Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Usai pembukaan PORKAB Olahraga Atletik yang digelar oleh PASI Kabupaten Sumbawa, (26/10) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, mengucapkan Selamat dan sukses kepada seluruh jajaran PASI Kabupaten Sumbawa. Dan DPRD Sumbawa bangga dengan diraihan oleh Atlit PASI Kabupaten Sumbawa di Ajang PON XX di Papua baru baru ini.
“Selamat dan Sukses atas pembukaan PORKAB Cabang Olah Raga Atletik Oleh Bupati Sumbawa tadi sore yang dihadiri oleh Ketua KONI Syamsul Fikri AR SAg MSi, Ketua Cabor- Cabor yang ada se – Kabupaten Sumbawa, dan juga Ketua MUI Kabupaten Sumbawa Ustadz Syukri Rahmat SAg. Semoga pelaksanaan Porkab Cabang Atletik lancar dan apa yang menjadi harapan dapat tercapai,” ucapnya.
Kemudian lanjutnya, DPRD Sumbawa sangat bangga dengan diraihan oleh Atlit PASI Kabupaten Sumbawa, mampu berbicara lebih di Ajang PON XX di Papua baru baru ini. “ada empat Medali Emas dan juga Perunggu yang diraih. Ini merupakan prestasi yang sangat indah dan besar ditengah kekurangan fasilitas yang dimiliki dibandingkan dengan daerah Lainnya. Sumbawa dan NTB mampu unggul diantara Provinsi lainnya,” Beber Rafiq yang juga ketua DPC PDIP Sumbawa ini.
ia yakin, Melihat jumlah peserta dan progres pembinaan atlet PASI Kabupaten Sumbawa, targetkan KONI Sumbawa pada ajang pekan Olahraga provinsi Nusa Tenggara Barat mendatang dapat diraih. “Tentu ini akan menjadi cambuk bagi atlit PASI dan juga atlit lainnya,’ Ungkap Rafiq
Atas harapan ketua Umum KONI kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah Daerah yakni mewujudkan Stadion Olahraga yang refresentatif, Ketua DPRD mengakui akan mendukung langkah langkah pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikannya. “Pandemi Covid 19 memaksa kita untuk exist, dan kebutuhan Pembangunan di Daerah kita banyak yang ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat terutama pembangunan fisik kedepannya sambil melihat peluang, kita akan suarakan kembali rencana pembangunan fasilitas olahraga di daerah kita. Tentu dengan semangat dan strategi yang mumpuni di Pemerintah Pusat,” kata Rafiq mengakhiri. (Ruf)
Jakarta, sumbawanews.com – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, telah melakukan langkah terukur untuk merespons dugaan kebocoran data pribadi pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Bank Jatim. Langkah terukur itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Beberapa langkah yang dilakukan, pertama pada hari Kamis 21 Oktober 2021, Kominfo telah mengirimkan permintaan klarifikasi kepada KPAI, meminta data-data yang diperlukan untuk proses investigasi lebih lanjut,” ujarnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (25/10).
Menurut Jubir Dedy Permadi, pada hari yang sama KPAI telah merespons surat klarifikasi dengan memberikan informasi lebih awal terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi. Selanjutnya, pada Jumat (22/10/2021), Kementerian Kominfo kembali menyurati KPAI untuk meminta informasi lebih lanjut.
“Karena ada data-data yang diperlukan untuk melakukan investigasi lanjutan. Data-data yang diperlukan tersebut saat ini masih kami tunggu untuk bisa disampaikan oleh KPAI kepada Kominfo,” jelasnya.
Usai proses koordinasi antara dua institusi tersebut, Kementerian Kominfo akan meminta kepada Pimpinan KPAI guna menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan.
“Jadi itu untuk kasus KPAI, pada intinya setelah isu ini naik, Kominfo langsung melakukan langkah cepat dengan mengirimkan permintaan surat klarifikasi kepada KPAI. Dan di hari yang sama, KPAI telah merespons surat tersebut dengan memberikan data-data awal terkait dengan dugaan kebocoran data di institusi tersebut,” papar Jubir Kementerian Kominfo.
