(Pen Satgaskes TNI). Pemberangkatan Tim Dokter dan Paramedis Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk berjumlah 56 orang dari Lanud Timika menuju Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua.
Pemberangkatan menggunakan Heli MI-17 dibagi atas dua sorti, di bawah pimpinan Komandan Satgaskes TNI Letkol Ckm dr. Shohibul Hilmi, Sp.OT, Sabtu (27/1/2018). (Badar/Puspen TNI)
(Pen Konga XXIII-L/Unifil. Sabtu, 27 Januari 2018). Deputy Force Commander (DFC) Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon), Major General Shivaram Kharel meninjau wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-L/Unifil (Indobatt/ Indonesian Battalion), untuk melihat secara langsung kegiatan Prajurit Indobatt di Panorama Point yang berada di sekitar perbatasan negara (blue line) Lebanon dengan Israel, kemarin waktu setempat.
Kedatangan DFC Unifil Major General Shivaram Kharel beserta stafnya disambut langsung oleh DCO Sektor Timur Unifil Kolonel Inf Iwan Sumantri dan Wadansatgas Indobatt Mayor Inf Didiet Trilaksono beserta Kasiops Indobatt Kapten Inf FX Renoten dan jajarannya, bertempat di titik peninjauan Panorama Point.
Disela-sela peninjauan DFC beserta Staf Unifil, DCO Sektor Timur Kolonel Inf Iwan Sumantri mengatakan bahwa wilayah operasi Satgas Indobatt tepatnya di area Panorama Point yang merupakan sensitive area blue line (perbatasan Israel-Lebanon) dijaga oleh Kompi Alpha. “Selama ini prajurit Indobatt telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat meraih simpati masyarakat disekitar wilayah perbatasan Lebanon-Israel,” ucapnya.
Sementara itu, Wadansatgas Indobatt Mayor Inf Didiet Trilaksono menuturkan tentang perkembangan situasi perbatasan Israel-Lebanon yang berada dalam pengawasan prajurit Kompi Alpha yang berjaga di Panorama Point, serta batas dan kegiatan jajarannya dalam operasi pengamanan di titik Panorama Point atau wilayah sepanjang blue line yang selama ini menjadi sorotan berbagai pihak karena rawan akan gesekan.
“Sensitive area blue line yang berada dalam pengawasan Pos Observasi tersebut merupakan salah satu hotspot yang rawan akan peningkatan ketegangan diantara kedua belah pihak,” ujar Mayor Inf Didiet Trilaksono.
Dalam kesempatan tersebut, DFC Unifil Major General Shivaram Kharel menyampaikan kepada seluruh prajurit Indobatt yang saat ini sedang melaksanakan observasi dan penjagaan, agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan keamanan. “Hal ini, untuk mengantisipasi segala kemungkinan ketegangan diantara kedua belah pihak yang bisa saja terjadi setiap saat, serta pedomani aturan-aturan UN yang telah ditetapkan,” jelasnya.
DFC Unifil Major General Shivaram Kharel yang didampingi Kolonel Inf Iwan Sumantri dan staf mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan Prajurit Indobatt Konga XXIII-L di lapangan selama ini. (Badar/Puspen TNI)
Sumbawanews.com Tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT.Macmahon, resmi mengumumkan pelamar semi skill dan non skill yang lulus tes tulis (tes psikologi). Pengumuman resmi ini, berlangsung sekitar pukul 12 Jum’at malam (26/1), di Gedung Graha Fitrah setelah tim bersama menerima hasil tes dari ECCUGM dan melakukan pleno. Ketua tim bersama, Dr.H.W Musyafirin,MM menyatakan, dari jumlah 3292 pelamar semi skill dan non skill yang lulus seleksi administrasi, dan melakukan tes tulis yang berlangsung di Gedung Al -Hamra Universitas Cordova 14 hingga 17 Januari lalu, sebanyak 327 peserta dinyatakan lulus tes tulis. Dari jumlah 327, rinciannya sebanyak 257 pelamar asal KSB atau sekitar 78 persen, sedangkan sisanya 70 orang non KSB. (aa)
Sumbawanews.com Hasil evaluasi pemerintah,dana desa selama 3 (tiga) tahun terakhir belum optimal mencapai tujuan yang canangkan pemerintah. Karenanya, tahun 2018 ini dana desa dipastikan batal di cairkan.
