar negeri mengecam kekerasan berkelanjutan yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan, menegaskan bahwa serangan ini bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, hukum humaniter, dan resolusi PBB yang melindungi situs keagamaan. Mereka menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, bertanggung jawab penuh atas eskalasi kekerasan yang semakin menghancurkan harapan perdamaian di kawasan.
Pernyataan itu juga menyerukan komunitas internasional untuk segera bertindak, menekan Israel agar menghentikan segala bentuk kekerasan, termasuk serangan oleh pemukim ilegal, serta menjamin akuntabilitas penuh bagi para pelaku tanpa kekebalan hukum. Para menteri menegaskan dukungan tak tergoyahkan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara merdeka berdaulat berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta mewujudkan solusi dua negara yang adil, berkelanjutan, dan sesuai hukum internasional serta Inisiatif Perdamaian Arab.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat, di mana serangan terhadap warga sipil, tanah pertanian, dan tempat ibadah menjadi semakin sistematis. Laporan dari Anadolu Agency menyebutkan bahwa serangan terhadap masjid-masjid di Ramallah utara adalah bagian dari pola kekerasan yang terus memburuk sejak gencatan senjata terakhir, dengan lebih dari seribu warga Palestina tewas dalam periode yang sama.
Dengan pernyataan ini, Indonesia kembali menempatkan diri sebagai suara tegas dalam diplomasi global untuk keadilan Palestina, sekaligus memperkuat solidaritas dengan negara-negara Islam dalam mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebebasan beribadah.
Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar aksi donor darah massal sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan yang berlangsung di kantor wali kota itu tidak hanya memenuhi target awal 200 pendonor, tetapi justru melampaui harapan dengan hampir 400 orang mendaftar—dari ASN, PPPK, hingga PJLP—yang turut berpartisipasi dengan semangat kebersamaan.
Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim mengatakan, antusiasme yang luar biasa ini mencerminkan kesadaran kolektif aparatur pemerintah untuk berkontribusi bagi kebutuhan kemanusiaan. “Ini bukan sekadar kegiatan rutin, tapi bentuk nyata komitmen kita menyambut Jakarta menuju usia lima abad,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Donor darah yang digelar sejak pagi hari itu berjalan lancar berkat koordinasi ketat dengan PMI Jakarta Barat. Setiap peserta menjalani skrining kesehatan sebelum proses pengambilan darah, memastikan keamanan dan kelayakan donor. Tak hanya para pegawai pemerintah, sejumlah warga sekitar juga turut hadir, menunjukkan bahwa semangat berbagi hidup tak lagi terbatas pada lingkup instansi.
Salah satu peserta, Bagas (35), seorang PJLP di lingkungan Pemkot Jakbar, mengaku senang bisa kembali mendonorkan darah setelah sekian lama. “Sedikit sakit saat disuntik, tapi setelahnya justru merasa lega. Darah ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang di rumah sakit—itu yang bikin saya bangga ikut,” katanya sambil tersenyum usai proses donor.
Kegiatan ini menjadi salah satu dari serangkaian aksi simbolis Pemkot Jakbar menjelang 22 Juni, hari jadi ibu kota yang diperingati setiap tahun. Di tengah hingar-bingar perayaan, aksi kemanusiaan seperti ini justru menjadi cerminan esensi Jakarta: kota yang tak hanya megah dalam infrastruktur, tapi juga hangat dalam solidaritas warganya.
Pemkot Jakbar berencana menggelar kegiatan serupa di kelurahan-kelurahan selama sepekan ke depan, memperluas jangkauan dan menargetkan lebih banyak darah tersedia di bank darah PMI—sebagai bentuk kontribusi nyata menjelang ulang tahun kota yang telah menjadi pusat peradaban Nusantara selama hampir lima abad.
Sumbawanews.com,- Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO periode 2026–2030, setelah meraih 113 suara dalam pemungutan suara di Markas Besar UNESCO, Paris, pada 17–18 Juni lalu. Keberhasilan ini menandai kembalinya Indonesia ke kursi kehormatan tersebut setelah 12 tahun, setelah terakhir kali menjabat pada 2010–2014.