Menurut Jubir Dedy Permadi, ada dua langkah sebagai bentuk tindak lanjut merespons isu kebocoran data pribadi di KPAI. “Yang pertama Kominfo meminta data-data tambahan untuk proses investigasi lebih lanjut. Dan akan melakukan pemanggilan segera dalam beberapa hari ke depan untuk proses investigasi sesuai dengan peraturan yang selama ini kita rujuk,” jelasnya.
Berkaitan dengan dugaan kebocoran data pribadi pada Bank Jatim, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan saat ini masih menunggu klarifikasi dari institusi terkait.
“Di saat yang bersamaan, Kominfo juga akan melakukan pemanggilan kepada Direksi atau Pimpinan Bank Jatim. Ini sesuai dengan prosedur yang biasa kita lakukan di dalam menginvestigasi sebuah insiden kebocoran data pribadi atau dugaan kebocoran data pribadi,” ujar Jubir Kementerian Kominfo.
Jubir Dedy Permadi menegaskan kasus dugaan kebocoran data pribadi di Bank Jatim berbeda dengan yang terjadi di KPAI.
“Kalau di KPAI di hari yang sama sudah merespons dan kita lanjutkan dengan proses investigasi lebih lanjut. Kalau yang Bank Jatim sampai saat ini kami masih menunggu klarifikasi dan akan segera melakukan pemanggilan,” jelasnya.
Tugas Bersama
Jubir Kementerian Kominfo menyatakan untuk melakukan pelindungan data pribadi masyarakat, Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan kolaborasi.
“Upaya pelindungan data pribadi bukan hanya tugas dari satu kementerian atau satu lembaga saja, tetapi ini adalah tugas bersama,” tandasnya.
Menurut Jubir Dedy Permadi, tugas dan peran dari tiga institusi tersebut sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Sesuai dengan PP 71 itu, Kementerian Kominfo bertugas melakukan pengawasan terhadap PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Dan memberi sanksi kepada PSE jika memang terbukti terjadi insiden kebocoran data, serta menyelenggarakan pengawasan pelindungan data pribadi sesuai dengan amanat undang-undang,” jelasnya.
Sedangkan tugas BSSN berwenang dalam menyusun kebijakan keamanan sistem elektronik dan melakukan identifikasi, proteksi, pemulihan, pemantauan insiden, tata kelola dan manajemen resiko keamanan siber sesuai dengan PP 71/2019 dan Peraturan Presiden tentang BSSN.
“Kemudian Kepolisian RI berwenang untuk melakukan upaya penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), termasuk dalam hal akses dan penyebaran data pribadi secara tanpa hak, peretasan dan kegiatan lainnya yang mengandung unsur tindak pidana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan juga sesuai dengan Undang-Undang ITE,” papar Jubir Kementerian Kominfo.
Jubir Dedy Permadi menegaskan jika terjadi insiden kebocoran data pribadi, maka hal itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penanganan.
Selain itu, menanggapi maraknya kasus dugaan kebocoran data pribadi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, menurut Jubir Kementerian Kominfo pihaknya meminta kepada seluruh PSE untuk memperhatikan keamanan sistem dan keamanan data setidaknya dalam tiga hal.
“Yang pertama terkait dengan perbaikan tata kelola pelindungan data pribadi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pelindungan data pribadi, dan yang ketiga perbaikan pemutakhiran upgrading teknologi pelindungan data pribadi,” jelasnya. (Using)
Jakarta, sumbawanews.com – Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10).
Dalam pandangan Presiden, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN. “Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, dimana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena. “Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN. Indonesia berharap, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.
“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata Presiden.
Disampaikan Presiden Jokowi, ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar. karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Presiden mengingatkan kembali, saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, terdapat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Sehingga menjadi komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ucap Presiden.
Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata Presiden.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar
Isu terakhir yang disampaikan Presiden adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). “AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata Presiden.
Dalam kaitan inilah, tahun 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.
“Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” ucap Presiden.
Peluang Kemitraan Ekonomi Hijau dan Digital
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, ASEAN dan Republik Korea memiliki potensi sektor ekonomi hijau dan ekonomi digital yang sangat besar. Sehingga, perlu adanya pemanfaatan peluang besar tersebut melalui kemitraan ASEAN-Republik Korea untuk kesejahteraan rakyat dan dunia.