Dana desa Rp.120 Triliun yang dijanjikan pemerintah bakal mengucur pada 2018 dipastikaan batal alias tidak jadi. Padahal jika direalisasikan maka setiap desa dipastikan bakal menerima Rp. 1, 4 Miliar, jumlah yang cukup besar bagi desa untuk pertama kali. Sayangnya angka itu tak jadi turun ke desa. Apakah penyebabnya?
Sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, penyebab batalnya Rp.120 Trilliun dijelaskan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo disebabkan karena hasil evaluasi dana desa selama tiga tahun, ternyata dana desa belum optimal mencapai beberapa tujuan yang seharusnya dicapai.
“ Dana desa dalam tiga tahun terakhir memang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, persetase penduduk miskin dan gini rasio di perdesaan, itu harus diakui. Tapi peningkatannya tidak massif. Artinya multiplier efeknya belum maksimal. Jadi ada something wrong yang harus yang harus diperbaiki di dalam dana desa itu,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo. Alhasil, dana yang turun 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya, Rp. 60 triliun.
Sebab lainnya, pemerintah masih kawatir terhadap kemampuan aparat desa pengelola keuangan desa. Boediarso menyatakan kemampuan aparat perlu ditingkatkan mengingat banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Soalnya, pengelolaan dana desa di tangan aparat yang tidak mumpuni bukannya menciptakan manfaat melainkan malah membuka celah penyalahgunaan dana, pemborosan hingga inefisiensi.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana oleh aparat desa ini sudah menjadi isu besar pada akhir 2017 lalu karena aparat desa yang dinilai belum siap mengelola dana sebesar itu untuk desa mereka. Karenanya Kemendesa menggandeng banyak pihak untuk mengawasi dana desa mulai dari aparat kepolisian hingga pemuka agama. Belum lagi Satgas Dana Desa yang juga sudah dibentuk Kemendesa. Kekhawatiran dana desa menjadi ladang korupsi memang beralasan karena saat ini saja berderet-deret nama kepala daerah tercokok KPK akibat korupsi.
Meski batal tetapi tetap saja rencana kenaikan anggaran akan tetap dilakukan dan rencananya bakal direalisasikan pada 2019. Untuk menuju kesiapan itu makanya pemerintah menciptakan empat kebijakan baru terkait dana desa pada 2018 yakni mengenai cara distribusi dana desa, prioritas penggunaan dana desa pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dana desa serta penyaluran dana desa. Kebijakan ini dilahirkan agar aparat desa se-Indonesia sudah siap ketika dana Rp. 120 triliun nanti diturunkan pada 2019.
Pada tahun ini pemerintah juga menerapkan mekanisme yang berbeda mengenani pengurangan alokasi dana desa yang asalnya 90 persen dibagikan secara merata, kini hanya 77 persen. Sekarang tidak semua desa mendapat jatah dana yang sama melainkan akan ada kenaikan bagi desa yang tergolong sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
Pembedaan jumlah penerimaan dana ini dimaksudkan agar desa yang sangat tertinggal dan tertinggal memiliki energy lebih besar mengejar ketertinggalannya.
Beberapa saat lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru bagi 17 ribu desa se-Indonesia sebagai desa prioritas pembangunan. Ke-17 ribu desa itu adalah desa yang masih dianggap tertinggal dan sangat tertinggal dari berbagai faktor dan bakal mendapat banyak dukungan program dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalannya. (aa)
Sumbawanews.comDesa adat merupakan salah satu potensi lokal yang patut di kembangkan. Disisi lain desa adat terkadang mengalami kendala dalam pengembangannya,utamanya dikarenakan kekurangan dana.Mengatasi hal tersebut pemerintah pusat kini menyediakan anggaran pembiayaan desa adat. Saat ini desa adat berhak mendapatkan bantuan pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaannya. Namanya Bantuan pemerintah Revitalisasi Desa Adat. Tapi, apa yang dimaksudkan dengan Revitalisasi Desa Adat?