Dalam sidang yang diikuti 180 negara pihak Konvensi UNESCO 2003, Indonesia bersaing ketat dengan Korea Selatan dan Turkmenistan, sekaligus menjadi salah satu dari empat negara Asia-Pasifik yang terpilih, bersama Jepang (117 suara), Filipina (106 suara), dan Kamboja (97 suara). Pemilihan ini dianggap sebagai pengakuan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam melestarikan kekayaan budaya yang tak ternilai.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyambut keberhasilan ini sebagai amanah besar sekaligus momentum strategis. “Ini bukan sekadar penghargaan, tapi tanggung jawab global untuk menjadikan warisan budaya sebagai jembatan perdamaian, inklusivitas, dan ketahanan masyarakat di tengah krisis global,” ujar Fadli dalam pernyataan resminya, Jumat (19/6/2026).
Indonesia mengusung platform kampanye “Living Heritage, Shared Future” — sebuah visi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang utama dan penjaga warisan budaya, bukan sekadar objek pelestarian. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi inklusif, keadilan budaya, inovasi digital, dan kerja sama lintas kawasan.
Sebagai negara dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan 2.727 warisan budaya takbenda yang diakui secara nasional, Indonesia membawa pengalaman unik ke meja keputusan UNESCO. Hingga kini, 16 elemen budaya Indonesia telah diakui dunia, termasuk Wayang, Batik, Keris, Angklung, Tari Saman, Pencak Silat, Gamelan, dan Kebaya.
Dalam mandat lima tahun ke depan, Indonesia akan memimpin delapan agenda prioritas global, antara lain: pendirian Center of Excellence di Asia-Pasifik untuk riset dan preservasi digital; pengembangan platform kolaboratif antara akademisi, komunitas lokal, dan pembuat kebijakan; pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dokumentasi budaya secara etis; serta penguatan mekanisme perlindungan bagi warisan yang terancam punah melalui Urgent Safeguarding List.
Fadli juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperluas akses bantuan internasional bagi negara berkembang, khususnya Least Developed Countries (LDCs) dan Small Island Developing States (SIDS). “Kita tidak bisa membangun masa depan budaya dunia jika sebagian besar komunitas budaya masih terpinggirkan,” tegasnya.
Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas institusi: Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris, Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dan puluhan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pelestarian budaya.
“Ini adalah kemenangan kolektif. Setiap tarian, lagu, ritual, dan bahasa daerah yang kita jaga, adalah bagian dari diplomasi budaya yang tak terlihat tapi sangat berdampak,” kata Fadli.
Dengan posisinya sebagai anggota komite, Indonesia berencana menjadi jembatan antara negara-negara Global South dan institusi global, mendorong tata kelola budaya yang lebih transparan, berbasis bukti, dan berpusat pada manusia. “Warisan budaya bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutup Fadli.
Sumbawanews.com,- Gaza — Meski gencatan senjata secara resmi masih berlaku, serangan udara Israel terus menerjang wilayah-wilayah padat penduduk di Jalur Gaza, menewaskan lebih dari seribu warga sipil sejak kesepakatan damai dideklarasikan pada 11 Oktober 2023. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, korban jiwa mencapai 1.007 orang, dengan 3.165 lainnya mengalami luka-luka—angka yang terus bertambah meski dunia menyerukan gencatan senjata permanen.
Pada Kamis (19/6/2026), serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan sipil di pusat Kota Gaza, menewaskan tiga warga dan melukai empat lainnya. Salah satu korban adalah Jad Suleiman, bocah berusia delapan tahun yang baru saja pulang dari sekolah. Di Kamp Pengungsi Jabalia, sebuah serangan serupa menewaskan seorang kakek berusia 71 tahun, Al-Karim Mousa Abu Dan, yang sedang berjalan bersama keluarganya.