“Saya berpandangan kemitraan ini harus fokus pada ekonomi masa depan yaitu digital dan _sustainable green economy._ Potensi sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau sangat besar,” ujar Presiden.
Presiden menuturkan, potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan mencapai USD200 miliar pada tahun 2025 mendatang, sedangkan peluang ekonomi hijau kawasan Asia Tenggara mencapai USD1 milliar pada tahun 2030.
“Di sisi lain, proyek The Korean Deal yang meliputi digital dan green economy bernilai USD144 miliar hingga tahun 2025. Potensi pasar digital di Korea diperkirakan dapat mencapai USD236 miliar sampai dengan 2030 dan berkontribusi 13 persen pada PDB,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga mengajak ASEAN dan Republik Korea untuk fokus pada dukungan pembuatan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi digital, pembentukan ekosistem yang baik, ekspansi investasi pada kedua industri ini, serta dukungan alih teknologi, riset dan pengembangan kedua sektor.
Presiden Jokowi pun berharap kemitraan ASEAN dan Korea akan makin memperkuat kerja sama yang konkret di sejumlah bidang, mulai dari infrastuktur dan industri hijau; energi bersih, baru terbarukan dan efisiensi energi; mobil listrik; serta digitalisasi ekonomi termasuk UMKM dan layanan kesehatan.
“Kerja sama ini akan menunjukkan bahwa aksi dekarbonisasi dapat berjalan bersama dengan pembangunan ekonomi. Paradigma _win-win_ bukan _zero-sum_,” ucap Presiden.
“Kemitraan ASEAN dan Korea di digital dan _green economy_ bukan saja dapat mempercepat pemulihan ekonomi namun juga dapat menjaga keberlangsungan planet bumi kita bagi generasi penerus,” ujar Presiden.
Penurunan Covid-19 Momentum Bangkit Bersama
Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin ASEAN untuk melakukan sejumlah langkah percepatan dan penguatan di bidang kesehatan. Seiring Penurunan angka kasus Covid-19 di kawasan ASEAN, harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.
“ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua,” tegas Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan mutlak segera dilakukan. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan “cross border policy”, harus segera dilakukan.
COVID-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund, untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies perlu terus diperkuat.
“Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik,” ungkapnya.
Keberhasilan dalam bidang kesehatan, lanjut Presiden, akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 sebesar 5 persen.
“Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama,” ujarnya.
Ada banyak agenda bersama yang perlu dilakukan bersama. Presiden Jokowi menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.
“Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib,” ungkapnya.
Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.
“Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. (Setpres/using)
Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 sekecil apapun di daerahnya. Sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan kasus meskipun sedikit, misalnya di Maluku Utara tiga minggu yang lalu, di Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara dua minggu yang lalu, dan di Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara di minggu kemarin. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (25/10).
“Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa. Kenaikan itu ada meskipun kecil. Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa,” ujar Presiden.
Kemudian terdapat 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. “Meskipun, sekali lagi, meskipun sedikit tetapi tetap ini harus diwaspadai. Ada 105 kabupaten dan kota,” imbuhnya.
Presiden pun mengingatkan agar semua pihak memaksimalkan penggunaan platform aplikasi PeduliLindungi, utamanya di mal, di tempat-tempat wisata, dan di pasar-pasar. Presiden juga melihat masih ada tempat-tempat tersebut yang belum ada QR code PeduliLindungi tetapi tetap dibuka.
“Controlling seperti ini harus diingatkan kepada keluarga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol,” katanya.
Di samping itu, Presiden juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk terus mempercepat vaksinasi untuk melindungi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga hari ini, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 182 juta dosis, yaitu 54 persen dosis pertama dan 32 persen dosis kedua.
“Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) di bulan November, dan bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember, akhir tahun, karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya Covid-19 dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,” jelas Presiden.
Ingatkan Pemicu Kenaikan Kasus
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan, meski situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia makin membaik, namun harus tetap disikapi dengan hati-hati. Sejumlah indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), positivity rate, hingga laju reproduksi efektif (Rt) telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Artinya, (kita) pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir,” ujar Presiden.