Revitalisasi Desa Adat adalah proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudaayaan. Yang dimaksud sebagai desa adat adalah kesatuan hidup setempat yang disatukan dalam satu wilayah tertentu yang dihuni oleh sejumlah orang/keluarga dan memiliki identitas sosial beinterksi berdasarkan nilai, norma serta aturan adat yang tertulis maupun tidak tertulis.
Pada desa adat, aturan dan norma tersebut masih menjadi pedoman yang masih digunakan oleh masyarakat di desa afat dalam berbagai aktivitas mereka dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dalam kesehariannya, aturan dan norma tersebut ditegakkan oleh perangkat di desa adat dengan kepemimpinan adat yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat. Seperti apa istilah yang menunjukkan sebuah desa masih memiliki karakter sebagai desa adat? Salahsatunya desa yang memiliki sebutan lokal seperti nagari, gampong, kampung, pekraman dan sebutan lainnya.
Tahukah Anda desa adat adalah warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga sekarang sesungguhnya adalah kekayaan budaya bangsa ini. Karenanya keberadaannya harus terus lestari karena memiliki kemampuan membangun nilai-nilai sosial yang kuat. Itulah kenapa pemerintah memunculkan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat. Soalnya tata nilai yang berlaku pada desa adat adalah pelaku aktif kearifan lokal dan sangat potensial mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran keberagaman budaya di Indonesia. Apa syarat untuk mendapatkan bantuan ini?
Syarat Mendapatkan Bantuan Revitalisasi Desa Adat
Itulah beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan revitalisasi desa adat dari pemerintah. Apakah desa Anda termasuk desa adat? (agus.a)
Sumbawanews.com. Sumbawa Barat. Aliansi Serikat pekerja PT. Aman Mineral Nusa Tenggara ( PT. AMNT ) akan lakukan mogok kerja massal. Hal ini dilakukan,dinilai managemen perusahaan melanggar undang-undang ketenagakerjaan dengan melakukan dugaan intimidasi terhadap karyawan.
Intimidasi terhadap karyawan tersebut untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan motif kesepakatan sukarela dan penerapan outsourching yang merugikan pekerja.
PT. AMNT merupakan perusahaan yang mengelola tambang tembaga dan Emas di Batu Hijau setelah ambil alih kegiatan penambangan dari PT. Newmont Nusa Tenggara pada November 2016 lalu.
Mogok kerja massal pekerja tambang PT. AMNT direncanakan akan dilakukan pada mulai pukul 00.00 Wita pada Senin tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan hari senin tanggal 14 mei 2018. Hal ini tertuang dalam surat aliansi serikat pekerja, yang terdiri dari 3 (tiga) serikat kerja,PUK SPKEP SPSI, PUK SPAT Samawa dan PSP SPN.
Surat Rencana mogok kerja tersebut di sampaikan ke pihak managemen PT. AMNT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB. Surat vtersebut juga di kirimkan ke Menteri Tenaga Kerja, 25 Januari 2018.
Upaya – upaya penyelesaian persoalan hubungan industrial itu, antara pekerja dengan pihak perusahaan sudah beberapa kali dilkakukan namun,belum mendapat titik temu. Serikat Pekerja menganggap pihak management tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Penghapusan sistem outsourching, penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang ketenagakerjaan, pemberlakuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang larangan untuk tidak mengalihkan operasional perusahaan kepada perusahaan lain dan penerapan PKB mengenai salary benefit lainnya,merupakan dasar serikat pekerja melakukan aksi massal. (aa)
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Irjen TNI Letjen TNI Dodik Widjanarko, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI (Purn) Rais Abin yang didampingi Staf terkait, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2018).
Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan dan suasana hangat tersebut, dibahas berbagai hal terkait hubungan baik antara TNI dengan LVRI sebagai pejuang pendahulu yang mewariskan nilai-nilai perjuangan, yang menjadikan TNI yang dicintai rakyat seperti saat ini. Demikian juga dibahas tentang Nilai-Nilai Kejuangan 45 yang harus diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.