Tak berhenti di situ, serangan beruntun melanda kawasan Tel al-Hawa di barat daya Gaza, di mana sebuah apartemen hancur tersapu rudal, menewaskan satu orang dan melukai delapan lainnya. Di Khan Younis, wilayah selatan Gaza, dua warga tewas dan sejumlah warga lainnya terluka akibat serangan drone yang menargetkan jalur pergerakan sipil.
Korban-korban itu dievakuasi ke rumah sakit-rumah sakit yang sudah kelebihan kapasitas—Al-Shifa dan Al-Quds—dengan petugas medis berjuang tanpa pasokan listrik dan obat-obatan memadai. Sementara itu, ratusan jenazah masih terjebak di bawah puing-puing bangunan, tak bisa dievakuasi karena kondisi medan yang terlalu berbahaya dan terus menjadi sasaran serangan.
Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan, 784 jenazah telah ditemukan sejak gencatan senjata berlaku, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Angka ini menjadi bagian dari total korban yang lebih dari 73.000 jiwa sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023—angka yang menjadikan Gaza sebagai salah satu krisis kemanusiaan paling mematikan dalam sejarah modern.
Meski sejumlah negara dan organisasi internasional mengecam serangan ini sebagai pelanggaran hukum humaniter, Israel tetap berkeras bahwa operasinya bertujuan untuk “menghancurkan sisa-sisa kapasitas militer Hamas.” Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh korban adalah warga sipil—ibu, anak, lansia, dan guru—yang tak bersenjata dan tak berdaya.
Dalam situasi yang semakin memprihatinkan, tim medis dan relawan lokal terus bergerak di bawah tembakan, menyelamatkan nyawa di tengah keheningan yang dipaksakan—sebuah keheningan yang bukan damai, tapi jeda sebelum serangan berikutnya.
Sumbawanews.com,- Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat, 19 Juni 2026, di Tugu 12 Mei, lokasi simbolis yang menjadi saksi sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia. Sebanyak seribu lebih mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul sejak pagi, siap menyampaikan aspirasi mereka dalam aksi bertajuk “Seruan Turun Aksi”.
Presiden Mahasiswa Dhenni Ribowo, yang menjadi koordinator aksi, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar protes, melainkan panggilan moral untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. “Mahasiswa adalah garda terdepan demokrasi. Kami tidak bisa diam ketika keadilan tergadaikan,” ujarnya di sela-sela persiapan aksi.
Aksi ini dipicu oleh sejumlah isu strategis yang tengah menggerogoti kepercayaan publik: kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan pendidikan yang dianggap semakin komersial, serta dinamika politik yang dinilai mengabaikan suara rakyat kecil. Melalui spanduk dan orasi yang mengalir penuh emosi, para peserta menuntut transparansi, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa.
Unggahan resmi di akun Instagram @kepresmausakti menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dan massa. Dalam keterangan tertulisnya, Kepresma Trisakti menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan bentuk anarkisme. “Kami bukan lawan negara, tapi penjaga konstitusi,” demikian bunyi pesan yang viral di kalangan mahasiswa se-Indonesia.
Untuk mendukung kelancaran aksi, panitia membuka donasi perjuangan yang diterima secara sukarela dari mahasiswa, alumni, dan masyarakat sipil. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan logistik, medis, dan perlindungan hukum bagi peserta aksi. “Setiap rupiah yang disumbangkan adalah bentuk solidaritas. Ini bukan hanya aksi mahasiswa, ini aksi rakyat,” kata salah satu relawan dari Fakultas Hukum.
Polisi, yang telah mengerahkan 4.576 personel gabungan di lima titik strategis di Jakarta, mengaku siap menjaga ketertiban tanpa menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Petugas terlihat berjaga di sepanjang jalur menuju Tugu Trisakti, namun tidak ada tanda-tanda intervensi berlebihan hingga siang hari.