Perkembangan kasus harian juga telah menurun drastis jika dibandingkan dengan kasus saat puncak penularan yang sempat mencapai 56 ribu kasus positif. Dalam empat hari terakhir, kasus harian relatif rendah yakni 22 Oktober hanya 760 kasus, 23 Oktober 802 kasus, 24 Oktober 623 kasus, dan 25 Oktober 460 kasus.
Meski demikian, Kepala Negara juga mengingatkan, tren kasus positif di dunia dalam minggu ini mengalami kenaikan sekitar 2 persen. Di Eropa misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23 persen. Di Amerika Selatan naik 13 persen.
“Inilah yang harus mengingatkan kita, bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia,” imbuhnya.
Presiden menuturkan, tren kenaikan kasus tersebut masalahnya ada pada tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah.
“Hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati,” lanjutnya.
Menurut Presiden, protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area seperti kantin dan tempat parkir. Selain itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut mengingatkan pihak sekolah.
“Kita juga perlu pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan ini sangat diperlukan sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini,” ungkapnya.
“Saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita,” jelasnya.
Minta Libur Natal dan Tahun Baru Dikelola Baik
Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengelola dan mengatur libur Natal dan tahun baru yang berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan dan mobilitas masyarakat seperti mudik. Sebab, Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Natal dan tahun baru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tidak kecil.
“Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemudik harus diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota. Sebab Berdasarkan hasil survei, sekitar 19,9 juta orang yang berniat mudik pada momen libur tersebut.
“Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan tahun baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana,” jelas Presiden.
Oleh karena itu, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyosialisasikan hal tersebut. Terutama, untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak diharapkan.
“Kita harapkan Natal dan tahun baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan tahun baru,” imbuhnya.
“Saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada. Tetapi sekali lagi, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga,” tegasnya. (Setpres/Using)
Jeddah, sumbawanews.com – Di sela gelaran Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition, KJRI Jeddah berhasil memfasilitasi penandatanganan MoU/kontrak dagang lima perusahaan Arab Saudi dengan perusahaan Indonesia (25/10). Demikian sumber Sumber KJRI Jeddah, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Penandatanganan tersebut berlangsung di kantor Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Zagzoog Business Tower dengan turut disaksikan langsung oleh Konsul Jenderal RI – Jeddah, Eko Hartono dan secara daring oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Dedi Sumedi. “Bagi kita, ini adalah langkah besar dalam upaya mendongkrak nilai ekspor kita ke Arab Saudi. Kami catat, di antara produk-produk yang akan diekspor tersebut adalah produk baru, seperti produk gula rendah kalori dan buah pinang,” ujar Konjen Eko.
Ia menambahkan, keseluruhan nilai kontrak dagang tersebut adalah sebesar USD 54 juta, dari lima perusahaan Arab Saudi. Yakni Mohammed Bawazir for Trading Co. Ltd dengan PT Mayora Indah TBK, INDO Royal, Omitosh Universal Trading. Al Attar Trading Est dengan PT Best Star Indonesia, Batlah Est dengan PT Sang Hyang Seri, Al Emdad Company dengan PT Al Zahra dan Al Gmah Est dengan PT Orang Tua.
Sebelumnya, KJRI Jeddah mengumpulkan para pengusaha di Balai Nusantara Wisma Konjen RI Jeddah dalam acara Business Gathering yang dihadiri tak kurang dari 40 pengusaha. Dalam kesempatan tersebut, Konjen Eko menyampaikan, meskipun dilanda pandemi Covid-19, kinerja perekonomian Indonesia tumbuh 1,07 di triwulan II 2021.
Hal itu, ungkap Konjen, ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh secara signifikan. Yaitu 31,78 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Neraca perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, juga mengalami kenaikan 31,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ekspor non migas Indonesia ke Arab Saudi pada triwulan II 2021 naik sebesar 27,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. (Using)
MATARAM-Pengurus DPD IKADIN NTB periode 2021-2025 resmi terbentuk. Pengurus DPD IKADIN NTB dilantik Sekretaris Jenderal DPP IKADIN Muhammad Rasyid Rido di Hotel Aruna, kawasan wisata Senggigi, Selasa (26/10).
Pelantikan dihadiri Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Kaknwil Kemenag NTB, para rektor perguruan tinggi, guru besar, dan juga pejabat Polda NTB, Korem 162/WB, Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB, dan para tokoh masyarakat Bumi Gora.