Pada kesempatan itu, Letjen TNI (Purn) Rais Abin menyerahkan Bendera PBB yang diterimanya dari Sekjen PBB Kurt Waldheim pada tahun 1979 kepada Panglima TNI. Bendera PBB tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa bangga Sekjen PBB kepada Letjen TNI (Purn) Rais Abin menjadi Komandan United Emergency Force selama 3 tahun dalam Misi Perdamaian Dunia PBB di Timur Tengah.
“Saya ingin mengapresiasi dengan sangat tinggi atas dedikasi dan perhatiannya di dalam Satgas ini. Selama 3 tahun menjabat sebagai Komandan United Emergency Force, kepemimpinan Pak Rais itu bisa dikatakan berhasil menjalankan tugas yang dipercayakan,” kata Sekjen PBB Kurt Waldheim. (Mad/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Dharma Pertiwi dan unsur-unsurnya netral dari semua kegiatan politik praktis karena Dharma Pertiwi bukan organisasi politik atau organisasi partai politik. Jangan sampai ada pernyataan atau statemen yang mengatasnamakan institusi Dharma Pertiwi, apa lagi sampai dukung mendukung kontestan peserta Pilkada 2018 atau Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara penutupan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018, bertempat di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, memjelaskan bahwa istri prajurit sebagai individu dan warga negara boleh ikut dalam politik praktis dengan catatan tidak menggunakan fasilitas dinas dan organisasi. “Jangan sampai ada fasilitas, sarana dan prasarana dinas maupun organisasi yang digunakan untuk kegiatan politik praktis dan jangan ada atribut-atribut partai dan kontestan menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas,” katanya.
Ketum Dharma Pertiwi menyampaikan bahwa anggota Dharma Pertiwi yang mempunyai hak politik agar mempergunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. “Kepada para anggota gunakanlah hati nurani dan akal pikiran yang sehat dalam menggunakan hak pilih tersebut, pilihlah calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan nasional,” tutupnya. (Mad/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menerima kunjungan staf Kemenristek Dikti RI yang dipimpin oleh Koordinator Kopertis 3 Kemenristek Dikti Dr. Illah Sailah di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2018). Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama antara TNI dan Kemenristek Dikti RI pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merajut Nusantara 2018 di wilayah Belitung. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter building dan kewiraan yang dapat diberikan untuk pembekalan mahasiswa-mahasiswa baru di seluruh Indonesia. (Mad/Puspen TNI)
Sumbawanews.com. Mataram.Dewan pimpinan wilayah (DPW)
partai Nasdem NTB gelar rapat menyusun strategi memenangkan pilkada NTB 2018,jumat 26 Januari 2018.
Rapat Dipimpin langsung oleh sekretaris DPW NasDem NTB Multazam yang juga anggota DPRD Lombok Barat,membahas strategi pemenangan pilkada Gubernur 2018 di sekretariat DPW partai Nasdem jalan langko 69 Mataram.
Multazam juga didampingi ketua OKK H Muhammad Faesal, memaksimalkn fungsi organik partai yang tidak dimiliki oleh partai lain, sebagai partai modern dengan perangkat organik yang telah dibentuk selain menargetkan pemilu 2019 sebagai pemenang adalah langkah awal yaitu memenangkan efen pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2018 baik pilkada gubernur maupun pilkada bupati serentak.
Lanjut Multazam organik partai yang telah ada dan sudah dikukuhkan yaitu Garda dan Garnita Malahayati yang mencapai ribuan orang. Sementara baru baru ini partai nasdem juga telah menyiapkan perangkat organik lain yaitu komisi saksi nasdem (KSN) yang memiliki peran strategis dalam setiap efen.
Komisi saksi dibentuk setiap kabupaten kota berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah personil yang disepakati. Seluruh peserta KSN akan dilatih khusus oleh komisi saksi agar mereka paham tugas dan fungsinya masing masing. Intinya target jangka pendek yaitu pilkada Gubernur wajib menang ujar Multazam.
Sebagaimana di ketahui, ketua DPW Nasdem NTB , Muh. Amin, SH maju pada pilgub 2018 sebagai Calun Wakil Gubernurnur mendampingi H. Suhaili. Pasangan ini di usung Partai Golkar Nasdem dan PKB.
Rapat penyusunan strategi pemenangan Pilgub 2018 di hadiri 9 (sembilan) pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten, hanya DPD Nasdem Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. (naen)