Aksi berlangsung damai hingga pukul 14.00 WIB, dengan orasi-orasi yang menggugah dan nyanyian lagu-lagu perjuangan menggema di sekitar monumen yang menjadi simbol perlawanan generasi sebelumnya. Di akhir acara, para peserta membentuk formasi manusia menyerupai huruf “R” — singkatan dari “Reformasi” — sebelum membubarkan diri secara tertib.
Dengan aksi ini, Trisakti kembali menegaskan identitasnya sebagai “Kampus Reformasi” — bukan sekadar label historis, tapi komitmen berkelanjutan untuk menjadi suara kebenaran di tengah arus kekuasaan.
Sumbawanews.com,- Korps Marinir TNI AL resmi memimpin pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dalam program Komponen Cadangan (Komcad). Latihan yang berlangsung di Markas Pasmar 1, Cilandak, Jakarta, melibatkan 1.534 peserta dari dua kelompok strategis yang menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas pesisir dan pedesaan.
Kolonel Rana Karyana, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir, menjelaskan bahwa 669 peserta dari KDMP menjalani pelatihan di Satuan Pendidikan Brigif 1, sementara 865 peserta dari KNMP dilatih di Satuan Pendidikan Resimen Artileri 1. Selama satu setengah bulan, mereka akan dibina oleh instruktur militer dan ahli dari instansi pemerintah terkait.
Pada fase pertama, selama satu bulan, para peserta mengikuti intensif Latsarmil yang mencakup peraturan baris berbaris, penghormatan militer, tata upacara, disiplin militer, kepemimpinan lapangan, serta teknik pemberian instruksi. Tujuannya jelas: menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme yang kokoh—bukan untuk mengubah warga sipil menjadi prajurit, melainkan memperkuat karakter dan kesatuan visi.
Selain itu, materi dasar pertahanan diri seperti pengenalan senjata ringan dan teknik bertahan hidup juga diberikan, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk kalangan sipil. “Semua materi disusun sesuai standar Komcad dan dirancang agar mudah dipahami, tanpa mengabaikan esensi militer yang mendasar,” tegas Rana.
Pada dua minggu terakhir, fokus beralih ke aspek manajerial. Peserta KDMP mendapat pelatihan pengelolaan koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, sementara peserta KNMP dilatih oleh ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal tata kelola usaha perikanan berkelanjutan, penguatan jaringan pemasaran, dan pengelolaan sumber daya pesisir.
“Harapannya, setelah pelatihan, mereka bukan hanya mampu mengelola aset komunitas secara profesional, tetapi juga mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan berintegritas—dengan dasar disiplin militer yang menjiwai setiap tindakan,” ujar Rana.
Ia menegaskan, program ini bukan bentuk militerisasi warga, melainkan upaya strategis untuk memadukan semangat kebangsaan dengan kapasitas manajerial lokal. Dengan latar belakang militer yang disiplin dan pendekatan berbasis komunitas, KDMP dan KNMP diharapkan menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan berjiwa nasional.
Marinir, kata Rana, berkomitmen memberikan pelatihan terbaik demi menyukseskan program yang sejalan dengan visi penguatan ketahanan ekonomi nasional di tingkat akar rumput.
MATARAM–Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu tidak lagi semestinya dipandang sebagai bentuk belas kasih atau pemenuhan kuota semata.
Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, langkah tersebut justru menjadi kebutuhan logis dan strategis yang harus ditempuh oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc di semua tingkatan.
”Demokrasi tidak bisa meminta partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, tetapi pada saat yang sama membatasi keterlibatan mereka di meja penyelenggara pemilu,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pemilu sebagai pesta demokrasi harus memberi ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara.
Menurutnya, demokrasi akan kehilangan sebagian maknanya apabila penyandang disabilitas hanya ditempatkan sebagai objek layanan tanpa diberi kesempatan menjadi subjek yang ikut mengelola proses demokrasi.
”Kalau negara menganggap penyandang disabilitas cukup cakap untuk menentukan masa depan bangsa melalui hak suara mereka, maka seharusnya negara juga percaya mereka cukup cakap untuk membantu menyelenggarakan proses pemilu,” tandas Didu.
Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa mengundang para penyandang disabilitas masuk sebagai pemilih tetapi ragu memberi ruang sebagai penyelenggara.
Menurut Didu, pelibatan penyandang disabilitas dalam rekrutmen badan adhoc pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga petugas pendukung lainnya, perlu dipandang sebagai investasi demokrasi. Alih-alih pemenuhan prinsip keterwakilan belaka.
Ia menjelaskan, selama ini diskusi mengenai disabilitas dalam pemilu sering berfokus pada hak memilih dan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal, demokrasi yang matang seharusnya juga memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.
”Kesetaraan itu nggak berhenti pada hak mencoblos saja. Kesetaraan itu juga berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengabdi, bekerja, dan mengambil peran dalam proses demokrasi,” ujarnya.
*Kesalahan Cara Pandang*
Didu menilai ada kesalahan cara pandang yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Di antaranya melihat penyandang disabilitas lebih sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan dibanding kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.
Padahal, perkembangan pendidikan, teknologi, dan akses informasi telah melahirkan banyak penyandang disabilitas dengan kompetensi yang tidak kalah dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka bekerja sebagai akademisi, pengusaha, aktivis, aparatur sipil negara, profesional, hingga pemimpin organisasi.
Menurutnya, pemilu semestinya menjadi ruang yang mencerminkan perkembangan tersebut. Karena itu kata Didu, yang harus dilihat adalah kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata kondisi fisiknya.
Banyak penyandang disabilitas memiliki kapasitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga kepemimpinan yang sangat baik. Jika ruang itu tidak dibuka, maka kata Didu, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga lembaga yang kehilangan talenta-talenta terbaik.
Lebih jauh, Didu menilai keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pelayanan publik adalah kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengalami langsung hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Akibatnya, banyak persoalan yang dianggap sepele justru menjadi kendala besar di lapangan.
Didu mencontohkan masih ditemukannya TPS yang sulit diakses kursi roda, informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, maupun layanan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih dengan ragam disabilitas tertentu.
Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, yakni pengalaman hidup yang memungkinkan mereka melihat persoalan dari perspektif yang berbeda.
”Mereka memahami hambatan-hambatan itu bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung,” ucap Didu.
Karena itu, kata mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini, jangan heran jika para penyandang disabilitas ini sering lebih mampu menemukan masalah yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain.
”Perspektif seperti ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu,” ujarnya.
Menurut Didu, kehadiran penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu pada akhirnya tidak hanya menguntungkan kelompok disabilitas, tetapi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa prinsip aksesibilitas hampir selalu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sasaran awalnya.
Sebagaimana jalur landai yang dibuat untuk pengguna kursi roda namun juga membantu lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum, pelayanan pemilu yang dirancang lebih aksesibel akan meningkatkan kenyamanan seluruh pemilih.
”Pelayanan yang baik bagi kelompok paling rentan biasanya akan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi semua orang. Karena itu pelibatan disabilitas sebenarnya bukan isu kelompok tertentu saja, melainkan strategi meningkatkan kualitas layanan pemilu secara keseluruhan,” katanya.
*Memperkuat Legitimasi Demokrasi*
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Didu menilai pelibatan penyandang disabilitas juga akan memperkuat legitimasi demokrasi. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.
Dalam situasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Didu menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara mengirim pesan bahwa demokrasi membuka ruang bagi semua warga negara. Ketika masyarakat melihat tidak ada kelompok yang disisihkan, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga akan semakin kuat.
Dia melanjutkan, manfaat yang tidak kalah penting adalah dampak pendidikan sosial yang ditimbulkan. Setiap penyelenggaraan pemilu merupakan ruang pendidikan publik terbesar yang dimiliki negara. Jutaan warga berinteraksi langsung dengan petugas pemilu di berbagai tingkatan. Karena itu, ketika masyarakat melihat penyandang disabilitas menjalankan tugas sebagai petugas pemilu secara profesional, persepsi lama mengenai disabilitas perlahan akan berubah.