Pelantikan diawali prosesi pembacaan SK DPP terkait kepengurusan DPD IKADIN NTB dan dilanjutkan dengan pelantikan yang dipandu Sekjen DPP IKADIN NTB. Dr Irpan Suriadiata menjadi Ketua DPD IKADIN NTB dan Marsis sebagai Sekretaris. Sementara Ketua Dewan Pembina IKADIN NTB dijabat Bq Isvie Rupaeda.
Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Rasyid Rido menyampaikan salam Ketua DPP IKADIN Prof Todung Mulya Lubis yang tidak bisa menghadiri pelantikan. Sebab, Prof Todung saat ini masih berada di Norwegia sebagai Duta Besar Republik Indonesia yang Berkuasa Penuh di sana.
“Padahal, beliau ingin sekali datang ke Lombok. Sebab, Lombok adalah daerah wisata favorit beliau,” kata Rasyid.
Di hadapan Pengurus IKADIN NTB yang dilantik dan seluruh hadirin yang hadir, Rasyid menyampaikan kebanggaannya betapa IKADIN di NTB sebagai salah satu organisasi advokat, semakin eksis. Ke depan, Rasyid menekankan, IKADIN akan terus menguatkan komitmen untuk menaungi advokat yang baik dalam menjalankan profesi dan kepribadian sehari-hari.
Dia mengungkapkan, saat ini ada anggapan, bahwa advokat itu adalah profesi yang bebas, identik dengan kekayaan, dan mereka yang terkesan bebas berbuat apa saja. IKADIN tak ingin stigma tersebut terus dilekatkan pada advokat.
“Profesi advokat itu mulia. IKADIN akan memastikan anggotanya adalah advokat yang berintegritas dalam upaya menegakkan keadilan,” kata Rasyid.
Kedepankan Mediasi
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPD IKADIN NTB Irpan Suriadiata mengungkapkan, IKADIN NTB kini memiliki 411 anggota aktif yang ada di seluruh NTB. Namun begitu, untuk kepengurusan, saat ini IKADIN NTB baru terbentuk di delapan kabupaten/kota.
“Dua kabupaten belum memiliki kepengurusan yakni Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Namun begitu, kami memiliki anggota di dua kabupaten ini,” kata Irpan.
Lombok Utara dan Sumbawa Barat saat ini memang masih merupakan dua kabupaten di NTB yang belum memiliki institusi pengadilan negeri tingkat pertama. Namun begitu, Irpan bertekad di bawah kepengurusannya hingga 2025, kepengurusan IKADIN di Lombok Utara dan Sumbawa Barat akan terbentuk.
Irpan juga menegaskan, IKADIN NTB ke depan akan semakin memainkan peran penting di NTB. Terutama dalam memastikan kedamaian di Bumi Gora. Untuk itu, para advokat IKADIN akan mengedepankan mediasi, menghadirkan kedamaian, alih-alih mendorong sengketa dan kasus hukum agar sampai ke pengadilan.
“IKADIN NTB akan berusaha menciptakan advokat yang mendatangkan kedamaian.
Kalau bisa didamaikan, mengapa harus ke pengadilan,” tandas Irpan.
Dia menegaskan, rezeki advokat itu tidak hanya datang manakala kasus hukum sampai di pengadilan.
Di luar hal tersebut, ke depan, IKADIN NTB juga akan dibawa Irpan untuk lebih berperan dalam hal peningkatan SDM, dan berperan untuk memajukan kepentingan daerah dan juga bangsa dan negara. Dalam hal peningkatan SDM, para anggota IKADIN akan mendapat pelatihan secara berkala untuk memastikan kemampuan mereka kian mumpuni.
Sementara dalam hal peran kemasyarakatan, IKADIN NTB menyiapkan program yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Semisal menyiapkan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, penyuluhan hukum, atau juga program klinik hukum.
Sedangkan terkait dengan pembangunan daerah, IKADIN akan bersinergi dan terlibat aktif dalam upaya mewujudkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang benar-benar memihak kepentingan masyarakat di NTB.
“IKADIN NTB memiliki banyak potensi untuk mewujudkan hal ini,” tandas irpan.
Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IKADIN NTB. Bupati Fauzan pun menegaskan dukungan pihaknya pada IKADIN NTB untuk mengedepankan mediasi ketimbang kasus atau sengketa hukum harus diselesaikan di pengadilan.
Bupati Fauzan mengungkapkan, Pemprov NTB kini memiliki Bale Mediasi, yang tujuan utamanya dibentuk memang untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan. Saat ini, Bale Mediasi sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di NTB. Termasuk di Lombok Barat.
“Saya sangat bahagia mendengar komitmen IKADIN ini. Nantinya, IKADIN akan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan hukum tidak dengan ke pengadilan,” kata Bupati Fauzan.
Namun begitu, dia mengingatkan selentingan yang masih dia dengar dan memang harus dibuktikan kebenarannya di lapangan. Bahwa saat ini masih ada advokat yang justru merintangi masyarakat yang ingin mediasi ketimbang berperkara hingga ke pengadilan. Dia yakin, komitmen dari IKADIN NTB, akan mengikis selentingan-selentingan tersebut.
Pelantikan Pengurus DPD IKADIN NTB kemarin dibarengi dengan Rapat Kerja. Secara resmi, rapat kerja dibuka oleh Ketua Dewan Pembina IKADIN NTB Bq Isvie Rupaeda. Dalam sambutannya, Isvie menekankan, pihaknya mendukung penuh upaya IKADIN NTB yang mengedepankan mediasi dalam permasalahan hukum. Langkah ini dia pastikan akan menjadikan tugas hakim menjadi lebih ringan.
“Advokat itu adalah profesi yang mulia. Karena itu, seluruh advoked IKADIN NTB harus menjaga marwah diri dan marwah organisasi profesinya,” kata Isvie mengingatkan.
Pada kesempatan yang sama, Isvie juga menyampaikan, IKADIN NTB kini akan memiliki peran yang lebih banyak dalam hal membantu pemerintah daerah dalam hal penyusunan produk hukum dan peraturan-peraturan daerah.
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kembali memberangkatkan 20 Tenaga Kesehatan (Nakes) dan 10 tenaga pendukung dari Korps Marinir TNI AL Cilandak dalam rangka membantu percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi di wilayah Aglomerasi Kabupaten Sumedang Jawa Barat, bertempat di Bumi Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).
Tim Tenaga Kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat dan para medis berasal dari Dinas Kesehatan Korps Marinir, Rumah Sakit Marinir Cilandak, Lanmar Jakarta dan Pasmar 1, dipimpin oleh Letkol Laut (K) Heru Dwi Purnama yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Kesum Diskes Kormar.
Pengiriman tenaga kesehatan TNI ini untuk membantu percepatan pencapaian program pemerintah dalam pemberian vaksin kepada masyarakat guna mencapai target 70% pada akhir Desember tahun 2021.
sumbawanews.com,- Ketua Umum Yayasan Tunas Muda IKKT Ny. Nanny Hadi Tjahjanto meresmikan Klinik Pratama, Mess Dieng dan ICU RS Patria IKKT ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan pengguntingan pita, bertempat di RS. Patria IKKT Komplek Kemhan Slipi, Palmerah Jakarta Barat, Selasa (26/10/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Yayasan Tunas Muda IKKT menyampaikan bahwa pembenahan klinik Pratama agar memenuhi standar klasifikasi rumah sakit kelas C, meningkatkan pelayanan medis, menjadikan rumah sakit yang berfokus pada pelayanan geriatri (pelayanan kesehatan pada usia lanjut).
Adapun fasilitas yang terdapat di Rumah Sakit seperti Ruang ICU, peralatan medis yang memadai, sarana prasarana yang layak bagi pasien seperti pembuatan ruang logistik farmasi dan Alkes baru, penambahan ruang poli baru dan mess Dieng bagi para Tenaga Kesehatan (Nakes) serta didukung pula dengan pembenahan administrasi dan keuangan yang tertata dengan baik memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).
