Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, memaparkan strategi penguatan program prioritas di kawasan perbatasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026. Paparan ini menjadi bagian dari upaya BNPP mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Tema utama RKP 2027 yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata, dijabarkan melalui delapan prioritas nasional dan 11 fokus pembangunan. Di antaranya: peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya beli masyarakat, digitalisasi tata kelola pemerintahan, penguatan regulasi, hingga swasembada pangan, energi, dan air. BNPP menyesuaikan seluruh programnya dengan kerangka ini, dengan fokus pada tujuh klaster dan 11 program prioritas nasional yang secara langsung menyentuh wilayah perbatasan.
Untuk mewujudkannya, BNPP menjalankan sejumlah kegiatan strategis: optimalisasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), perbaikan rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota perbatasan, pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN, serta pemberdayaan masyarakat dan layanan kesehatan bergerak. Upaya ini juga mencakup percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal—area yang kerap menjadi titik lemah dalam pemerataan pembangunan.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari anggaran. Pada 2027, BNPP mendapat pagu indikatif sebesar Rp213,92 miliar—turun drastis dari Rp469,6 miliar pada tahun sebelumnya. Sebagian besar alokasi ini dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji pegawai dan pemeliharaan rutin 15 PLBN. Sementara itu, anggaran untuk kegiatan nonoperasional—seperti pembangunan baru, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas institusi—masih sangat terbatas.
Menyadari keterbatasan ini, BNPP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp231,54 miliar. Usulan ini dirancang untuk mendukung empat pilar krusial: percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, penyelesaian batas darat dan laut dengan negara tetangga, rehabilitasi dan renovasi PLBN yang sudah berusia lebih dari delapan tahun, serta penguatan sarana dan prasarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan di titik-titik strategis perbatasan.
Dengan tambahan tersebut, total usulan anggaran BNPP untuk 2027 mencapai Rp445,47 miliar—hampir mendekati anggaran tahun lalu. Tito menekankan, peningkatan ini bukan sekadar permintaan dana, tetapi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan, dan memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyentuh pusat-pusat kota, tetapi juga ujung-ujung negeri.
“BNPP bukan hanya koordinator, tapi garda terdepan dalam menjaga integritas wilayah negara,” ujar Tito. “Tanpa dukungan anggaran yang memadai, semua program prioritas nasional akan berhenti di tepi peta.”