”Selama ini masyarakat terlalu sering melihat keterbatasannya. Padahal yang harus dilihat adalah kemampuannya. Ketika penyandang disabilitas memimpin rapat, melayani pemilih, mengelola administrasi, atau mengawasi jalannya pemungutan suara, masyarakat akan belajar bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi,” kata Didu.
*Pesan Negara*
Bahkan, kata Didu melanjutkan, perubahan cara pandang tersebut bahkan bisa menjadi salah satu warisan sosial terpenting dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Sebab, stigma sering kali menjadi hambatan yang lebih berat dibanding kondisi disabilitas itu sendiri.
Karena itu, Didu mendorong KPU dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mulai melihat pelibatan penyandang disabilitas sebagai kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar program afirmasi.
Ia menegaskan bahwa rekrutmen petugas pemilu perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Pada saat yang sama, penyelenggara juga perlu memastikan lingkungan kerja yang aksesibel sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara optimal.
Didu menegaskan, ukuran demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Demokrasi yang matang juga tercermin dari siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut menyelenggarakannya.
” *Ketika penyandang disabilitas dipercaya menjadi petugas pemilu, negara sedang mengirim pesan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, kapasitas, dan kesempatan yang sama. Di situlah demokrasi menemukan makna yang sesungguhnya*,” pungkasnya.
Sumbawanews.com,- Pemerintah resmi mencabut ketentuan denda sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan ikatan dinas dua tahun. Keputusan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala II Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional, Tedi Bharata, pada 17 Juni 2026.
Poin ke-13 dalam surat pernyataan calon peserta, yang semula mengikat mereka dengan sanksi finansial apabila mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir, kini dinyatakan tidak berlaku. Langkah ini diambil untuk menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menghalangi partisipasi calon manajer, terutama setelah puluhan ribu peserta yang lolos seleksi memilih mundur karena tak sanggup menanggung beban denda tersebut.
“Dengan pencabutan poin ini, peserta dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan kapasitas, tanpa tekanan finansial yang bersifat menghambat,” ujar Tedi dalam keterangan resmi pada 19 Juni 2026.
Selain mencabut denda, pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban ikatan dinas selama dua tahun tetap berlaku, namun akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan melalui mekanisme kontrak pribadi yang bersifat punitif.
Pemerintah membuka kesempatan bagi para peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena ketakutan akan denda untuk kembali mendaftar. Mereka diminta mengonfirmasi kesediaan kembali melalui portal resmi Panselnas di https://phtc.panselnas.go.id/ dalam periode 17 hingga 23 Juni 2026. Proses ini diharapkan dapat memperluas partisipasi dan memastikan program pengembangan SDM di tingkat desa dan pesisir berjalan dengan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, calon manajer diwajibkan menandatangani surat pernyataan dengan 13 poin, termasuk kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan dan pelatihan manajerial. Kebijakan ini sempat menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa dan aktivis sosial, yang menyebutnya sebagai bentuk militarisme yang tidak relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi desa.
Dengan pencabutan denda, pemerintah berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menargetkan 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih dan 5 ribu pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah bersedia menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan lapangan—bukan hanya dari segi teknis, tapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.
Sumbawanews.com,- Pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti, mengungkapkan bahwa Neymar belum siap tampil sebagai starter saat timnya menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia...
Sumbawanews.com,- Usai melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) milik Wangneng Environment Co., Ltd. di Huzhou, Tiongkok, Wali Kota Bekasi Tri...
Sumbawanews.com,- Laga antara Brasil dan Jepang menjadi sorotan utama babak 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul pertemuan dua tim dengan narasi bertolak belakang di...
Sumbawa Barat, sumbawanews.com – Ketua KNPI Kecamatan Maluk, Syamsul Hidayat Fatahullah, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pawai Ta'aruf pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)...