Lebih lanjut Ny. Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan ini diperuntukan bagi keluarga besar TNI di komplek perumahan Kemhan RI dan masyarakat sekitarnya karena keberadaan Rumah Sakit Patria IKKT sangat dibutuhkan mengingat saat ini masa Pandemi Covid-19. “Masyarakat mendambakan pelayanan Rumah Sakit dengan cepat, pelayanan pasien oleh dokter dan perawat profesional serta ramah, ruang rawat inap yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan AC, TV sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan (recovery) pasien,” ujarnya.
“Saya berharap semoga pasien yang dirawat di Rumah Sakit ini merasakan kenyamanan dengan perubahan fasilitas dan sarana prasarananya bila dibandingkan seperti sebelumnya, sehingga masyarakat sekitar merasakan manfaat adanya pengembangan Rumah Sakit ini,” ungkapnya.
Ketua Umum Yayasan Tunas Muda IKKT menjelaskan bahwa pengembangan Rumah Sakit Patria IKKT saat ini meliputi penambahan bangunan yang baru dan fasilitas yang canggih serta diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang prima dari Sumber Daya Manusia yang ramah, cepat dan berkualitas agar Rumah Sakit dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal sebagai penyedia layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun tetap harus mengutamakan mutu pelayanan dengan berdasarkan efisiensi, manusiawi dan informatif.
“Untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut maka pada kesempatan yang baik ini dilaksanakan peresmian bangunan klinik Pratama, Mess Dieng dan ICU di Rumah Sakit Patria IKKT sebagai manifestasi Yayasan Tunas Muda IKKT yang siap dan mampu menghadapi tuntutan yang diemban,” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Umum Yayasan Tunas Muda IKKT menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak dan ibu serta hadirin mulai dari Kemenkes RI yang diwakilkan oleh Kasudinkes, Pemerintah Kota Jakarta Barat, Bank BNI, kemitraan Rumah Sakit dan kemitraan Perseroan Terbatas serta instansi terkait yang telah mendukung terselenggaranya pembangunan, perijinan serta fasilitas yang telah diberikan.
“Semoga Rumah Sakit Patria IKKT dapat naik kelas menjadi Rumah Sakit kelas B dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Ini semua juga berawal dari komitmen, kesungguhan dan kerja keras ibu-ibu pengurus Yayasan Tunas Muda tentu memotivasi kita untuk terus memberikan sumbangsih, ide-ide, gagasan dan masukan yang nantinya dapat dipakai dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi ini,” pungkas Ketua Umum Yayasan Tunas Muda IKKT.
Turut hadir pada acara tersebut, diantaranya Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M., Kapuskes TNI Mayjen TNI Budiman, Sp.BP-RE (K), MARS., Ketum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Hetty Andika Perkasa, Ketum PIA Ardhya Garini Ny. Inong Fadjar Prasetyo, Wakil Ketum Jalasenastri Ny. Wiek Ahmadi Heri, Ketua Harian IKKT PWA Ny. Atiek Eko Margiyono dan Ketua Harian Dharma Pertiwi Ny. Keke Bambang Suswantono.
MATARAM – Lembaga kajian sosial dan politik NTB, M16 menilai langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang Presisi.
Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, mengatakan, hal ini nampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.
“Ada unjukrasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa,” kata Didu, sapaan akrab Direktur M16, Selasa 26 Oktober 2021, di Mataram.
Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis 21 Oktober 2021. Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.
Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.
“Kalau zaman dulu, hal ini mungkin tidak terjadi. Unjukrasa benjol dan luka ya biasa bagi mahasiswa dan pergerakan. Hari ini Polri sudah humanis benar. Kapolda bahkan rela berpanas-panasan menemui aksi mahasiswa,” ujar Didu yang juga mantan aktivis mahasiswa di era 90an.
Kemudian, pada Senin 25 Oktober 2021, Kapolda Iqbal juga menemui langsung unjukrasa mahasiswa di Mapolda NTB yang memprotes kejadian sebelumnya.
Irjen Pol. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Polda NTB tengah menyelidiki dan akan memberi sanksi bagi oknum yang diduga melanggar.
“Kapolda Iqbal juga sudah meminta maaf kepada mahasiswa atas kejadian tersebut,” ujarnya.
Menurut Didu, langkah yang dilakukan Polda NTB sudah tepat. Hal ini menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya.
Di lain sisi, Didu juga mengapresiasi para mahasiswa yang masih mau peduli dan ikut mengawal pemerintahan agar lebih baik.
