Sumbawanews.com,- Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, mengaku menghabiskan dana ratusan miliar rupiah dari kantong pribadinya untuk membiayai dua kampanye politik pada 2024—pertama sebagai calon anggota legislatif di Pemilu, lalu sebagai calon gubernur di Sulawesi Tengah. Kedua upayanya gagal, namun beban finansial yang ia tanggung justru menjadi cermin kerasnya realitas politik tanpa mahar yang sering dijanjikan.
Dalam wawancara eksklusif dengan *Tempo*, Ali mengungkapkan bahwa biaya terbesar justru terkuras saat ia bertarung di kampung halamannya. “Yang jelas lebih dari Rp50 miliar,” katanya, tanpa menyebut angka pasti total keseluruhan. Ia menegaskan, seluruh dana berasal dari hasil usahanya di sektor tambang—bukan dari sumbangan para pengusaha atau “tauke” yang biasa menjadi sumber pendanaan politik. “Mungkin saya akan stres kalau dananya dibiayai para tauke,” ujarnya, seolah menolak ketergantungan pada kekuatan modal yang kerap mengikat.
Ali yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum Partai NasDem periode 2019–2024, mengaku dikeluarkan dari kepengurusan partai pasca-Kongres NasDem 2024. Ia menilai pengusiran itu terkait dengan ketegangan internal soal “mahar politik” dalam proses pencalonan presiden. Meski menolak membuka rincian mahar yang dimaksud, ia menyatakan bahwa keputusan untuk keluar bukanlah pilihannya, melainkan keputusan partai. “Saya salah satu kader yang dipercaya Pak Surya Paloh,” katanya, merujuk pada Ketua Umum NasDem.
Pernyataan Ali ini bertentangan dengan narasi resmi NasDem yang kerap menegaskan komitmen pada politik tanpa mahar. Surya Paloh sendiri pernah menyatakan di Surabaya pada April 2026 bahwa “ketika kita menjalankannya dengan kesadaran penuh dan konsisten, pasti akan memberikan hasil yang baik.” Namun, hingga kini, pihak NasDem belum memberikan respons resmi terhadap tuduhan Ali. Wakil Ketua Umum Saan Mustopa dan Ketua DPP Willy Aditya tidak menjawab pesan media, sementara Sekjen Hermawi Taslim hanya membaca pesan tanpa memberi komentar.
Kisah Ali bukan sekadar cerita pribadi yang tragis. Ia menggambarkan sistem politik yang semakin memaksa calon independen—terutama yang tak punya jaringan kuat—untuk menggadaikan kekayaan pribadi demi menembus ruang kekuasaan. Di tengah maraknya praktik transaksi politik yang terselubung, Ali menjadi salah satu dari sedikit tokoh yang terbuka soal besaran biaya yang ia keluarkan, sekaligus menolak menggantungkan diri pada patronase keuangan.
Kini, sebagai Ketua Harian PSI yang dilantik September 2025, Ali berdiri di garis depan partai yang berusaha membangun alternatif politik berbasis kader, bukan uang. Tapi pertanyaannya tetap menggantung: apakah sistem politik Indonesia akan berubah karena keberanian individu, atau justru akan terus memakan mereka yang berani membayar sendiri?
Cerita ini tercatat dalam laporan *Tempo* edisi 20 Juli 2025 berjudul “Duit Selangit Pemilu Daerah”—sebuah dokumentasi yang tak hanya mengungkap biaya politik, tapi juga harga kehormatan yang harus dibayar oleh mereka yang masih percaya pada demokrasi tanpa bayaran.
