Jakarta, sumbawanews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, korupsi akan menurunkan kinerja ekonomi dan sistem demokrasi suatu negara. sehingga harus dicegah melalui penguatan fondasi integritas dengan pembangunan sistem, budaya, dan perilaku.

“Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus fondasi suatu masyarakat dan negara. Jadi bahayanya sudah sangat nyata,” ujar Menkeu secara daring dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan 2021, Rabu (08/12).

Menkeu menyebut korupsi berdampak negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial, standar moral, serta intelektual masyarakat, hingga merusak perekonomian suatu bangsa. Korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menyebabkan gejolak politik, sosial, hingga ekonomi.

Dari sisi makro, korupsi yang merajalela menyebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan yang terus menerus. Masyarakat akan merasakan ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan semakin besar, serta adanya perbedaan penghasilan antara satu kelompok orang yang melakukan korupsi dengan mereka yang tidak korupsi semakin besar.

“Bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi meskipun mereka memiliki natural resources, maka banyak masyarakatnya yang kelaparan, yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, bahkan untuk mendapatkan air bersih pun tidak diperoleh,” kata Menkeu.

Di sisi lain, korupsi juga akan berdampak pada ketiadaan kegiatan-kegiatan produktif dalam bentuk investasi. Korupsi mengurangi dana yang tersedia untuk investasi, memperkecil kesempatan kerja yang dapat disediakan, dan menimbulkan pengangguran yang tinggi sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

“Karena siapa pun yang memiliki kapital, dia akan berpikir 1000 kali apakah dia bisa melakukan kegiatan produktif tanpa kemudian dia menjadi korban dari korupsi yang merajalela,” ujar Menkeu.

Menkeu menggarisbawahi bahwa korupsi menyebabkan terjadinya ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi sehingga tidak tersedia untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kebiasaan korupsi dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan karena orang membeli, membagi jabatan, dan promosi seseorang dalam jabatan melalui tindakan korupsi, baik suap maupun gratifikasi.

Pemberantasan korupsi butuh peran aktif seluruh lapisan bangsa serta konsisten agar penanganannya dapat berjalan tepat, efektif, dan efisien. Untuk mendukung terciptanya budaya birokrasi tanpa korupsi menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh, Menkeu berkomitmen untuk bekerja bersama dengan seluruh pihak untuk memperkuat budaya antikorupsi.

“Jadi kerjasama yang sangat erat dan sinergis dengan seluruh Kementerian Lembaga menjadi sangat penting. Saya berharap untuk Kementerian Keuangan juga terus menerjemahkan strategi nasional pencegahan korupsi untuk bisa menjadi suatu tidak hanya strategi, tapi aksi sehari-hari,” kata Menkeu. (Using)

Jakarta, sumbawanews.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kroupsi pembangunan Menara telekomunikasi dan pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabite Passive Optical Network (GPON) oleh PT.Jakarta Infrastruktur Propertindo (PT.JIP), yang merupakan anak perusahaan PT. Jakarta Propertindo (PT.JakPro) mencapai Rp 315 milliar. Dan saat ini, polri telah melakukan penyitaan sebeaar Rp 1,7 milliar lebih.

“Secara fix (pasti) tentang kerugian kita masih berproses. Dugaannya sekitar Rp315 milliar. Hari ini, Salah satu saksi dari PT.JIP itu mengambalikan kepada kita, dimana kita akan menindaklanjutinya dengan penyitaan uang sejumlah Rp 1.711.668.000 juta,” kata Brigjen Pol Djoko Purwanto, Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri, dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (08/12).

Ia menyebutkan, dalam dugaan korupsi yang melibatkan PT.JIP yang terbagi dalam dugaan korupsi pembangunan Menara dan pembangunan fiber optic, telah diperiksa puluhan saksi dari berbagai pihak. yakni 7 saksi dari PT. Jakarta Propertindo (PT.JakPro), 20 saksi dari PT.JIP, 14 saksi dari Swasta – pemberi kerja kepada PT.JIP, 21 saksi dari swasta atau kontraktor dalam pengadaan GPON, 3 saksi dari Pemprov DKI Jakarta dan seorang saksi ahli keuangan negara.

Ia mengungkapkan, dalam penegakkan hukum dan penyidikan tindak pidana korupsi, Polri akan meneruskan dengan mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Penyidikan berkembang. Kami sampaikan, tidak akan berhenti disini,” ucapnya.

Ditegaskan, secara universal, dalam penanganan tindak pidana korupsi, Polri mengemban misi pencegahan dan pemulihan aset. “TPPU, sekarang kita akan maksimal babgaimana kita merecoveri aset. Secara universal penanganan tindak pidana korupsi, misinya adalah pencegahan dan pemulihan aset. Sebagaimana disampaikan oleh bapak presiden dan bapak kapolri, bahwa itu menjadi fokus kita penyidik tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan TPPU,” jelas Dirtipidkor Bareskrim Polri. (Using)