Namun, ia mengatakan, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pemuda, NGO, dan para aktivis juga harus mulai berbenah, karena sistem politik dan sosial terus menerus berubah dari zaman ke zaman.
“Menyampaikan aspirasi dan menggelar unjukrasa itu penting untuk mengkritisi dan membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi cara caranya harus mulai berubah, sudah bukan zamannya kita keras-kerasan dan sampai ricuh. Masyarakat juga harus mulai berbenah,” katanya.
Sebab, dalam penyampaian aspirasi pun harus mengedepankan kesantunan, tidak saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan fisik.
“Harus saling menghargai,” ujar dia.
Didu berharap, kejadian unjukrasa ricuh kemarin bisa menjadi momentum yang baik bagi Polri dan masyarakat di NTB untuk sama-sama berbenah dan bersama membangun daerah NTB lebih baik ke depan.
“Apa yang sudah dilakukan Kapolda Iqbal, harus kita apresiasi dan hargai,” katanya.
Apalagi, papar Didu, prestasi dan kinerja Irjen Iqbal di NTB sudah sangat teruji.
Kapolda Iqbal dinilai berhasil menangani pandemi di NTB dengan memaksimalkan penyebaran vaksinasi tahun ini, menangani sengketa lahan ITDC Mandalika dan mengawal gelaran World Superbike Mandalika ke depan.
“Masyarakat NTB sudah sangat kenal dengan Kapolda Iqbal, karena memang kinerjanya bagus, humanis dan menunjukan Polri Presisi sesuai visi misi Kapolri saat ini” tutupnya..
(Jayawijaya. Selasa 26 Oktober 2021). Sebanyak 10 anggota Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS Pos Kotis Batalyon dipimpin oleh Letda Chk Toma Hidayat bersama masyarakat Distrik Walesi melaksanakan pemasangan Kubah Masjid Al-Aqso di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin.
Kegiatan ini sudah menjadi suatu kewajiban umat beragama untuk selalu memperhatikan penampilan rumah ibadah agar selalu terlihat bersih dan indah untuk dilihat.
Diawali dengan pembacaan doa, selanjutnya Bapak H. Abu Hanifa Asso memimpin kegiatan pemasangan Kubah Masjid tersebut. Pemasangan kubah ini sudah lama direncanakan oleh bapak H. Abu Hanifa Asso selaku Tokoh Masyarakat Distrik Walesi, namun baru kali ini bisa dipasang.
Menurut Bapak H. Abu Hanifah, pemasangan kubah ini merupakan salah satu rangkaian dari perehaban Masjid Al-Aqso, namun karena pembuatan kubah bukan di wilayah Papua sehingga pemesanannya agak terlambat. “Alhamdulillah sekarang sudah terpasang, semoga dengan terpasangnya kubah ini bisa lebih menambah keindahan penampilan Mesjid Al-Aqso,” ucapnya.
Dansatgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi, S.I.P menyampaikan bahwa rencana pemasangan Kubah Masjid Al-Aqso ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak H. Haji Abu Hanifah.
“Setelah beberapa minggu bertugas di Walesi, saat selesai melaksanakan Sholat Jumat saya bertemu dengan Pak Haji Abu dan menyampaikan rencana pemasangan Kubah Masjid,” ungkapnya.
“Saya langsung merespon dengan menyampaikan apabila pemasangan nanti, anggota Satgas 751 siap membantu,” kata Dansatgas. (Bdr)
Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 dengan upacara resmi di Monumen Nasional, Senin (22/6/2026), yang diwarnai defile pasukan serentak dari...
Sumbawanews.com,- Hujan deras yang mengguyur Surabaya sepanjang Senin malam hingga Selasa pagi memicu banjir di 17 kecamatan. Genangan air tidak hanya disebabkan oleh curah...
Sumbawanews.com,- Di tengah lonjakan kebutuhan menjelang akhir tahun ajaran, banyak keluarga terjebak dalam pusaran utang konsumtif—terutama melalui pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan instan....
Sumbawanews.com,- Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, mengaku menghabiskan dana ratusan miliar rupiah dari kantong pribadinya untuk membiayai dua kampanye politik pada 2024—pertama...
